Kategori: DPR

Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI terus berupaya memperkuat fungsi analisis media sebagai dasar pengambilan keputusan dan strategi komunikasi kelembagaan DPR RI. Komitmen ini ditunjukkan melalui kegiatan Sosialisasi Executive Summary Berkala dan Tematik bertujuan mendukung kerja DPR RI berbasis data pemberitaan, yang berlangsung di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Kegiatan ini dibuka oleh Deputi Bidang Persidangan DPR RI, Suprihartini, bersama Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Indra Pahlevi, serta dihadiri oleh para tenaga ahli alat kelengkapan dewan (AKD), tenaga ahli fraksi dan anggota, serta pegawai Biro Pemberitaan Parlemen.

Dalam sambutannya, Suprihartini menyampaikan apresiasi atas inisiatif Biro Pemberitaan Parlemen yang secara konsisten mengembangkan sistem analisis media berbasis data. Ia menilai kegiatan ini penting untuk memperkuat koordinasi lintas unit dalam mendukung fungsi komunikasi kelembagaan DPR RI.

“Analisis media bukan hanya untuk memantau pemberitaan, tetapi menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan strategis dan penyusunan respons kelembagaan yang cepat dan terukur,” ujar Suprihartini.

Sementara itu, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Indra Pahlevi, menegaskan pentingnya analisis media dalam memperkuat fungsi kelembagaan DPR RI di era informasi digital.

Indra menjelaskan bahwa selama ini Biro Pemberitaan Parlemen telah melakukan berbagai kajian dan analisis media yang hasilnya disampaikan kepada stakeholder internal DPR RI. Namun, belum semua pihak memanfaatkan hasil tersebut secara optimal. Karena itu, pihaknya kini menyajikan hasil analisis dalam format executive summary agar lebih mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan para pemangku kepentingan.

“Melalui executive summary, kami ingin hasil analisis media dapat digunakan secara maksimal, tidak hanya oleh tenaga ahli, tetapi juga oleh para pejabat fungsional dan unit pendukung lainnya di lingkungan DPR RI,” lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Sub Bagian Analisis Media, Zoel Arief Iskandar, menyampaikan paparan tentang pentingnya pemanfaatan data media sebagai dasar membangun persepsi publik terhadap DPR RI.

“Kita tahu semua, data dan informasi adalah instrumen strategis. Persepsi publik terhadap lembaga negara, terutama DPR, kini banyak dibentuk oleh dinamika informasi yang berkembang di media massa, media sosial, dan ruang digital,” ujar Zoel

Zoel menambahkan, perhatian publik terhadap DPR saat ini semakin besar. Ia menjelaskan, analisis media yang dilakukan Biro Pemberitaan Parlemen kini mengalami transformasi dari sekadar ikhtisar berita menjadi Executive Summary, dengan penyajian data yang lebih ringkas, visual, dan tematik.

Zoel juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas unit, khususnya antara Biro Pemberitaan Parlemen dengan tenaga ahli, pejabat fungsional, dan unit pendukung di DPR RI, untuk membangun narasi kelembagaan yang solid dan berbasis data.

“Kami berharap hasil analisis media ini bisa menjadi referensi bagi tenaga ahli, pejabat fungsional, maupun pimpinan unit kerja dalam memberikan masukan kepada anggota DPR dan alat kelengkapan dewan,” ujarnya.

Ia menambahkan, selain berfungsi sebagai instrumen pemantauan isu, analisis media juga mendukung peningkatan kualitas dukungan substantif kepada dewan dalam hal data dan informasi publik.

“Dengan pengolahan dan penyajian data yang baik, analisis media juga dapat mendorong transparansi dan keterbukaan informasi DPR kepada publik,” pungkasnya.

Di akhir pemaparan, disebutkan juga terdapat layanan yang disediakan oleh analis media seperti layanan laporan executive summary, laporan analisis media berkala meliputi mingguan, bulanan, hingga tahunan, juga laporan analisis media tematik. 

Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, menerima kunjungan Duta Besar Rumania untuk Republik Indonesia, Dan-Adrian Bălănescu, di Ruang Delegasi DPR RI, Selasa, (14/10/2025). Pertemuan ini menjadi momentum awal untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Rumania, khususnya di sektor ekonomi, perdagangan, dan investasi.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai peluang kerja sama yang diharapkan dapat membuka jalan bagi kolaborasi strategis antara kedua negara. Ketua Komisi VI DPR RI menyampaikan bahwa hubungan Indonesia dan Rumania selama ini memang belum begitu intens, namun memiliki ruang luas untuk diperluas, terutama di sektor ekonomi riil dan investasi antar-BUMN.

“Sebenarnya Indonesia dan Rumania belum begitu banyak menjalin kerja sama. Karena itu, pertemuan hari ini menjadi penting agar setelah ini ada langkah-langkah konkret dan kerja sama yang lebih besar lagi,” ujar Anggia.

Salah satu sektor yang menjadi fokus pembahasan adalah pangan dan pertanian. Rumania, yang merupakan salah satu negara penghasil gandum terbesar di Eropa, menawarkan peluang ekspor produk gandumnya ke Indonesia. Sementara itu, Indonesia memiliki potensi ekspor beras ke Eropa seiring meningkatnya tren konsumsi nasi di kawasan tersebut. Pertukaran komoditas ini dinilai dapat memperkuat ketahanan pangan kedua negara serta membuka pasar baru bagi pelaku usaha di masing-masing negara.

Dubes Rumania juga mengundang partisipasi Indonesia dalam expo pertanian berskala global yang akan digelar di negaranya. Melalui expo tersebut, Indonesia diharapkan dapat menampilkan berbagai produk unggulan dari BUMN pangan, sektor swasta, serta kementerian terkait. Kesempatan ini juga menjadi ajang promosi untuk menunjukkan keunggulan produk pertanian Indonesia di kancah internasional.

Selain bidang pangan, Rumania juga tengah fokus melakukan reformasi BUMN, termasuk penataan ulang tata kelola perusahaan milik negara. Dalam konteks tersebut, Dubes Rumania menyampaikan ketertarikan untuk mempelajari pengalaman Indonesia dalam melakukan transformasi BUMN yang dinilai berhasil meningkatkan efisiensi dan profesionalisme pengelolaan aset negara.

“Mereka sedang mengalihkan dan mereformasi beberapa BUMN di negaranya. Karena itu, mereka tertarik belajar dari Indonesia yang sudah lebih dulu melakukan berbagai perubahan di sektor BUMN,” jelas Anggia saat wawancaraI kabarpakar.com/.

Tidak hanya itu, Rumania juga menunjukkan minat terhadap peluang kerja sama investasi di bidang teknologi, energi baru dan terbarukan, serta industri strategis. Sejalan dengan agenda nasional Indonesia dalam mempercepat transisi energi dan mengembangkan ekonomi hijau, kerja sama ini diharapkan mampu membuka jalur investasi baru yang berorientasi pada keberlanjutan dan inovasi.

“Rumania juga menunjukkan minat untuk berdiskusi lebih lanjut dengan Danantara. Mereka melihat peluang investasi di berbagai sektor, termasuk energi baru terbarukan dan teknologi. Kami tentu menyambut baik hal itu,” tambahnya.

Dengan terjalinnya komunikasi yang baik antara parlemen dan perwakilan diplomatik, diharapkan hubungan Indonesia – Rumania dapat semakin erat dan produktif. Komisi VI DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kolaborasi lintas sektor yang berorientasi pada kemajuan ekonomi nasional, peningkatan daya saing global, serta penguatan posisi Indonesia sebagai mitra strategis di kawasan Eropa Timur.

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menjalin kerja sama dengan Kementerian Sekretaris Negara melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sebagai langkah strategis terkait aplikasi kendali administrasi pejabat negara. Deputi Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini, mengatakan kerja sama ini diharapkan mampu mempercepat  penyelesaian data terhadap anggota DPR RI yang baru dilantik maupun yang memasuki masa pensiun.

“Dengan adanya MoU dengan Kementerian Sekretaris Negara ini, maka diharapkan penyelesaian datanya bisa dipercepat. Sekaligus meninggalkan hal-hal konvensional yang sebelumnya dilakukan,” ungkap saat diwawancara pada kabarpakar.com/ di Ruang Rapat Komisi XIII, Gedung DPR, Selasa (14/10/2025).

Di sisi lain, ia mengungkapkan saat ini Setjen DPR RI sudah menghadirkan aplikasi SIGOTA melalui Sistem ini publik dapat melihat daftar anggota berdasarkan AKD, dapil, dan fraksi. Menu ini juga menyediakan sejumlah kanal yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana membangun transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas anggota DPR.

“Jadi sebenarnya ini hanya mempermudah dalam pertukaran data, nantinya teman-teman dari Sesneg akan dipermudah dengan penarikan data yang diperlukan,” tuturnya.

Ia menyampaikan penandatangan MoU ini sebagai bentuk pelayanan terhadap anggota DPR RI. Lebih lanjut, ia mengatakan kedepannya penandatangan MoU ini juga akan mempermudah penarikan data terhadap anggota DPR yang baru dilantik.

“Nantinya juga akan dipersiapkan untuk anggota DPR RI yang akan dilantik karena prosesnya cukup panjang bukan hanya dengan Kementerian Sekretaris Negara namun juga dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU),” pungkasnya. 

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap berbagai tawaran kerja ke luar negeri yang tidak melalui jalur resmi. Ia menilai pemerintah telah menyiapkan skema perlindungan dan pembiayaan bagi pekerja migran, sehingga masyarakat tidak perlu lagi bergantung pada praktik perekrutan ilegal.

Hal tersebut disampaikan Cucun saat mengunjungi Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang kerap kali menjadi wilayah penyumbang pekerja migran, khususnya di daerah Gunung Alu, Sinangkerta, dan Cipongkor, pada Senin (6/10/2025). Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya sosialisasi mengenai keamanan dan prosedur pemberangkatan pekerja migran.

“Hari ini saya datang ke wilayah yang banyak menjadi kontributor pekerja migran. Ini adalah wilayah Bandung Barat di selatan, Gunung Alu, Sinangkerta, Cipongkor, yang dulu hampir banyak di negara-negara Timur Tengah. Tapi sekarang sudah mulai bergeser dan banyak menerima sosialisasi, tidak mengambil di Timur Tengah tetapi di wilayah Asia yang ramah dengan migran,” ujar Cucun kepada kabarpakar.com/ di sela-sela kunjungan.

Politisi Fraksi PKB ini juga mengingatkan masyarakat untuk tidak tergiur dengan janji-janji manis yang kerap menjadi pintu masuk praktik penipuan terhadap calon pekerja migran.

 “Tadi saya menyampaikan jangan sampai terjebak atau jangan sampai juga tertipu dengan iming-iming. Bekerjalah sebagai pekerja migran secara prosedural. Pemerintah sudah hadir melalui dinas tenaga kerjanya, kemudian juga Kementerian P2MI sekarang hadir, dan saya itu kebetulan di Pimpinan DPR RI Korkesra, mewanti-wanti kepada semuanya, terutama para agen-agen (penyalur PMI) tolong orang yang lagi butuh (bekerja),” lanjutnya.

Lebih lanjut, Cucun menyoroti praktik pungutan liar yang kerap terjadi dalam proses pemberangkatan. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk meringankan beban calon pekerja migran dan keluarganya.

“Jangan sampai mereka itu sebetulnya bisa skemanya banyak. Jangan misalkan sekarang dipungutin, uangnya diminta bayaran sekian-sekian, kemudian nanti dengan beban pengembalian yang banyak. Padahal negara sudah hadir melalui skema KUR, nanti kita akan bantu skema KUR-nya untuk para pekerja migran, nanti bisa bagaimana mereka juga mengembalikan uang yang bekas mereka berangkat ini, idak menjadi beban buat keluarganya. Negara sudah siapkan perangkat semuanya,” tegas wakil rakyat dari Dapil Jawa Barat II ini.

Melalui pernyataannya, Cucun berharap para calon pekerja migran dapat lebih selektif dalam memilih jalur dan agen penyalur kerja. Ia juga mengimbau para agen agar menjalankan tugas dengan itikad baik, membantu masyarakat, dan tidak terlibat dalam praktik penipuan. 

 Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, melakukan pertemuan dengan perwakilan National DBS Palestinian Centre yaitu Saleh dan Apurva untuk membahas langkah konkret dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas usulan untuk menutup seluruh wilayah dan perairan Indonesia bagi kapal yang membawa produk yang berasal dari Israel maupun yang akan dikirim menuju Israel. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk nyata penolakan terhadap agresi dan pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan Israel di tanah Palestina.

Menurut Mardani dalam keterangan tertulis yang diperoleh kabarpakar.com/, Senin (13/10/2025), langkah ini dipandang sebagai wujud konsistensi terhadap prinsip dan komitmen konstitusional Indonesia dalam mendukung kemerdekaan segala bangsa terutama Palestina. 

Hal lain yang dibahas oleh BKSAP DPR RI dan DBS Palestinian Centre adalah Israel sudah seharusnya dikeluarkan dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena terus melakukan pelanggaran terhadap Piagam PBB dan hukum internasional. Kedua lembaga menegaskan perlunya langkah diplomatik yang lebih berani dan tegas untuk memastikan penegakan keadilan bagi Palestina.

BKSAP DPR RI juga berkomitmen untuk melanjutkan koordinasi dengan berbagai lembaga internasional dan organisasi masyarakat sipil global guna memperkuat kampanye solidaritas dan tekanan internasional terhadap Israel. Pertemuan ini juga menandai komitmen bersama untuk memperkuat jejaring diplomasi parlemen dan masyarakat sipil dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. 

Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna menilai rencana penerapan kandungan etanol 10 persen (E10) dalam bahan bakar minyak (BBM) perlu dikaji ulang. Menurutnya, meski penggunaan etanol baik bagi lingkungan namun belum sepenuhnya cocok dengan kondisi mesin kendaraan yang digunakan oleh masyarakat Indonesia saat ini.

“Bagi banyak kendaraan, adanya kandungan etanol saat ini belum ramah bagi mesin meski secara lingkungan lebih ramah. Diharapkan saat teknologi mesin mobil semakin canggih, etanol akan menjadi pilihan yang lebih baik,” ujar politisi Fraksi PKS itu dalam keterangan tertulis yang diterima kabarpakar.com/ pada Senin (13/10/2025).

Ia menjelaskan, sebagian besar kendaraan di Indonesia masih menggunakan sistem pembakaran konvensional yang belum sepenuhnya siap menerima kadar etanol tinggi dalam bahan bakar. Campuran etanol yang terlalu besar berpotensi memengaruhi performa dan daya tahan komponen tertentu.

“Jadi untuk saat ini, belum tepat jika langsung diterapkan tambahan etanol E10. Tapi ketika teknologi mesin di Indonesia sudah lebih maju, kebijakan ini akan lebih ideal untuk mendukung transisi energi bersih,” jelasnya.

Sebelumnya, Ia mengapresiasi pengembangan energi hijau dan penggunaan bioetanol yang digalakkan oleh pemerintah. Akan tetapi, Ateng memberi catatan agar pelaksanaannya tidak memaksa SPBU swasta atau mengorbankan kualitas bahan bakar. Ia menegaskan, kebijakan energi harus menyesuaikan kesiapan pasar dan infrastruktur yang menjadi penunjang.

“Dari sisi konsep, kita mesti mendukung. Tapi penerapan di lapangan harus realistis, baik kesiapan teknologi mesin maupun ketersediaan BBM berkualitas. Jika dipaksakan, justru bisa merugikan konsumen dan menyebabkan penurunan kepercayaan terhadap energi hijau,” tegas legislator Dapil Jawa Barat IX tersebut.

Ia kemudian mendorong pemerintah untuk melibatkan para ahli otomotif dan industri kendaraan dalam setiap penentuan campuran etanol agar dampak terhadap performa mesin dapat diantisipasi dengan baik.

“Kita ingin proses transisi energi yang sukses, bukan transisi yang dipaksakan. Jadi langkahnya harus bertahap, menyesuaikan kesiapan teknologi nasional,” pungkasnya.

Wacana pencampuran 10 persen etanol ke BBM (E10) kembali ramai dibahas usai Presiden Prabowo memberi lampu hijau pada awal Oktober 2025. Pemerintah menilai kebijakan ini bisa mengurangi impor minyak dan emisi karbon, tapi di lapangan masih banyak yang harus disiapkan.

Pertamina sudah menguji coba E10 di Surabaya bersama sejumlah mitra otomotif untuk melihat dampaknya terhadap mesin dan emisi, dengan hasil awal menunjukkan penurunan gas buang CO dan HC. Meski sebagian besar kendaraan baru dinilai sudah kompatibel dengan bahan bakar bercampur etanol, sejumlah pihak masih menyoroti kesiapan infrastruktur distribusi dan risiko teknis pada kendaraan lama.

Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti menghadiri sekaligus meresmikan Jembatan Gantung Pancimas Maju Jelita di Desa Ujung Gagak, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, pada Sabtu (11/10/2025) sore.

Peresmian jembatan ini menjadi momen penting bagi warga setempat, mengingat jembatan lama yang menjadi satu-satunya akses menuju sekolah dan pusat aktivitas sehari-hari sempat rusak parah hingga viral di media sosial. Kondisi ini sempat membuat anak-anak Desa Ujung Gagak terputus akses ke sekolah, menimbulkan keprihatinan publik.

Dalam kesempatan tersebut, Legislator dari Dapil Jawa Tengah VIII (Cilacap-Banyumas) ini menyampaikan bahwa aspirasi warga disampaikan melalui Anggota DPRD Cilacap, Suheri, dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, David Ishaq Aryadi, untuk memperjuangkan anggaran perbaikan jembatan.

“Saya menerima aspirasi dari masyarakat yang disampaikan melalui Pak Suheri dan Pak David Ishaq. Kondisi jembatan yang rusak waktu itu sangat memprihatinkan. Karena itu, kami bersama Kementerian PU berupaya agar pembangunan jembatan ini bisa segera terealisasi,” ujar Novita dalam keterangan tertulisnya kepada Parlementaria sebagaimana disampaikannya saat acara peresmian, Minggu (12/10).

Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini menekankan bahwa pembangunan jembatan gantung merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah terpencil.

“Cilacap merupakan kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Dukungan infrastruktur seperti jembatan gantung sangat penting untuk memperlancar mobilitas masyarakat, termasuk anak-anak sekolah, petani, dan nelayan,” jelas Novita.

Novita berharap, Jembatan Gantung Pancimas Maju Jelita menjadi simbol baru semangat kebersamaan masyarakat Ujung Gagak dalam membangun daerahnya. “Dengan berdirinya jembatan ini, masyarakat berharap aktivitas ekonomi dan pendidikan di wilayah Kampung Laut dapat kembali berjalan lancar serta membuka akses menuju kesejahteraan yang lebih baik,” pungkasnya.

Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah melantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. Menurutnya, pembentukan komite ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.

“Pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua merupakan terobosan penting. Komite ini diharapkan menjadi wadah koordinasi dan inovasi kebijakan yang berorientasi pada rakyat serta mampu mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Papua,” ujar Indrajaya dalam keterangan tertulis yang dikutip kabarpakar.com/, di Jakarta, Minggu (12/10/2025).

Politisi Fraksi PKB ini menilai, komite tersebut dapat menjadi jembatan koordinasi antara pemerintah pusat dan enam provinsi di Tanah Papua, memastikan agar seluruh program pembangunan berjalan secara sinergis dan membawa dampak nyata bagi masyarakat.

Selain itu, Indrajaya berharap Komite Eksekutif dapat mengawal delapan agenda besar dalam kerangka Astacita kontekstual Papua, yang mencakup pembangunan politik, ekonomi, infrastruktur, dan pemerintahan.

“Fokus utama harus diberikan pada pembangunan sumber daya manusia Papua, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, karena dua hal ini merupakan fondasi utama kemajuan daerah,” uja Legislator asal Dapil Papua Selatan itu 

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat langkah pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan di Tanah Papua. Indrajaya menambahkan bahwa penguatan ekonomi lokal, khususnya di wilayah pesisir, perlu menjadi perhatian serius agar pemerataan pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Papua memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan. Posisi strategis Papua sebagai wilayah maritim yang kaya sumber daya harus dikelola secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakatnya,” lanjut Indrajaya.

Indrajaya optimistis bahwa kehadiran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua akan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Papua dan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya. “Dengan kerja bersama, koordinasi yang kuat, dan komitmen pemerintah pusat serta daerah, kita yakin Papua akan semakin maju dan sejahtera,” pungkasnya.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa kembali menunjukkan komitmennya terhadap kemajuan pendidikan di daerah pemilihannya Jawa Barat VII. Dalam kegiatan reses yang digelar di Desa Cinangka, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, pada akhir pekan ini, Saan menyalurkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 155 siswa SDN Cinangka. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk sapa warga ini juga menjadi ajang silaturahmi antara wakil rakyat dengan masyarakat setempat.

Dalam suasana penuh kehangatan, Saan Mustopa menyerahkan bantuan PIP secara simbolis kepada para siswa yang didampingi orang tua dan guru. Selain itu, ia turut membagikan perlengkapan alat tulis untuk mendukung semangat belajar anak-anak. Keceriaan tampak terpancar dari wajah para siswa, yang menyambut bantuan tersebut dengan antusias dan penuh rasa syukur.

Saan menjelaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun masa depan bangsa. Ia meyakini bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan yang layak, tanpa terbebani oleh kondisi ekonomi keluarga.

“Pendidikan adalah salah satu hal yang dapat mengubah hidup seseorang menjadi lebih baik. Dengan pendidikan, anak-anak kita memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperbaiki masa depan mereka dan mengangkat derajat keluarga,” ujar Saan di hadapan para guru, siswa, dan warga yang hadir, di Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (11/10/2025).

Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut juga menegaskan bahwa penyaluran bantuan PIP tidak boleh dipotong dalam bentuk apa pun, karena dana tersebut merupakan hak penuh bagi para penerima manfaat. Ia menilai, program ini adalah salah satu bentuk nyata perhatian negara terhadap pemerataan akses pendidikan.

“Penyaluran PIP dari NasDem sama sekali tidak akan dipotong, bahkan seharusnya ditambahkan oleh para wakil rakyat. Karena bagaimanapun, ini adalah program yang mulia, (yaitu) membantu anak-anak dari keluarga yang kurang mampu agar tetap bisa sekolah dengan layak dan semangat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Saan menekankan bahwa kegiatan reses bukan hanya agenda rutin anggota DPR RI, tetapi juga momen penting untuk memastikan kebijakan publik benar-benar berpihak pada masyarakat. Melalui dialog dan tatap muka langsung, aspirasi warga dapat dihimpun secara utuh dan menjadi dasar perjuangan dalam penyusunan kebijakan di parlemen.

“Kami di DPR RI akan terus memastikan bahwa suara masyarakat di daerah tidak hanya didengar, tapi juga diwujudkan dalam kebijakan dan program nyata. Inilah esensi dari reses — menyatu dengan rakyat, mendengar langsung, dan memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan mereka,” pungkasnya.

Kegiatan reses di Purwakarta ini sekaligus menjadi sarana memperkuat kedekatan antara wakil rakyat dan konstituennya. Melalui aksi nyata seperti penyaluran bantuan pendidikan dan dialog bersama masyarakat, Saan Mustopa berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan berangkat dari kebutuhan warga di lapangan. Ia berharap, semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap pendidikan dapat menjadi pijakan untuk mewujudkan Purwakarta yang lebih maju dan sejahtera.

Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, terus mendorong pengembangan investasi Jepang di Indonesia yang telah memberikan keuntungan signifikan bagi kedua negara.

Salah satu investasi Jepang yang berhasil mengangkat perekonomian di Tanah Air ialah Toyota. Pada 2025, mobil Toyota yang diproduksi di Indonesia berhasil diekspor sebanyak 3 juta unit.

“Ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa untuk Indonesia dari dunia otomotif, karena sudah bisa mengekspor sampai dengan tiga juta unit mobil, itu bukanlah satu perkara yang mudah, apalagi lokal kontennya sudah sangat besar,” kata Gobel dalam keterangan yang dikutip kabarpakar.com/, di Jakarta, Sabtu (11/10/2025).

Menurut Politisi Fraksi Partai NasDem ini, keberhasilan ekspor tersebut memberikan keuntungan bagi Indonesia melalui peningkatan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan posisi Indonesia sebagai basis produksi otomotif global.

“Hal ini perlu kita apresiasi dan harus kita dorong industri seperti ini. Pemerintah harus memberikan perhatian besar pada industri otomotif yang telah di bangun di Indonesia,” kata Gobel yang juga sebagai Ketua Umum Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang tersebut.

Capaian ekspor tersebut didorong oleh komitmen Toyota selama lebih dari 50 tahun dan menjadi bukti kemampuan industri otomotif nasional untuk berdaya saing global, terutama dengan semakin meningkatnya ekspor kendaraan elektrifikasi seperti Kijang Innova Zenix Hybrid dan Yaris Cross Hybrid.

Dari sisi Investasi dan Manufaktur, Toyota dengan fasilitas produksi di Sunter, Jakarta Utara, dan Karawang, Toyota tidak hanya merakit, tetapi juga memproduksi kendaraan dan komponennya di Indonesia.

Kendaraan Toyota yang diekspor dari Indonesia didistribusikan ke lebih dari 100 negara di dunia, dampak kumulatif Sejak 1971, Toyota telah menanamkan investasi sekitar Rp100 triliun untuk mengembangkan industrinya di Indonesia.