Kategori: DPR

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman, menilai penugasan khusus kepada Perum Bulog untuk membeli gabah tanpa mempertimbangkan kualitas (at any quality), malah akan menimbulkan risiko serius terhadap mutu beras hasil olahan.

“Bahan bakunya bermasalah, kemudian disimpan dalam jumlah jauh melebihi kapasitas gudang yang dimiliki. Kekacauannya makin sempurna, seiring tata kelolanya yang tak kunjung dibenahi,” katanya dikutip kabarpakar.com/, di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Belum lama ini, Ketua Panja Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI itu menanggapi temuan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang melaporkan adanya 29.990 ton beras Bulog mengalami penurunan mutu, serta 1,45 juta ton beras lainnya telah disimpan lebih dari enam bulan. 

Data tersebut merupakan hasil tindak lanjut inspeksi mendadak Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, pada 23 September 2025 di gudang Bulog Ternate, Maluku Utara, yang menemukan sekitar 1.200 ton beras turun mutu.

Panitia Kerja (Panja) ini dibentuk oleh Komisi IV DPR RI untuk melakukan tugas-tugas pengawasan dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan penyerapan gabah dan jagung dari petani. 

Tujuannya memastikan kebijakan pemerintah, termasuk Inpres, berjalan di lapangan seperti yang diharapkan, yaitu petani menerima harga yang layak, penyerapan hasil panen optimal, dan stabilitas pangan nasional terjaga.

Alex mengingatkan agar penugasan Bulog pada Semester II/2025 untuk kembali menyerap gabah kering panen (GKP) dengan harga Rp 6.500 per kilogram, tidak mengulangi kesalahan yang terjadi di Semester I.

Pada semester sebelumnya, menurut Alex, Bulog hanya mendapat mandat menyerap sekitar 10 persen dari total hasil panen petani. 

Namun, praktik di lapangan menyebabkan stok beras menumpuk hingga 4,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.

“Secara statistik, ini merupakan prestasi. Tapi, kita juga dihadapkan dengan tantangan, terjadinya praktik penurunan mutu beras di gudang-gudang Bulog,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat itu.

Maka dari itu, Alex menegaskan, meski Bulog tidak berorientasi mencari keuntungan, pengelolaan anggaran negara tetap harus diarahkan untuk memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Beras yang turun mutu, jika tak ditangani dengan baik, tentunya akan jadi beras rusak. Yang telah berusia 6 bulan di gudang, tentunya akan jadi kelompok turun mutu. Dia akan terus mengulang, jika tata kelola tak kunjung dibenahi,” ucapnya.

Sebelumnya, Bapanas melalui surat nomor 257/TS.03.03/K/9/2025 tanggal 18 September 2025 menugaskan kembali Bulog untuk melaksanakan pengadaan gabah dan beras pada Semester II/2025. 

Kebijakan ini bertujuan mengantisipasi melimpahnya produksi selama panen gadu, yaitu panen padi dari tanaman musim kemarau yang diperkirakan berlangsung September hingga Desember 2025. 

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani bertemu dengan delapan pemain muda Indonesia penerima program beasiswa sepak bola Korea–Korea Seleção (KKS) yang akan mengikuti pelatihan selama satu tahun di Portugal. Para penerima beasiswa KKS akan berangkat ke Portugal untuk berlatih, bersekolah, dan bertanding selama satu tahun di negara asal Cristiano Ronaldo itu.

Adapun 8 pemain sepak bola muda penerima beasiswa KKS itu bertemu Puan di ruangan pimpinan DPR di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (8/10/2025). Pertemuan berlangsung hangat dan santai di mana Puan sempat mengajak 8 pesepakbola itu makan siang bersama.

Program KKS sendiri merupakan hasil kolaborasi dan inisiatif dari tiga tokoh kunci yakni Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto (Bambang Pacul), Justinus Lhaksana (Coach Justin atau Koci) dan Abel Luís da Silva Costa Xavier (Faisal Xavier), legenda sepak bola dan mantan pemain timnas Portugal.

Bambang Pacul dan Coach Justin turut mendampingi 8 peraih beasiswa KKS saat bertemu Puan hari ini. Delapan pesepakbola muda yang akan berangkat ke Portugal itu adalah Agha, Dio, Indra, Zuhdan, Mufid, Farrel, Wisnu, dan Maulana Fadli.

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menegaskan dukungan pemerintah dan parlemen terhadap pembinaan sepak bola usia muda Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Puan menyampaikan bahwa DPR RI berkomitmen mendukung pengembangan sepak bola nasional melalui pembinaan berjenjang sejak usia muda. Ia menekankan pentingnya membangun sepak bola dari level dasar, bukan hanya dari segi fisik, tapi juga membangun chemistry dan kerja sama tim.

“Sepak bola adalah olahraga tim. Di lapangan, bukan hanya kemampuan individu yang penting, tapi juga bonding dan chemistry untuk membentuk tim yang solid,” kata Puan saat berbincang santai dengan para penerima beasiswa KKS.

Puan berharap program KKS dapat menjadi pintu kebangkitan sepak bola Indonesia. Ia mengingatkan agar pemerintah, federasi, dan kementerian terkait memberikan perhatian penuh pada para pemain muda ini, agar potensi mereka tidak direbut oleh negara lain. Puan secara khusus memiliki pesan untuk Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Erick Thohir.

“Kita sudah sekolahkan mereka jauh-jauh ke Portugal. Jangan sampai setelah kembali, talenta ini justru tidak dimanfaatkan oleh Indonesia. Saya minta ini juga disampaikan ke Pak Erick dan Kemenpora,” tegasnya.

Puan juga memberi semangat kepada para pemain yang akan berangkat ke Portugal untuk belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga kesehatan, serta membuat bangga keluarga dan Indonesia.

“Senang tidak adik-adik akan belajar sepak bola selama setahun ke Portugal? Senang ya pasti. Ini kesempatan yang bagus sekali,” ucapnya.

Program Korea–Korea Seleção (KKS) yang digagas tiga tokoh kunci yakni Bambang Pacul, Coach Justin, dan Faisal Xavier merupakan inisiatif pembinaan sepak bola usia muda dari Provinsi Jawa Tengah, yang dimulai pada tahun 2024. Program ini menyeleksi lebih dari 2.410 pemain U-15 dari enam karesidenan di Jawa Tengah. 

Dari seleksi tersebut, terpilih 17 pemain terbaik untuk mengikuti pelatihan dan pertandingan uji coba di Portugal.

Delapan pemain terbaik akhirnya lolos untuk menjalani program beasiswa satu tahun penuh di Portugal. Mereka akan menempuh pelatihan di klub-klub profesional Portugal dan bersekolah di sana, melalui dukungan Kedutaan Besar Indonesia untuk Portugal.

“Saya apresiasi gotong royong semua pihak yang memungkinkan adek-adek kita ini akan bisa berangkat ke Portugal,” tutur Puan.

Program KKS digagas sebagai upaya mendorong regenerasi pemain muda dari Jawa Tengah melalui pelatihan sepak bola di Portugal. Ini merupakan gelombang kedua pengiriman pemain setelah program pertama sukses dilaksanakan pada 2024.

Sementara itu istilah “korea-korea” populer di masyarakat Jawa dan secara kultural merujuk pada kelompok kelas menengah ke bawah yang memiliki mimpi besar meningkatkan status sosial dan ekonomi. Mereka dikenal karena semangat juang yang tinggi dalam upaya keluar dari kemiskinan. Bambang Pacul kerap disebut sebagai ‘komandan korea’.

Bambang Pacul yang hadir dalam pertemuan ini menegaskan bahwa KKS merupakan program pertama di Indonesia yang secara serius membuka jalur internasional bagi pemain usia muda dengan metode pertukaran pelajar di bawah 18 tahun sesuai peraturan FIFA dan 8 pemain akan disebar ke beberapa  klub di eropa. Ia mengungkapkan, enam dari delapan pemain KKS sudah masuk dalam seleksi timnas U-17.

“Ini bukti bahwa pembinaan yang benar bisa menghasilkan pemain hebat. Ingat selalu doa dan restu orang tua, serta fokus belajar agar cita-cita kalian tercapai,” pesan Pacul.

Sementara itu, pelatih Coach Justin menyoroti bagaimana anak-anak Indonesia awalnya diremehkan oleh klub-klub Portugal, bahkan dianggap setara dengan pemain usia 11 tahun. Namun melalui pertandingan uji coba, mereka membuktikan kualitasnya. Dalam laga melawan salah satu klub terbaik di Kota Lisbon, Portugal, Tim KKS berhasil menang 7–2. 

Coach Justin memastikan seluruh aspek, dari sekolah, tempat tinggal, hingga pendampingan bagi penerima beasiswa KKS sudah disiapkan bekerja sama dengan Kedutaan Besar Portugal.

“Program KKS sudah terbukti. Kalau dilatih dengan benar, pemain Indonesia bisa bersaing di level internasional,” ungkap Coach Justin.

Di sisi lain, orantua dari Maulana Fadli yang mewakili para orang tua peraih beasiswa KKS menyampaikan rasa syukur dan bangganya terhadap program ini. Ia mengaku awalnya banyak tetangga tidak percaya anaknya akan berangkat ke Portugal, namun kini semua bangga melihat pencapaian tersebut.

“Saya bangga dengan apa yang dicapai anak saya melalui program KKS. Ini kesempatan luar biasa,” ujarnya.

Puan pun menyampaikan ucapan selamat kepada para orangtua yang anak-anaknya terpilih untuk berangkat ke Portugal.

“Untuk para orangtua saya juga ucapkan selamat, karena pasti bangga anak-anaknya sudah terpilih untuk berangkat ke Portugal. Mungkin nanti para orangtua akan kangen dengan anak-anaknya. Tapi ditahankan sedikit rasa kangennya dan kita sama-sama doakan dukung mereka berdelapan mendapat pengalaman dan ilmu yang terbaik di Portugal,” papar Mantan Menko PMK itu.

Puan juga menegaskan pentingnya mengembangkan pemain sepak bola sebagai olahraga yang sangat populer dan mampu menyatukan bangsa Indonesia.

“Apalagi kalau sudah Timnas bermain itu hampir semua mata melekat ke layar untuk nonton pertandingannya. Saya aja merinding kalau setelah setiap pertandingan sepakbola Timnas di kandang lalu mendengar lagu “Tanah Airku” dinyanyikan bersama-sama oleh satu stadion,” sebut Puan.

Lebih lanjut, Puan memberikan pesan khusus kepada para pemain muda yang akan berangkat ke Portugal agar dapat memanfaatkan kesempatan dengan baik. Ia berharap agar para pemain muda dapat menyerap ilmu bermain bola sebanyak mungkin.

“Serap ilmu sebanyak mungkin karena Insyaallah kalian yang akan menjadi masa depan sepakbola Indonesia. Oleh karena itu tolong juga agar kalian menjaga nama baik Indonesia di sana. Dan yang utama adalah selalu bersyukur dan membuat orangtua kalian bangga dengan perkembangan kalian di sana nanti,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

Puan berharap agar semua persiapan berjalan lancar dan para pemain menikmati pengalaman di Portugal. Anak-anak pesepakbola muda peraih beasiswa KKS juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Puan.

“Selamat menikmati Portugal dan Insyaallah saat kalian nanti melenting di karir sepakbolanya. Ingatlah momen ini sebagai salah satu titik awal yang memotivasi kalian untuk selalu maju,” katanya.

Sebagai simbol kepercayaan, Puan menyerahkan bendera Merah Putih kepada perwakilan pemain senagai simbol untuk menjaga kehormatan dan membawa nama baik bangsa dengab prestasi. Dalam kesempatan itu, Puan juga mendapat pakaian jersey bertuliskan namanya dari pesepakbola muda yang akan berangkat ke Portugal.

Berikut daftar 8 pemain muda penerima beasiswa beserta latar belakang keluarga:

1. Agha (Bapak Anton dan Ibu Dwi), Manager Pabrik Tembakau

2. Dio (Bapak Sugeng dan Ibu Poninten), Pekerja Mebel

3. Indra (Bapak Enjang “Single Parent”), Keamanan Terminal

4. Zuhdan (Bapak Tarjono dan Ibu Damiroh), Penjual Kue di pasar

5. Mufid (Bapak Fajar dan Ibu Rohmah), Guru SMK

6. Farrel (Ibu Ayu “Single Parent”), Penjual toko klontong

7. Wisnu (Bapak Nyoto dan Ibu Dahlia), Pengusaha Knalpot Motor

8. Maulana Fadli (Ibu Ayu “Single Parent”), Penjual Kerupuk

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Angraeni menyambut baik inovasi penyegaran seragam yang diperkenalkan TNI. Menurutnya, hal itu sebagai langkah pembaruan institusi, sekaligus berharap TNI terus berkembang menjadi lebih modern dan adaptif menghadapi berbagai tantangan di era digital.

 “Seragam yang berbeda dari biasanya ini merupakan bentuk pembaruan yang dihadirkan TNI, agar tampil lebih dinamis dan sesuai dengan perkembangan tanpa menghilangkan identitas serta tradisi," ujarnya kepada kabarpakar.com/ dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi I ke Semarang, Jawa Tengah, Kamis (9/10/2025).

Selain itu, Amelia turut memberikan dukungan terhadap langkah-langkah inovatif sekaligus penegasan peran TNI yang harus terus relevan untuk menjaga keamanan nasional.

“Di usia ke-80 TNI, saya berharap TNI bisa terus berkembang menjadi institusi yang modern dan adaptif terhadap berbagai tantangan, terutama di era digital ini” tambah Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

TNI kini memiliki seragam Pakaian Dinas Lapangan (PDL) baru yang dipamerkan saat HUT ke-80 TNI. Seragam PDL baru kini memiliki warna hijau muda menggantikan loreng Malvinas yang sudah dipakai sejak 1982.

PDL baru ini sudah beberapa kali dikenakan Panglima TNI Agus Subiyanto. Pada saat Presidential Inspection yang digelar di perairan Teluk Jakarta pada 2 Oktober lalu, Jenderal Agus juga mendampingi Presiden Prabowo Subianto dengan mengenakan seragam baru.

Puncaknya, seragam baru ini serentak digunakan prajurit pada HUT TNI di Monas pada Minggu (5/10/2025). Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan 3 Kepala Staf TNI mengenakan PDL baru saat upacara di Monas.

Soal seragam baru TNI ini diungkap Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita pada H-3 HUT TNI. Dia mengatakan seragam PDL baru TNI dilakukan karena jenis loreng yang sudah sangat lama, yakni loreng Malvinas dari tahun 1982. 

 Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin, menegaskan pentingnya penguatan kemampuan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan sistem pertahanan siber (cyber defense) di dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal ini disampaikan terkait kebutuhan TNI untuk mengikuti perkembangan teknologi dalam menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan nasional.

Nurul menjelaskan bahwa peran TNI tidak hanya terbatas pada tugas militer konvensional, melainkan juga mencakup operasi militer selain perang (OMSP) yang bertujuan membantu masyarakat, seperti penanggulangan bencana dan menjaga keamanan di wilayah-wilayah tertentu.

“Dalam pidato Presiden pada Hari Ulang Tahun TNI, beliau menekankan agar TNI mengikuti kemajuan teknologi, termasuk cyber defense dan AI. Ini penting agar TNI tidak hanya sekadar militer konvensional, melainkan juga adaptif terhadap perkembangan teknologi masa kini", ujar Nurul kepada kabarpakar.com/ di sela – sela pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke Kodam IV Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (8/10/2025).

Nurul juga mengkritisi keterbatasan peralatan dan sumber daya manusia di tingkat Komando Daerah Militer (Kodam) dalam menggunakan teknologi digital untuk deteksi dini potensi kerusuhan dan demonstrasi. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar pemerintah memberikan perlengkapan siber yang memadai hingga tingkat daerah, agar proses pencegahan dan penanggulangan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

“Pemberian alat sampai tingkat Kodam sangat krusial supaya aparat tidak harus bergantung pada pusat dan mampu langsung melakukan deteksi dini. Penggunaan teknologi seperti drone juga terbukti sangat membantu dalam pengawasan keamanan saat demonstrasi,” tambah Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Penguatan teknologi AI dan cyber defense ini tidak hanya penting dalam konteks pertahanan militer, tapi juga mendukung ketahanan pangan dan pembangunan masyarakat sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional yang komprehensif.

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menyampaikan keprihatinan mendalam atas serangan udara yang kembali terjadi di Jalur Gaza pada Kamis, 9 Oktober 2025. Insiden ini terjadi setelah adanya kesepakatan bahwa Hamas dan Israel telah menyepakati rencana gencatan senjata yang dinegosiasi secara tidak langsung di Mesir. Padahal, gencatan senjata ini sebuah langkah yang dinilai sebagai titik terang menuju perdamaian dan stabilitas kawasan.

Berdasarkan laporan terbaru, pertukaran sandera dan tahanan Palestina dijadwalkan dilakukan dalam waktu 72 jam setelah kesepakatan diimplementasikan. Hamas menyebut bahwa warga Israel yang disandera akan ditukar dengan hampir 2.000 tahanan Palestina yang ditahan oleh otoritas Israel. 

Merespons hal ini, Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menyatakan bahwa serangan tersebut menunjukkan lemahnya komitmen terhadap proses gencatan senjata dan mencerminkan sikap yang mengabaikan upaya diplomatik yang telah dilakukan berbagai pihak.

“Kami sangat prihatin dengan terulangnya serangan di Gaza setelah adanya kesepakatan gencatan senjata. Tindakan ini jelas merusak kepercayaan yang sedang dibangun dan semakin memperburuk penderitaan rakyat sipil yang sudah terlalu lama menderita akibat konflik ini,” ujar Mardani dalam keterangan tertulis yang diterima kabarpakar.com/, di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Karena itu, Politisi Fraksi PKS ini mendorong komunitas internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memperkuat langkah diplomatik dan memastikan implementasi nyata dari gencatan senjata di lapangan. 

“Perdamaian sejati hanya dapat terwujud jika semua pihak berkomitmen menghentikan kekerasan dan membuka akses kemanusiaan secara penuh. Indonesia akan terus konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina menuju kemerdekaan dan kehidupan yang bermartabat,” tutup wakil rakyat dari Dapil Jakarta Timur ini.

 Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang sedang dibahas akan dilakukan dengan metode kodifikasi, yaitu mengintegrasikan beberapa undang-undang yang ada seperti UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, serta UU Pendidikan Tinggi menjadi satu regulasi terpadu. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola pendidikan nasional agar lebih sinkron dan efektif.

Hetifah menjelaskan, selain tiga undang-undang tersebut, UU Pesantren juga termasuk dalam bagian yang akan dievaluasi dan diperkuat dalam revisi UU Sisdiknas. Namun demikian, UU Pesantren tidak akan dicabut, melainkan justru diperkuat posisinya dalam sistem pendidikan nasional.

“Revisi UU Sisdiknas ini akan mempertegas posisi pendidikan keagamaan, termasuk pesantren, agar semakin diakui dan terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional,” ujar Hetifah dalam keterangan tertulis kepada kabarpakar.com/, di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Menurut Hetifah, rencananya akan ada satu bab tersendiri mengenai Jenis Pendidikan Keagamaan dan Jenis Pendidikan Pesantren (BAB VI) dalam draf Revisi UU SIsdiknas nantinya. Penguatan pendidikan keagamaan dalam RUU Sisdiknas akan memberikan sejumlah keuntungan strategis, terutama dalam memastikan kesetaraan, kualitas, dan keberlanjutan pendidikan di seluruh satuan pendidikan, termasuk pesantren, madrasah, serta lembaga pendidikan berbasis agama lainnya.

Penegasan pendidikan keagamaan dalam Revisi UU ini akan menjamin pengakuan formal terhadap sistem pendidikan keagamaan dalam kerangka pendidikan nasional, sehingga lulusan lembaga keagamaan memiliki akses yang sama terhadap jenjang pendidikan dan lapangan kerja. 

“Selain itu, penguatan ini memungkinkan adanya dukungan anggaran, peningkatan mutu tenaga pendidik, serta standarisasi infrastruktur pendidikan, tanpa menghilangkan kekhasan nilai-nilai keagamaan yang menjadi ciri utama lembaga tersebut,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Penguatan pendidikan keagamaan ke dalam Revisi UU Sisdiknas, merupakan momentum yang tepat dalam menyikapi musibah runtuhnya gedung Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo.

“Musibah tersebut menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya perhatian pemerintah terhadap sarana dan prasarana pendidikan keagamaan. Melalui revisi UU Sisdiknas ini, kami ingin memastikan negara hadir dalam menjaga keberlangsungan pendidikan pesantren, termasuk pendidikan berciri khas keagamaan lainnya, aman, berkualitas, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Selain pesantren, pendidikan keagamaan juga tumbuh pesat di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di kawasan timur seperti Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, yang memiliki kekhasan tradisi dan nilai keagamaan dalam sistem pendidikannya. Oleh karena itu, penguatan jenis pendidikan keagamaan dalam revisi UU Sisdiknas diharapkan mampu menjamin keberlangsungan lembaga-lembaga tersebut melalui kehadiran dan dukungan pemerintah. 

Penerapan sistem Satu Data DPR RI diharapkan mampu meningkatkan akurasi dan efektivitas pengambilan keputusan di Parlemen. Sistem ini mendorong DPR menggunakan sumber data yang terintegrasi dalam setiap pembahasan kebijakan, legislasi, dan fungsi pengawasan.

Karena itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaskan, transformasi lembaga legislatif tidak hanya mencakup aspek kelembagaan, tetapi juga penyempurnaan tata kelola digital agar Dewan dan Sekretariat Jenderal dapat memanfaatkan data secara optimal.

“Transformasi kelembagaan DPR ini meliputi berbagai aspek. Nah, tentu salah satu yang sangat penting adalah menyempurnakan berbagai mekanisme produk digital yang ada di DPR,” ujar Indra usai kegiatan Penandatanganan Forum Satu Data DPR RI di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Ia menegaskan, keberadaan Satu Data DPR RI akan memperkuat proses politik dan legislasi melalui ketersediaan data yang mutakhir, seragam, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Satu Data Indonesia ini meneguhkan semangat kita untuk memperbaiki tata kelola digital, sehingga Dewan maupun Sekretariat Jenderal bisa memanfaatkan berbagai data mutakhir untuk mempercepat proses produk-produk politik di DPR,” jelasnya.

Menurut Indra, dengan integrasi data yang baik, tidak akan ada lagi perbedaan sumber informasi antara DPR dan mitra kerja dalam pembahasan program maupun penyusunan undang-undang.

“Kalau kebutuhan tentang data kemiskinan, data infrastruktur, dan sebagainya, itu nanti tidak ada perbedaan. Kita akan berada pada data yang sama sehingga pengambilan keputusan lebih akurat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Indra menambahkan bahwa upaya ini sejalan dengan visi DPR RI menuju parlemen modern, yang memanfaatkan sistem digital untuk mendukung seluruh fungsi Dewan.“Ini langkah maju DPR untuk memastikan berbagai akses informasi bisa didapat oleh Dewan maupun Sekretariat Jenderal, guna memberi dukungan saat membahas sesuatu hal,” kata Indra.

Ia menargetkan, sistem Satu Data DPR RI dapat mulai berjalan pada masa sidang mendatang, dengan penyempurnaan yang berkelanjutan.

“Kami targetkan dalam masa sidang ke depan itu Satu Data ini sudah bisa berjalan. Tapi tentu dengan penyempurnaan-penyempurnaan. Karena satu data itu tidak sesederhana yang kita bayangkan,” ujarnya menambahkan.

Dalam kesempatan itu, Manajer Perencanaan Satu Data Indonesia Bappenas Dicky Rahardiantoro, menyampaikan apresiasi kepada DPR RI atas langkah konkret dalam memperkuat ekosistem data nasional.

“Langkah ini menegaskan komitmen DPR RI untuk menjadi bagian penting dalam ekosistem Satu Data Indonesia, yang dibangun secara kolaboratif lintas lembaga,” kata Dicky.

Ia menilai, inisiatif DPR RI membangun sistem data terintegrasi sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan menjadi contoh praktik baik bagi lembaga negara lainnya.

“Kami di Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat memandang langkah DPR ini merupakan praktik baik yang bisa menginspirasi lembaga negara lain,” ucapnya.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi langkah cepat Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin yang segera berkoordinasi dengan sejumlah kementerian setelah menerima instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa kondisi pondok pesantren di seluruh Indonesia.

Cucun menilai tindakan Gus Muhaimin cepat menemui Menteri Agama, Nasaruddin Umar, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memastikan pembangunan pesantren berlangsung aman dan sesuai standar.

“Langkah cepat Gus Muhaimin yang hari ini menemui Menteri Agama dan Menteri PU, saya kira sangat bagus. Ini sekaligus lagi, membuktikan bahwa negara sudah hadir ikut mensupervisi,” kata Cucun dalam keterangan resmi yang diterima kabarpakar.com/, di Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Cak Imin meminta seluruh pondok pesantren segera mengurus izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Jika belum memiliki izin, maka pembangunan gedung yang masih berjalan harus dihentikan sementara. Pemerintah juga berkomitmen membantu proses perizinan dengan membentuk Satgas Penataan Pembangunan Pesantren, yang akan mempercepat pendataan dan audit infrastruktur.

Cucun menilai langkah tersebut sejalan dengan usulannya agar pemerintah memberikan pendampingan kepada pondok pesantren yang tengah membangun atau merenovasi fasilitasnya.

“Kita ketahui pesantren adalah lembaga negara yang dihadirkan oleh kelompok masyarakat, dan Ponpes butuh kehadiran pemerintah. Jadi memang sudah seharusnya Pemerintah ada, hadir ikut mensupervisi tata cara membangun,” ungkap Politisi Fraksi PKB ini.

Lebih lanjut, Cucun menjelaskan bahwa pemerintah dapat berperan melalui supervisi dari Kementerian Pekerjaan Umum yang berwenang mengatur konstruksi bangunan, termasuk dukungan teknis dari dinas-dinas PU di daerah.

“Belum lagi ada juga dinas PU yang memahami sipil konstruksi bangunan di daerah, baik kabupaten-kota, provinsi, maupun pemerintah pusat,” sebut Pimpinan DPR Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini.

Langkah cepat lintas kementerian ini diharapkan menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat standar keselamatan dan legalitas pembangunan pesantren di seluruh Indonesia.

Presiden Prabowo sebelumnya memerintahkan audit menyeluruh terhadap pondok pesantren pasca-insiden ambruknya bangunan di Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, awal Oktober 2025. Tragedi tersebut menelan korban jiwa dan luka-luka, serta mengungkap perlunya pengawasan ketat terhadap kualitas infrastruktur lembaga pendidikan berbasis keagamaan.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendesak pemerintah bersikap tegas keikutsertaan atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada Oktober ini.

Menurutnya, olah raga merupakan ajang promosi dan diplomasi. Karena itu, ia menegaskan pelaku genosida yang sangat barbar seperti Israel apalagi terhadap rakyat yang sedang dijajahnya di Gaza, tdk perlu diberi panggung untk promosi negaranya.

Oleh karenanya, Sukamta menegaskan izin bagi atlet Israel untuk bertanding di tanah air tidak hanya berpotensi menimbulkan polemik publik, tetapi juga mencederai amanat konstitusi  yang menolak segala bentuk penjajahan,

“Pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, berpihak pada kemanusiaan, dan sesuai amanat konstitusi. Jangan sampai kita kebobolan lagi soal keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga internasional,” tegas Sukamta dalam keterangan tertulis kepada kabarpakar.com/, di Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Sukamta menegaskan, sejak awal kemerdekaannya, Indonesia selalu konsisten menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina. Hal itu tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Sejarah juga mencatat konsistensi tersebut. Pada 1958, Indonesia memilih mundur dari babak kualifikasi Piala Dunia agar tidak harus bertanding melawan Israel. Kemudian pada Asian Games 1962, Indonesia menolak memberikan visa kepada delegasi Israel dan Taiwan (ROC) — keputusan yang saat itu menimbulkan ketegangan internasional, namun menegaskan prinsip anti-penjajahan Indonesia.

Konsistensi itu berulang di era modern. Pada Maret 2023, FIFA mencabut hak Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 setelah muncul penolakan publik terhadap kehadiran tim nasional Israel

“Dari dulu sampai sekarang, posisi Indonesia jelas: menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina. Karena itu, pemerintah harus hati-hati agar jangan sampai sikap lunak terhadap Israel dianggap sebagai perubahan arah moral bangsa,” kata Politisi Fraksi PKS ini.

Sukamta mengingatkan bahwa saat ini kondisi kemanusiaan di Gaza sangat memprihatinkan. Berdasarkan laporan United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA) dan Kementerian Kesehatan Gaza, hingga 1 Oktober 2025 sedikitnya 66.148 warga Palestina tewas sejak agresi militer Israel pada Oktober 2023, ironisnya mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak.

“Dalam situasi genosida seperti ini, justru tidak pantas jika Indonesia menggelar kompetisi yang mengikutsertakan atlet Israel. Dunia bisa menilai kita tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat Palestina,” tegas wakil rakyat dari Dapil DIY ini.

Sukamta juga menekankan agar pemerintah tidak memberikan perlakuan istimewa kepada Israel dalam bentuk apa pun — baik terkait visa, penggunaan simbol negara, maupun fasilitas keamanan. Menurutnya, prinsip moral dan konstitusi harus menjadi pedoman di atas pertimbangan teknis.

“Jangan sampai Israel lagi-lagi menjadi ‘anak emas’ yang diberi kelonggaran. Pemerintah tidak boleh mengorbankan prinsip demi tekanan internasional atau alasan teknis penyelenggaraan,” tandasnya.

Sebagai Pimpinan Komisi I DPR yang membidangi hubungan luar negeri, Sukamta menilai bahwa ketegasan sikap justru akan memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional sebagai bangsa yang konsisten memperjuangkan keadilan global.

“Dukungan Indonesia kepada Palestina bukan sekadar simbol politik, melainkan bagian dari jati diri bangsa dan amanat konstitusi. Di forum apa pun, termasuk olahraga, Indonesia seharusnya tetap berpihak pada kemerdekaan dan kemanusiaan,” pungkasnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati, memastikan bahwa proses penegakan hukum di Nusa Tenggara Barat (NTB) harus berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). terkait sejumlah kasus hukum yang tengah ditangani di wilayah tersebut.

“Dari hasil penjelasan yang kami terima, baik dari Polda maupun Kejati, penegakan hukum di NTB sudah berjalan sesuai SOP, baik dari sisi etik maupun pidana. Kami hanya ingin memastikan apakah penanganan kasus-kasus itu benar-benar ditindaklanjuti dan dilaksanakan sesuai prosedur, dan ternyata memang sudah,” ujar Sari Yuliati Wakil Ketua Komisi III DPR RI usai kunjungan reses Komisi III DPR RI di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lombok), Senin, (6/10/2025).

Lebih lanjut, legislator asal NTB II, itu juga menyoroti pentingnya kewaspadaan terhadap potensi masuknya narkotika di daerah wisata seperti Lombok. Menurutnya, peningkatan sektor pariwisata harus diimbangi dengan kesiapan aparat dan lembaga terkait dalam menangkal ancaman peredaran gelap narkoba.

“Lombok adalah destinasi wisata dunia, tentu banyak turis asing yang datang, dan itu kita harapkan karena mendorong ekonomi daerah. Tapi, hal itu juga harus dibarengi dengan kewaspadaan terhadap masuknya narkotika,” ucapnya.

Ia menekankan, Badan Narkotika Nasional (BNN) perlu mendapat dukungan baik dari sisi sumber daya manusia (SDM) maupun infrastruktur, agar mampu melakukan pencegahan dan penindakan secara maksimal.

“BNN harus dibekali dengan SDM yang mumpuni dan sarana prasarana yang memadai. Jangan sampai keinginan kita meningkatkan ekonomi justru membawa dampak lain yang tidak diinginkan akibat lemahnya pengawasan terhadap narkotika,” tegasnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, Komisi III DPR RI akan terus mendorong sinergi antara penegakan hukum, pemberantasan narkotika, dan pengembangan pariwisata di NTB. Menurutnya, keamanan dan kepastian hukum merupakan pondasi penting bagi keberlanjutan industri pariwisata.

“Penegakan hukum yang kuat dan profesional adalah jaminan bagi investor dan wisatawan. Kita ingin pariwisata di NTB terus tumbuh, tetapi tetap aman dan terlindungi dari kejahatan narkotika maupun pelanggaran hukum lainnya,” pungkasnya.