Tag: DPR RI

 Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Arzeti Bilbina menegaskan pentingnya peran aktif Indonesia dalam keanggotaan dua organisasi internasional besar, yaitu Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dan BRICS. Menurutnya, keikutsertaan Indonesia dalam kedua forum global tersebut tidak boleh sekadar bersifat simbolik, melainkan harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Arzeti saat menghadiri kegiatan Panja Organisasi Internasional BKSAP DPR RI di Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Jumat (17/10/2025). Kegiatan tersebut menjadi ajang bagi BKSAP untuk menjaring masukan dari kalangan akademisi dan mahasiswa terkait peluang serta tantangan Indonesia dalam forum-forum internasional.

“Hari ini BKSAP melakukan penjemputan bola, menyerap aspirasi terutama dari sivitas akademika, yaitu mahasiswa-mahasiswa cerdas di IPB. Dalam Panja Organisasi Internasional ini, banyak sekali masukan yang kami terima agar keberadaan Indonesia di OECD dan BRICS tidak berhenti pada diplomasi meja, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Politisi Fraksi PKB tersebut menuturkan, Indonesia harus memanfaatkan keanggotaannya di OECD dan BRICS untuk memperkuat sektor-sektor strategis seperti ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga ketenagakerjaan. Menurutnya, arah kerja sama internasional harus berpihak pada kesejahteraan rakyat dan peningkatan daya saing bangsa.

“Banyak mahasiswa yang menyoroti isu ketahanan pangan dan energi. Karena ujung dari keterlibatan kita di organisasi internasional adalah bagaimana kebijakan global itu bisa memberikan dampak nyata bagi masyarakat Indonesia,” jelasnya.

Lebih lanjut, Arzeti menegaskan bahwa Indonesia perlu memiliki posisi tawar yang kuat di tengah dinamika ekonomi global. Ia mengingatkan agar Indonesia tidak hanya dilihat sebagai pasar besar, tetapi juga sebagai negara produsen yang mampu menembus pasar anggota BRICS dan OECD.

“Jangan sampai Indonesia hanya diposisikan sebagai negara dengan populasi padat dan pasar konsumtif. Kita harus bisa menjual produk-produk kita sendiri ke negara-negara anggota BRICS dan OECD. Peran kita harus aktif dan saling menguntungkan,” tegasnya.

Arzeti juga menilai keterlibatan mahasiswa dan akademisi dalam forum Panja BKSAP seperti ini sangat penting untuk memperkaya perspektif parlemen dalam perumusan kebijakan luar negeri yang inklusif dan berbasis pengetahuan.

“Pertemuan ini memberikan banyak masukan berharga bagi DPR, khususnya BKSAP, agar terus melibatkan mahasiswa dan akademisi dalam kerja-kerja diplomasi parlemen. Karena mereka adalah generasi penerus yang akan menentukan arah masa depan Indonesia,” pungkasnya.

Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti menyoroti sekaligus mengapresiasi pelaksanaan program peningkatan jalan di ruas Bulupayung, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Proyek yang dilaksanakan oleh Bina Marga Cilacap ini mencakup peningkatan jalan sepanjang 2,4 kilometer dengan total anggaran mencapai Rp8,82 miliar.

“Peningkatan jalan tersebut merupakan bagian dari program Inpres jalan daerah (IJD) Tahun 2025, pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi,” ujar Novita menjelaskan sebagaimana keterangan resminya kepada kabarpakar.com/, Minggu (19/10/2025).

Lebih lanjut, Novita yang merupakan Legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah VIII yang meliputi Cilacap dan Banyumas menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai program pembangunan infrastruktur di daerah. 

Bahkan, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mengungkapkan, pihaknya bersama Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) ikut berperan dalam memastikan penurunan dan realisasi anggaran pembangunan jalan tersebut.

“Kami di Komisi V DPR RI berupaya agar pembangunan jalan di daerah, termasuk di Bulupayung ini, dapat terlaksana dengan baik. Sebab, kondisi jalan yang lebih baik akan memperlancar konektivitas antarwilayah dan menunjang aktivitas ekonomi masyarakat,” terang Novita.

Novita berpandangan, keberadaan infrastruktur jalan yang memadai akan berdampak langsung terhadap percepatan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Dengan akses jalan yang layak, distribusi hasil pertanian, kegiatan usaha, dan mobilitas warga akan semakin lancar,” serunya.

“Dan ini merupakan wujud nyata dari dukungan pemerintah dalam memperkuat perekonomian rakyat,” ucap Wakil Ketua BURT DPR RI ini.

Novita berharap agar program peningkatan jalan serupa dapat terus dilanjutkan di berbagai wilayah Cilacap dan Banyumas, supaya manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat. Dalam kesempatannya, Novita juga mohon doa dan dukungan masyarakat dalam hal ini konstituennya untuk dapat terus memperjuangkan dan menurunkan lebih banyak program di daerah pemilihannya.

“Saya berharap pembangunan infrastruktur seperti ini terus berlanjut agar masyarakat di daerah semakin mudah beraktivitas dan merasakan manfaat pembangunan secara langsung,” pungkasnya. 

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, kembali melaksanakan kegiatan Masa Reses di Bumi Etam, Kalimantan Timur. Rangkaian kegiatan dimulai pada 12 Oktober dengan menghadiri Musyawarah Daerah DPD Pengajian Al-Hidayah Kaltim sekaligus Pelantikan Pengurus Periode 2025–2030.

“Saya berharap kepengurusan Al-Hidayah Kaltim yang kembali dipimpin oleh Ibu Hj. Syarifah Nur Fadiah dapat memberikan banyak terobosan kegiatan kemasyarakatan dan pemberdayaan untuk kelompok perempuan di Kaltim,” tutur Hetifah, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Pengajian Al-Hidayah, dalam keterangan tertulis yang dikutip kabarpakar.com/, di Jakarta, Minggu (19/10/2025).

Pada hari berikutnya, Hetifah bersilaturahmi ke rumah orang tua siswa penerima Program Indonesia Pintar (PIP) di Loa Janan dan hadir di acara Pembukaan Product Design Exhibition yang diadakan Politeknik Negeri Samarinda. Konsistensi Hetifah dalam meningkatkan mutu SDM Kaltim pada resesnya ini dengan menggelar dua kegiatan peningkatan kapasitas, yaitu Pelatihan Pembuatan Yoghurt di Loa Janan dan Pelatihan Digital Marketing untuk UMKM di Muara Jawa.

Kedua kegiatan tersebut disambut antusias oleh para peserta, mulai dari pelaku UMKM, guru, ibu rumah tangga, hingga tokoh masyarakat. “Pelatihan seperti ini sangat bermanfaat dan bisa langsung dipraktikkan. Akhirnya bisa ketemu Bu Hetifah kembali di masa reses beliau jadi makin bahagia,” ujar Jamilatun, salah satu peserta yang hadir.

Dalam semangat memperkuat sinergi antar-lembaga, Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga berkolaborasi dengan Direktorat Pengabdian Masyarakat dan Layanan Kepakaran (DPMK) Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk menggelar Workshop Kreatif bertajuk “Glo-Up: 1000 Ide” di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara. Selain itu, ia turut menginisiasi Sosialisasi Makan Bergizi Gratis bagi masyarakat di Kutai Kartanegara.

Tak ketinggalan, Hetifah juga melaksanakan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 dan Peningkatan Literasi Statistik Masyarakat dalam empat sesi berbeda di Kota Samarinda. Dukungan terhadap pelaku seni dan budaya juga terus diperkuat melalui kegiatan Semarak Budaya Kaltim, yang menjadi agenda rutin dalam setiap masa resesnya.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membersamai, bersinergi, dan tentunya kepada masyarakat Kaltim yang menerima manfaat dari perjalanan reses saya di edisi pertama ini. Hati saya rasanya penuh dengan semangat yang disuntikkan di setiap pertemuan yang terjadi. Sampai bertemu kembali di edisi kedua akhir bulan Oktober dengan berbagai kegiatan lainnya,” tutup Hetifah. 

 Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari, kembali menunjukkan komitmennya terhadap kemajuan sektor pertanian dan peternakan.Dalam kegiatan reses dan penyaluran aspirasi Tahun Anggaran 2025, secara simbolis, ia menyerahkan bantuan hampir Rp2,5 miliar bagi para petani dan peternak di berbagai wilayah Cianjur Selatan, Jawa Barat.

Bantuan tersebut merupakan hasil kolaborasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) melalui program aspirasi Komisi IV DPR RI. Jenis bantuan yang diberikan meliputi alat mesin pertanian (alsintan), program ayam petelur, bibit kopi, bangsal pascapanen, serta program pangan bergizi yang disalurkan langsung kepada kelompok tani penerima manfaat di lapangan.

Kegiatan reses ini mencakup sejumlah titik di antaranya Kecamatan Cibinong, Pasirkuda, Pagelaran, Campaka, dan Campakamulya, dengan total nilai bantuan mencapai Rp2.498.100.000.

“Setiap kunjungan dilakukan, kami bersama jajaran penyuluh pertanian dan aparat desa setempat, sekaligus berdialog langsung dengan kelompok tani untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran,” ujar Endang dalam keterangan tertulis yang diterima kabarpakar.com/, di Jakarta, Sabtu (18/10/2025).

Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Desa Sukajadi, Kecamatan Cibinong, tempat penyaluran program ayam petelur senilai Rp191.000.000 serta bantuan alsintan berupa traktor roda empat, pompa air, dan handsprayer dengan total nilai Rp393.600.000.

Selain itu, di Kecamatan Pagelaran, beberapa kelompok tani seperti Poktan Pasir Munding, Poktan Pamoyanan, dan Poktan Bojongsari juga menerima bantuan dengan total Rp923.400.000.

Kunjungan berlanjut ke Kecamatan Campakamulya, di mana Ibu Endang menyerahkan bantuan traktor roda empat dan bangsal pascapanen senilai Rp701.300.000. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan silaturahmi bersama struktur PAC Partai Gerindra serta dialog bersama masyarakat untuk menyerap aspirasi langsung dari lapangan.

“Alhamdulillah, seluruh bantuan aspirasi tahun ini telah tersalurkan dengan baik. Saya berharap program ini mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani serta peternak, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Cianjur Selatan,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Kepala UPTD Campaka, Ibu Yani Rustiani, menyampaikan apresiasinya atas perhatian besar Ibu Endang terhadap sektor pertanian di wilayahnya.

“Kami sangat berterima kasih kepada Ibu Endang atas dukungan dan bantuannya. Bantuan alsintan serta program ayam petelur ini benar-benar membantu petani dalam meningkatkan hasil produksi dan efisiensi kerja di lapangan,” ungkapnya.

Sementara itu, Bapak Agin Rezky, selaku Koordinator Penyuluh (Korluh) BPP Kecamatan Campakamulya, juga mengungkapkan rasa terima kasih dan harapannya.

“Perhatian Ibu Endang kepada kelompok tani di wilayah kami sangat luar biasa. Kehadiran beliau di lapangan memberi semangat baru bagi petani untuk terus berproduksi dan berinovasi. Kami berharap sinergi ini dapat terus terjaga,” tuturnya.

Kehadiran Ibu Endang dalam reses secara simbolis ini tidak hanya menjadi wujud nyata kepedulian terhadap masyarakat akar rumput, tetapi juga bukti konsistensi beliau dalam memperjuangkan kemajuan pertanian, peternakan, dan kesejahteraan masyarakat pedesaan di Kabupaten Cianjur.

Anggota Komisi V DPR RI Saadiah Uluputty melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan MCK melalui Program Sanimas (Sanitasi Berbasis Masyarakat) di Kelurahan Namaelo, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.

Kegiatan ini merupakan bagian dari aspirasi Saadiah Uluputty di Komisi V DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hal itu dalam mendukung peningkatan sanitasi dan kualitas hidup masyarakat, terutama di wilayah permukiman padat penduduk dan daerah pesisir.

Dalam sambutannya, Saadiah Uluputty menegaskan bahwa pembangunan MCK bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi menyentuh aspek penting kehidupan masyarakat — yaitu kesehatan, kebersihan, dan martabat manusia.

“Pembangunan fasilitas MCK ini bukan hanya soal bangunan, tetapi tentang bagaimana masyarakat hidup lebih sehat, lingkungan lebih bersih, dan keluarga lebih nyaman. Sanitasi yang baik adalah bagian dari kesejahteraan,” ujar Saadiah dalam keterangan tertulis kepada kabarpakar.com/, di Jakarta, Minggu (19/10/2025).

Politisi Fraksi PKS ini juga menambahkan bahwa Program Sanimas menjadi bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah pusat dan masyarakat daerah dalam upaya menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan berkelanjutan.

“Melalui program aspirasi ini, kita ingin memastikan bahwa masyarakat Maluku, khususnya di Kelurahan Namaelo, mendapatkan akses terhadap sanitasi yang layak. Karena kebersihan dan kesehatan lingkungan adalah fondasi dari pembangunan manusia,” tambahnya.

Kegiatan peletakan batu pertama ini juga dihadiri oleh Bupati Maluku Tengah, Kepala BPBKP Provinsi Maluku dan tim, Kepala Kelurahan Namaelo, tokoh masyarakat, pengurus masjid Al-Kahfi puncak pahlawan, dan perwakilan kelompok masyarakat penerima manfaat. Masyarakat menyambut gembira program ini, menganggapnya sebagai jawaban atas kebutuhan dasar yang selama ini sangat dibutuhkan.

Pembangunan MCK melalui program Sanimas diharapkan menjadi awal dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Maluku Tengah, sekaligus memperkuat kesadaran akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat.

“Saya hadir di sini untuk menjawab aspirasi yang pernah disampaikan bapak-ibu kepada saya terkait usulan pembangunan MCK. Untuk itu mari kita jaga bersama fasilitas yang akan dibangun, kita rawat, dan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena setiap pembangunan yang hadir di tengah masyarakat adalah amanah, dan amanah itu harus kita pelihara demi masa depan generasi kita,” pungkasnya.

Anggota Komisi IX DPR RI Mariana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan program MBG harus berdampak kepada penerima masyarakat, tak hanya mengenyangkan tetapi dapat mencetak penerus bangsa yang sehat dan cerdas.

Sidak dimulai di SPPG Yayasan Cahaya Bumi Borneo, dilanjutkan ke Yayasan Olivia Sandra Mandiri. Dalam kunjungannya, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu secara langsung memantau seluruh tahapan proses, mulai dari pemilihan bahan baku, sanitasi dapur, hingga pengemasan dan distribusi makanan, Jumat (17/10/2025).

“Kebersihan dan kualitas gizi adalah harga mati. Kita tidak boleh kompromi soal makanan anak. Program ini harus jadi jaminan bahwa mereka tidak hanya kenyang, tapi juga sehat dan cerdas,” tegasnya dalam keterangan rilis yang diterima kabarpakar.com/, Jumat (17/10/2025).

Ia juga menyoroti pentingnya penerapan protokol ketat di dapur, untuk menghindari risiko kontaminasi dan keracunan makanan. Standar sanitasi menjadi perhatian utama dalam tinjauan tersebut.

Setelah memeriksa dapur produksi, Ia mengunjungi SDN Pasar Lama 3 untuk melihat langsung bagaimana makanan didistribusikan dan diterima oleh siswa.

“Kami ingin lihat langsung, apakah makanan yang disiapkan betul-betul sampai ke anak-anak dengan layak, bergizi, dan sesuai selera mereka. Sekolah adalah ujung tombak dampak program ini,” katanya.

Menutup kegiatan sidak, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menyampaikan apresiasi kepada para mitra SPPG dan menekankan pentingnya sinergi antara DPR, pemerintah, dan penyedia layanan di lapangan.

“Kolaborasi adalah kunci. Jika semua pihak bekerja serius, Program MBG bisa menjadi fondasi lahirnya Generasi Emas Indonesia — anak-anak yang sehat, cerdas, dan berdaya saing,” tutupnya. 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian menilai viralnya pemberitaan terkait pesantren dalam program ‘Xpose Uncensored’ yang ditayangkan salah satu televisi nasional menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa bangsa Indonesia perlu kembali belajar adab dan moral dari lingkungan pesantren. Ia juga menegaskan pentingnya menjaga marwah pondok pesantren sekaligus memastikan kesetaraan hak pendidikan pesantren dengan lembaga pendidikan umum lainnya yang didorong dengan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

“Pesantren adalah tempat di mana nilai-nilai ke-Indonesiaan, gotong royong, hormat kepada guru, dan ketulusan hati masih hidup serta terus dijaga. Di pesantren inilah lahir para pejuang, para ulama, dan negarawan yang menjaga negeri ini dengan doa dan pengertian,” ujarnya dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk ‘Antara Tradisi dan Modernitas: Mampukah Pesantren Bertahan di Tengah Gempuran Globalisasi?’ yang digelar oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Kamis (16/10/2025).

Menurut Lalu Hadrian, menjaga marwah pesantren bukan sekadar membela satu lembaga, melainkan juga menyembuhkan luka moral bangsa dan negara Indonesia. Dalam momentum revisi Undang-Undang Sisdiknas, Ia berkomitmen memperjuangkan pengakuan yang lebih jelas terhadap posisi pendidikan pesantren agar diakui setara oleh negara. Ia juga mendorong Kementerian Pendidikan untuk mengadopsi nilai-nilai pendidikan karakter khas pesantren ke dalam kurikulum nasional.

“Saya berharap kepada seluruh pemangku kebijakan dan seluruh stakeholder pendidikan untuk bersama-sama menjaga serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan,” pungkasnya.

Suasana reses Anggota DPR RI Mulyadi di Kabupaten Bogor mendadak haru. Puluhan konstituen tiba-tiba menggelar aksi ‘tebar poster’ sebagai bentuk protes atas kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup yang menutup sejumlah tempat usaha di kawasan Puncak.

Dalam aksi tersebut, warga membawa poster besar bertulisan “Pak Presiden, jangan tutup mata pencaharian kami” dan “ Pak Mulyadi, bantu kami untuk mempertahankan pekerjaan kami”. Tulisan itu menjadi simbol jeritan hati para pekerja yang kehilangan mata pencaharian akibat kebijakan penyegelan tempat usaha yang disebut berdampak luas pada ekonomi masyarakat kecil.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh Parlementaria, salah seorang warga menyampaikan curahan hatinya dengan suara bergetar di hadapan Mulyadi dan peserta lainnya. “Banyak yang dirumahkan pak, banyak yang dirumahkan sekarang. Makanya saya dan teman teman kesini. Minta dukungan kepada Bapak Presiden, kepada Gubernur. Mohon bantuannya Pak. Jangan sampai kami kelaparan karena susah cari pekerjaan,” ujarnya.

Merespon hal itu, Mulyadi menyatakan akan menampung dan menyampaikan langsung keluhan  konstituennya kepada pemerintah pusat. Ia menegaskan, setiap kebijakan seharusnya tetap memberi ruang bagi masyarakat untuk bekerja dan mencari nafkah.

“Saya memahami betul keresahan warga. Kebijakan apapun seharusnya tidak mematikan mata pencaharian rakyat. Saya akan sampaikan aspirasi ini kepada bapak Presiden,” tegasnya.

Legislator Fraksi Partai Gerindra itu pun mengkritik keras kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq yang menyegel hingga menutup puluhan usaha wisata di kawasan Puncak, Bogor. Menurutnya, langkah tersebut terlalu terburu-buru dan tanpa kajian yang matang, sehingga berdampak pada ekonomi warga sekitar.

“Presiden Prabowo harus mengevaluasi kebijakan Menteri LH yang sembron dan tanpa kajian menyegel dan menutup puluhan usaha di Puncak,” ujarnya.

Menurut Mulyadi, jika usaha di sektor pariwisata itu memenuhi regulasi atau memiliki izin, serta berkontribusi terhadap masyarakat, maka pemerintah sejatinya harus mendukung. Pasalnya, Ia menilai, kebijakan ini jika tidak diselesaikan juga akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik dari sektor pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di wilayah selatan Kabupaten Bogor.

Seiring pemanfaatan Katalog Elektronik (E-Katalog), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat pengadaan barang dan jasa pemerintah mencapai efisiensi rata-rata sebesar 17,11 persen, atau setara dengan lebih dari Rp30 triliun per tahun. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mengapresiasi sekaligus mengajak UMKM manfaatkan E-Katalog. 

“Tentunya, saya mendukung inovasi ini. Tapi, saya berpesan agar transisi peralihan sistem ini harus dipastikan berjalan mulus untuk memudahkan bagi pengusaha mikro kecil dan koperasi. Karenanya, saya mengajak pengusaha pengusaha mikro kecil dan koperasi untuk bisa memanfaatkan sistem ini agar nantinya produk yang dimiliki bisa diserap dalam belanja pemerintah,” ungkap Puteri dalam kegiatan Diseminasi Kebijakan Penyelenggaraan Katalog Elektronik Versi 6 Kepada Pelaku Usaha di Kabupaten Bekasi, seperti keterangan yang diperoleh kabarpakar.com/, Senin (13/10/2025). 

Menurut LKPP, saat ini sudah ada 18,9 juta produk tayang dengan transaksi sebesar Rp 56,03 triliun di E-Katalog. Pada kesempatan ini, Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Iwan Herniawan menjelaskan penerapan E-Katalog LKPP ini sebagai salah bentuk transformasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. 

“Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, reformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar lagi. Jadi tadi, transformasinya lengkap, mulai dari transformasi regulasi dan kemudian juga transformasi teknologi melalui digitalisasi pengadaan,” ucap Iwan.

Pada kesempatan yang sama, PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Ida Farida, mengungkapkan Pemerintah Kabupaten Bekasi terus mendukung penerapan E-Katalog di lingkungan Kabupaten Bekasi, 

“Pemerintah Kabupaten Bekasi pada 2 tahun kebelakang melalui Peraturan Bupati Bekasi, ini ada namanya program Bekasi Berani Beli. Jadi, mereka sudah masuk di E-Katalog, yang kurang lebih di tahun 2024 kegiatan transaksinya ini mencapai Rp100 miliar,” ujar Ida. 

Turut hadir dalam kegiatan ini Deputi Bidang Transformasi Digital Pengadaan LKPP Patria Susantosa, Kepala Biro Humas dan Umum LKPP Hermawan, Inspektur LKPP Hendro Kuswanto, Kepala Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa LKPP Iwan Indra serta beberapa dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Acara ini dihadiri 200 peserta dari kalangan pengusaha UMKM di Kabupaten Bekasi.