Tag: DPR RI

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira memberikan tanggapan terkait rencana Presiden Prabowo Subianto melantik Komite Reformasi Polri sebagai langkah memperkuat institusi kepolisian di Indonesia. Andreas berpandangan reformasi Polri harus menitikberatkan kepada perlindungan hak asasi manusia (HAM), transparansi, dan akuntabilitas publik.

“Reformasi Polri bukan sekadar restrukturisasi birokrasi, tapi perubahan mendasar pada tata kelola dan budaya organisasi. Ini harus memastikan bahwa hak-hak warga negara, terutama kelompok rentan, terlindungi secara nyata,” kata Andreas dalam keterangan tertulis kepada kabarpakar.com/, di Jakarta, Senin (6/10/2025).

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan dan melantik Komite Reformasi Polri pada pekan ini. Komite ini akan diisi oleh 9 orang yang dipilih Prabowo.

Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut salah satu tokoh yang sudah menyatakan kesediaan masuk komite adalah eks Menko Polhukam, Mahfud MD. Beberapa tokoh lainnya adalah mantan Kapolri, namun Prasetyo enggan mengungkap siapa tokoh yang dimaksud.

Komite Reformasi Kepolisian bentukan Prabowo disebut memiliki semangat yang sama dengan tim transformasi reformasi yang dibentuk internal Polri.

Menanggapi hal itu, Andreas menyambut baik keterlibatan sejumlah tokoh independen yang disebut masuk dalam Komite Reformasi Polri seperti Mahfud MD, Yusril Ihza Mahendra dan Jimly Asshiddiqie. Menurutnya, kehadiran mereka menjadi harapan memperkuat kontrol eksternal terhadap Polri.

“Terutama dalam meninjau praktik operasional dan kebijakan internal yang berdampak pada hak-hak warga negara,” tutur Legislator dari Dapil NTT I itu.

Namun Andreas mengingatkan potensi risiko dari dualisme pengawasan, khususnya dengan hadirnya Tim Transformasi Reformasi Polri yang berisikan 52 perwira kepolisian, mulai dari pelindung sampai anggota.

“Kehadiran perwira aktif dalam tim reformasi berpotensi menimbulkan bias dan mengurangi efektivitas reformasi serta perlindungan hak publik,” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Lebih jauh, pimpinan Komisi HAM DPR ini menggarisbawahi bahwa reformasi harus menyasar akar persoalan. Seperti, kata Andreas, budaya kekerasan dan dominasi kepolisian dalam proses penyidikan, serta kurangnya mekanisme check and balances yang memadai.

“Transparansi dan akuntabilitas publik harus jadi fondasi utama dalam reformasi ini. Publik berhak tahu bagaimana mekanisme pengawasan dan penindakan pelanggaran anggota Polri berjalan,” ungkapnya.

Andreas juga menegaskan pentingnya profesionalisme Polri agar lembaga ini dapat fokus pada pelayanan publik dan penegakan hukum yang adil.

“Kami mengingatkan pentingnya Polri terlepas dari praktik politik dan militeristik agar dapat benar-benar melayani masyarakat secara profesional,” jelas Andreas.

Andreas pun menegaskan, Komite Reformasi Polri harus berfungsi sebagai instrumen independen yang menjaga hak publik, memastikan keadilan, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

“Keberhasilan reformasi akan diukur dari perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat, bukan sekadar laporan formal atau retorika politik semata,” pungkas Andreas. 

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan komitmen DPR untuk mengawal secara serius implementasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), yang direncanakan berlaku penuh pada Januari 2027 mendatang. Menurutnya, DPR memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa kesepakatan ekonomi komprehensif dengan Uni Eropa itu benar-benar membawa manfaat bagi rakyat Indonesia, bukan sebaliknya.

“Masih ada waktu sebelum 2027. Kami di DPR punya tugas menajamkan peraturan implementasi yang dibuat oleh pemerintah agar IEU-CEPA ini menjadi berkah, bukan malah musibah,” tegas Mardani saat berdialog dengan sivitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (3/10/2025).

Mardani menjelaskan, dalam kerja sama ekonomi seperti IEU-CEPA, Indonesia dan Uni Eropa sama-sama mendapatkan keuntungan berupa pembebasan tarif dan peningkatan akses pasar. Namun, ia mengingatkan bahwa pemerintah dan dunia usaha perlu bekerja keras agar Indonesia mampu memanfaatkan peluang tersebut secara optimal.

“Dalam konteks global, persaingan investasi itu ketat sekali. Foreign Direct Investment (FDI) ke kawasan ASEAN mencapai 200 miliar dolar AS, tetapi Indonesia hanya memperoleh sekitar 20 miliar, sementara Singapura bisa lebih dari separuhnya. Ini karena faktor kenyamanan dan stabilitas yang ditawarkan Singapura,” ujar wakil rakyat dari Dapil Jakarta Timur ini.

Politisi Fraksi PKS itu menekankan pentingnya pembenahan iklim investasi nasional agar lebih kompetitif. Stabilitas politik, kepastian hukum, dan efisiensi birokrasi menjadi faktor penentu agar Indonesia dapat menjadi destinasi investasi yang menarik bagi negara-negara Uni Eropa.

Mardani juga menyebutkan pentingnya inovasi dalam kebijakan ekonomi. “Kita tidak bisa menemukan pulau baru dengan peta yang lama. Artinya, cara-cara lama yang tidak efektif harus ditinggalkan. Kita perlu pemetaan baru untuk menjawab tantangan zaman,” kata dia.

Lebih lanjut, ia menyoroti isu keberlanjutan dan tanggung jawab sosial yang menjadi perhatian utama Uni Eropa. Menurutnya, regulasi seperti European Deforestation Regulation (EUDR) dan isu pekerja anak harus direspons dengan serius agar produk ekspor Indonesia tetap diterima di pasar Eropa. “UMKM dan industri halal kita justru bisa menjadi keunggulan. Produk yang bersih, beretika, dan berkelanjutan akan sangat kompatibel dengan standar Uni Eropa,” ujarnya.

Dengan potensi besar yang dimiliki Indonesia, Mardani berharap implementasi IEU-CEPA dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus membuka peluang kerja baru di daerah. “Kita ingin IEU-CEPA tidak hanya menjadi kesepakatan di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama pelaku usaha kecil,” pungkasnya.

Pendekatan humanis menjadi sorotan utama Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, saat melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu (5/10/2025). Ia menilai, pola pendidikan di Sekolah Rakyat Banjarbaru menghadirkan keseimbangan antara disiplin dan kasih sayang, sehingga anak-anak dapat belajar mandiri tanpa kehilangan kedekatan emosional dengan orang tuanya.

“Saya sangat mengapresiasi pendekatan yang dilakukan para pendidik di sini. Mereka tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga memperhatikan sisi psikologis anak. Salah satunya dengan memberi kesempatan bagi orang tua untuk berkunjung setiap hari selama masa pengenalan sekolah. Ini cara yang bijak agar anak tidak merasa terasing dan lebih mudah beradaptasi,” ujar Selly kepada kabarpakar.com/.

Menurutnya, pola tersebut efektif dalam membantu anak-anak bertransisi dari lingkungan keluarga menuju kehidupan berasrama. Seiring waktu, orang tua pun dapat belajar untuk memberikan ruang kemandirian kepada anak-anaknya.

“Program kunjungan harian ini membantu anak melewati fase homesick secara alami. Lama-kelamaan, anak akan terbiasa mandiri, dan orang tua pun belajar untuk melepas dengan tenang. Ini bentuk pendidikan karakter yang sangat berharga,” tambahnya.

Selain memberikan perhatian pada pendekatan emosional, Selly juga memuji pengelolaan fasilitas dan kegiatan belajar di Sekolah Rakyat Banjarbaru. Ia menilai fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat layak, karena memanfaatkan Badan Diklat Pemprov yang kini digunakan sepenuhnya untuk kegiatan belajar mengajar.

Sekolah Rakyat Banjarbaru juga memiliki dua jenjang pendidikan, yakni SMP dan SMA, dengan berbagai program ekstrakurikuler untuk menumbuhkan karakter, minat, dan kemandirian siswa.

“Kegiatan ekstrakurikuler di sini menjadi wadah anak-anak menyalurkan energi positif di waktu luang. Mereka dilatih untuk mandiri dan bertanggung jawab, sehingga terbentuk pribadi yang kuat dan siap bersaing,” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

Selly menegaskan, Komisi VIII DPR RI akan terus mendukung keberlanjutan program Sekolah Rakyat yang menekankan pendidikan berkarakter dan pendekatan kemanusiaan. Ia berharap lulusan program ini kelak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi dan menjadi generasi muda yang tangguh serta berempati.

“Pendidikan yang memanusiakan anak adalah fondasi bangsa yang kuat. Saya yakin dengan model seperti ini, anak-anak Sekolah Rakyat akan tumbuh menjadi pribadi yang berdaya dan berkarakter,” tutupnya. 

 Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko menyerukan agar tragedi ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny dijadikan pelajaran nasional untuk memperbaiki tata kelola pembangunan di Indonesia. Ia menegaskan, tidak boleh ada lagi nyawa santri yang menjadi korban akibat kesalahan struktur bangunan.

“Bangunan pendidikan adalah ruang kehidupan. Kalau ia runtuh karena salah perhitungan, itu bukan sekadar kecelakaan teknis, tapi tragedi kemanusiaan,” ujar Sudjatmiko dalam keterangan tertulis kepada kabarpakar.com/, di Jakarta, Minggu (5/10/2025).

Ia menilai, pembangunan yang dilakukan tanpa perencanaan memadai menunjukkan bahwa keselamatan belum menjadi prioritas dalam budaya konstruksi nasional. “Selama pembangunan masih dianggap cukup dengan niat baik tanpa didukung disiplin teknis, risiko tragedi seperti ini akan terus berulang,” katanya.

Sudjatmiko menekankan bahwa setiap bangunan yang gagal harus dianggap sebagai alarm keras agar dilakukan evaluasi menyeluruh. “Setiap kesalahan struktur adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam sistem kita, baik dari sisi regulasi, pengawasan, maupun kesadaran masyarakat,” tegas Politisi Fraksi PKB ini.

Ia juga mengajak seluruh pihak, baik pemerintah, asosiasi profesi, maupun lembaga pendidikan, untuk menjadikan tragedi Al Khoziny sebagai momentum perubahan. “Jangan biarkan kejadian ini hanya jadi berita sesaat. Kita harus memastikan bahwa dari peristiwa ini lahir perubahan nyata,” ujarnya.

Menurutnya, kualitas bangunan pesantren seharusnya mencerminkan keseriusan bangsa dalam melindungi generasi muda. “Pesantren bukan hanya tempat belajar agama, tapi juga tempat tumbuhnya masa depan bangsa. Karena itu, keselamatan mereka adalah tanggung jawab kita semua,” tutup Sudjatmiko.

Komisi XIII DPR Melaksanakan Kunjungan  Kerja Reses. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara, menekankan pentingnya reformasi dan inovasi program pelayanan publik di Kepulauan Riau (Kepri). 

“Secara umum program berjalan dengan baik, tapi ada beberapa program yang butuh satu reformasi lah ataupun inovasi,” ujar Dewi Asmara kepada Parlementaria usai kunjungan kerja reses Komisi XIII DPR RI di Batam, Kepulauan  Riau, Jumat (3/10/2025).

Diketahui,  Kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan dalam rangka  penguatan fungsi pengawasan atas kinerja instansi pemerintah pusat yang memiliki perwakilan di daerah, khususnya di bidang keimigrasian, pemasyarakatan, hukum, dan hak asasi manusia (HAM) serta pelindungan saksi dan korban. 

Maka dari itu, kegiatan tersebut dihadiri mitra-mitra terkait seperti Pejabat Kementerian Hukum, Pejabat Kementerian Ham, Pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi, Pejabat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Pejabat Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, Serta Kakanwil Kementerian Hukum,  Kakanwil Ditjen Imigrasi Dan Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Provinsi Kepulauan Riau, Dan Kepala Kantor Imigrasi Batam.  

Lebih lanjut, Dewi mencontohkan perlunya perbaikan dalam pengenalan hak cipta dan royalti kepada masyarakat. Menurutnya, komunikasi yang berjalan saat ini baru satu arah melalui Radio Republik Indonesia (RRI). “Sebaiknya ada komunikasi dua arah baik dengan pencipta lagu maupun dengan para UMKM,” jelasnya.

Selain itu, ia juga mendorong pengembangan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) secara digital agar akses layanan hukum lebih mudah dijangkau masyarakat. “Supaya bermanfaat bisa secara digital dibuat satu kanal pengaduan lewat WhatsApp sehingga tidak harus hadir fisik tapi kan kita bisa membantu,” ungkapnya

Dewi turut menyinggung pelayanan Kementerian Hukum dan HAM yang dinilai perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

“Kalau kita mengeluhkan infrastruktur, memang kan semua ini kementerian baru. Tapi kan kita kerja itu borderless, bisa dari mana saja. Nah, diadakanlah perubahan mindset sehingga bisa dimanapun kita berada kita bisa melayani masyarakat dan negara hadir,” katanya.

Terkait pengawasan keimigrasian, ia menekankan pentingnya penguatan infrastruktur di pelabuhan-pelabuhan tikus. Sementara itu, terkait Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Dewi menyebut penanganan kasus di Kepri hampir sama dengan di pusat. “Kita juga lagi mau finalkan RUU-nya,” tambahnya.

Menutup pernyataannya, Dewi menekankan posisi strategis Kepri sebagai gerbang depan Indonesia. “Kepri ini kan gerbang terdepan Indonesia kalau dari sisi yang lain, sama dengan Bali. Agar semua kehadiran daripada aparat-aparat di sini ini bisa juga menunjukkan sikap concern tentang pelayanan kepada masyarakat karena kita berbatasan dengan Singapura,” tandasnya. 

Anggota Komisi XIII DPR RI Muslim Ayub menegaskan bahwa insiden kekerasan yang terjadi pada 22 September 2025 di kawasan konsesi PT. Toba Pulp Lestari (TPL), Kabupaten Toba, merupakan bentuk dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Hal itu disampaikan Muslim dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi XIII DPR RI dengan masyarakat korban, aparat penegak hukum, dan perwakilan perusahaan di Medan. Muslim Ayub menyampaikan bahwa kejadian tersebut menunjukkan adanya kekerasan sistematis terhadap masyarakat yang telah lama bermukim di tanahnya sendiri.

“Pada kejadian 22 September lalu, masyarakat diserang oleh segerombolan sekitar 150 orang bertopeng dan bertameng yang melakukan pembakaran rumah dan kendaraan warga. Ini jelas pelanggaran HAM berat, dan kami menduga kuat pelaku berasal dari pihak perusahaan,” tegas Muslim Ayub di Medan, Sumatera Utara, Jumat (3/10/2025).

Selain tindakan kekerasan, Muslim juga menyoroti penutupan akses jalan masyarakat ke lahan pertanian oleh PT. TPL, yang menyebabkan warga tidak dapat mengangkut hasil panen mereka.

“Penutupan jalan portal oleh perusahaan itu jelas melanggar hak dasar masyarakat. Akses itu harus segera dibuka agar warga bisa beraktivitas kembali. Ini bukan sekadar jalan perusahaan, tapi sudah menjadi jalan umum,” ujarnya.

Dalam kesimpulan rapat Komisi XIII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi H. Sugiat Santoso, DPR meminta Kementerian HAM, Komnas HAM, dan LPSK untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) guna menelusuri pelanggaran HAM di wilayah konsesi PT. TPL. Komisi XIII DPR RI, juga menegaskan agar seluruh pihak, termasuk kepolisian dan pemerintah daerah, tidak menggunakan kekuatan berlebihan dan menyelesaikan konflik secara non-represif.

Namun, Muslim Ayub menyayangkan ketidakhadiran para bupati dari kawasan Danau Toba dalam forum penting tersebut.

“Tidak satu pun bupati hadir langsung. Ini menunjukkan kurangnya keseriusan pemerintah daerah dalam menangani persoalan rakyatnya sendiri. Padahal ada 10 sampai 11 kabupaten/kota yang masuk dalam wilayah konsesi PT. TPL,” ungkapnya.

Dari data yang diperoleh Komisi XIII DPR RI, disebutkan bahwa konflik agraria di Sumatera Utara mencapai 33 kasus dengan total luasan 34.000 hektare, dan sebagian besar melibatkan tumpang tindih klaim antara masyarakat adat dan perusahaan kehutanan.

Muslim menegaskan bahwa Komisi XIII DPR RI akan terus mengawal penyelesaian konflik agraria di Danau Toba melalui Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria DPR RI agar keadilan masyarakat benar-benar terwujud.

“Kita ingin kasus PT. TPL ini segera diselesaikan secara menyeluruh. Rakyat sudah terlalu lama menderita di tanahnya sendiri,” pungkasnya.

Komisi XIII DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal penegakan HAM dan keadilan ekologis di Sumatera Utara, sebagai wujud hadirnya negara bagi masyarakat adat dan kelompok rentan. 

 Anggota Komisi XIII DPR RI Muslim Ayub mengapresiasi kinerja seluruh mitra kerja Komisi XIII di Provinsi Sumatera Utara. Walakin, ia menekankan perlunya peningkatan integritas dan transparansi pelayanan publik, khususnya di sektor keimigrasian dan pemasyarakatan.

Dalam rapat dengan Kanwil Ditjen Imigrasi, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan, Kanwil Kementerian Hukum, Kanwil HAM, dan LPSK di Medan, Muslim Ayub menyoroti masih maraknya praktik percaloan dalam pembuatan paspor serta lemahnya pengawasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) di wilayah perbatasan laut.

“Sumatera Utara ini daerah strategis, menjadi jalur lintas laut internasional yang berdekatan dengan Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Karena itu, pengawasan imigrasi harus sangat ketat. Tapi di lapangan, masih banyak calo yang menawarkan jasa cepat urus paspor dengan imbalan uang. Ini yang harus dibersihkan,” tegas Muslim kepada kabarpakar.com/ di Medan, Sumatera Utara, Jumat (03/10/2025).

Data menunjukkan bahwa sepanjang Januari–Agustus 2025, Imigrasi Medan telah menolak 199 permohonan paspor yang diduga digunakan untuk pekerja migran non-prosedural, serta menunda keberangkatan 1.895 orang yang terindikasi akan keluar negeri tanpa izin resmi

Selain itu, empat warga negara asing dari Kamboja, Pakistan, dan Eritrea telah dideportasi karena pelanggaran izin tinggal.

Muslim juga menilai masih adanya praktik manipulasi dalam proses deportasi dan pengawasan WNA di Sumatera Utara.

“Ada yang seharusnya dideportasi tapi tetap dibiarkan bekerja. Artinya ada permainan oknum di dalam sistem. Ini harus jadi perhatian serius,” tegasnya.

Dari hasil kesimpulan rapat Komisi XIII DPR RI, lembaga ini mendorong penguatan sistem pengawasan berbasis risiko melalui optimalisasi Tim PORA (Pengawasan Orang Asing) dan perluasan Desa Binaan Imigrasi di wilayah transit seperti Medan, Belawan, Tanjung Balai, dan Sibolga

Selain itu, Komisi juga mendukung digitalisasi layanan hukum dan kekayaan intelektual (KI) melalui AHU Online serta penguatan program Fasilitator HAM Desa yang akan diberlakukan pada 2026.

Muslim menegaskan bahwa keberhasilan reformasi kelembagaan hukum di Sumut harus disertai dengan komitmen moral dan integritas petugas di lapangan.

“Kita dorong agar seluruh mitra kerja Komisi XIII menegakkan integritas tanpa kompromi. Jangan ada lagi praktik pungli dan jual beli layanan publik,” ujarnya.

Komisi XIII DPR RI berkomitmen untuk terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap lembaga hukum, pemasyarakatan, keimigrasian, dan perlindungan saksi serta korban, demi mewujudkan sistem hukum yang bersih, profesional, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Komisi XI DPR RI ingin memastikan penyaluran subsidi di berbagai sektor yang dicanangkan pemerintah berjalan tepat sasaran dan tepat guna, sehingga bisa berdampak langsung kepada Masyarakat luas.

“Kami ingin memastikan bahwa subsidi yang digelontorkan Pemerintah itu tepat sasaran dan tepat guna. Oleh karena itulah kami, Komisi XI DPR membagi kunjungan kerja Reses ketiga kota, yakni Madiun, Solo, dan Jogja. Khusus di Yogyakarta kami mengawasi kebijakan subsidi dan kompensasi di bidang energi yang bersumber dari APBN (Anggaran pendapatan belanja negara),” ujar Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI, Fauzi H. Amro usai pertemuan dengan Pertamina Patra Niaga di Yogyakarta, Jumat (3/10/2025).

Dalam pertemuan ini, Komisi XI menekankan agar kebijakan subsidi energi lebih tepat sasaran, efisien, dan berkeadilan, khususnya bagi masyarakat miskin, kelompok rentan, dan pelaku UMKM(usaha mikro kecil menengah). Berbagai skema penyaluran subsidi dan kompensasi di bidang energi telah dijalankan oleh PT Pertamina Patra Niaga, diantaranya dengan stabilitas harga atau keterjangkauan harga, dimana Masyarakat tidak boleh membeli LPG, BBM, atau listrik dengan harga lebih tinggi dari harga acuan yang ditetapkan pemerintah.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemerintah telah mengalokasikan subsidi pada tahun 2025 sebesar Rp479 triliun (Rp379 triliun untuk energi dan sekitar Rp103–104 triliun untuk non-energi). Subsidi energi mencakup BBM (bahan bakar minyak), listrik, dan LPG 3 kilogram. Sementara subsidi non-energi digunakan untuk pupuk, Public Service Obligation (PSO), kredit program, hingga subsidi pajak.

Menurut data Pertamina Patra Niaga, penyaluran BBM bersubsidi di Yogyakarta hingga 1 Oktober 2025 telah melebihi 100 persen dari kuota untuk Biosolar dan lebih dari 93 persen untuk Pertalite. Sedangkan LPG 3 kg sudah tersalurkan 105 persen dari kuota berjalan dengan sistem pencatatan berbasis KTP melalui aplikasi Merchant Apps Pangkalan (MAP).

Sementara di wilayah DIY terdapat sekitar 3 juta penduduk dan di Jawa Tengah 38 juta penduduk yang dilayani oleh Patra Niaga, dengan dukungan 1.038 SPBU, 10.300 agen, dan 65.000 pangkalan LPG.

Meski demikian, dalam kesempatan itu Komisi XI juga menemukan sejumlah persoalan, salah satunya terkait data penerima subsidi yang belum valid. Akurasi data sangat berpengaruh terhadap penyaluran subsidi. Terkait hal tersebut, Fauzi menilai, sesuai amanah Presiden, seluruh instansi wajib menggunakan satu data, DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional).

“Soal data, semua BUMN sekarang induknya di Danantara, sudah ada pengesahan bahwa BUMN menjadi badan pengatur. Oleh sebab itu sesuai amanah Presiden, kita wajib menggunakan satu data, DTSEN. Artinya semua data subsidi, baik energi, non-energi, BPJS, hingga program lain, terintegrasi,” tegasnya.

Dari penjelasan Pertamina Patra Niaga tersebut, politisi dari Fraksi Partai NasDem ini optimistis kebijakan subsidi yang hampir mencapai Rp 500 triliun itu, akan berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dengan anggaran kurang lebih Rp 497 triliun, hampir Rp 500 triliun, subsidi ini digunakan untuk kepentingan masyarakat. Insya Allah dapat meningkatkan daya beli sehingga pertumbuhan yang ditargetkan Presiden Prabowo sebesar 8 persen di tahun 2029 bisa tercapai,” tutupnya.

Anggota Komisi VI DPR RI, Abdul Hakim Bafagih, menyoroti persoalan tata niaga gula nasional yang merugikan petani tebu. Menurutnya, banyak hasil panen petani tidak terserap oleh pabrik gula akibat kebocoran distribusi gula rafinasi ke pasar konsumsi.

“Indikasinya ada rembesan gula rafinasi yang seharusnya diperuntukkan bagi industri, tetapi malah bocor ke pasar konsumsi. Hal ini jelas merugikan petani karena produk lokal tidak terserap optimal,” ujar Abdul Hakim kepada kabarpakar.com/ usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses dalam rangka Perkembangan Industri Gula dan Ketahanan Pangan di Gedung Kantor Sinergi Gula Nusantara (SGN), Kota Surabaya, Jawa Timur, Jumat (2/10/2025).

Ia menilai, Kementerian Perdagangan sudah berusaha memitigasi persoalan tersebut. Namun, menurutnya, akar masalah juga perlu dibedah lebih jauh, terutama terkait peran perusahaan negara seperti PTPN III dan PT Rajawali.

“Kalau PTPN dan Rajawali bisa mengoptimalkan kapasitas produksinya, otomatis serapan hasil pertanian tebu dari petani juga meningkat. Jadi problem ini bisa diminimalisir,” tegas Politisi Fraksi PAN ini.

Selain itu, ia juga mendorong adanya transparansi soal rendemen (hasil gula dari proses tebu). Transparansi ini penting agar petani tahu berapa nilai hasil panennya dan bisa merencanakan penanaman berikutnya.

Tak hanya itu, ia mengusulkan adanya skema pembiayaan atau supply chain financing bagi petani yang kesulitan modal. Dengan skema ini, kontrak atau Delivery Order (DO) dari pabrik gula bisa dijadikan jaminan ke perbankan sehingga petani berpeluang mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau akses pembiayaan lain untuk kembali menanam tebu.

Abdul Hakim juga menyinggung soal mekanisme impor gula. Ia menjelaskan, kebutuhan gula konsumsi nasional mencapai sekitar 2,8 juta ton per tahun, sementara produksi nasional baru sekitar 2,5 juta ton. Kekurangan inilah yang kemudian dipenuhi melalui impor.

Namun, ia menegaskan bahwa impor bukan satu-satunya solusi. “Kalau optimalisasi aset PTPN dan Rajawali berhasil, otomatis produksi meningkat. Mitra petani yang bisa digandeng juga akan bertambah banyak, sehingga kebutuhan nasional bisa tercukupi bahkan tidak menutup kemungkinan kita bisa ekspor gula,” jelasnya.

Selain optimalisasi produksi, Abdul Hakim juga menekankan pentingnya edukasi pola konsumsi masyarakat. “Kita perlu mendorong gaya hidup sehat. Kalau konsumsi gula masyarakat bisa ditekan, maka angka kebutuhan nasional bisa lebih realistis, tidak selalu 2,8 juta ton seperti yang diasumsikan selama ini,” tambahnya.

Politisi Fraksi PKB ini juga meminta pemerintah lebih tegas dalam pengawasan tata niaga gula. Jika ditemukan indikasi rembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi, perusahaan terkait harus dicatat dan diberi sanksi. Catatan tersebut bisa menjadi bahan evaluasi ketika perusahaan kembali mengajukan kebutuhan impor.

“Selama ini kalau ada kesalahan, Kementerian Perdagangan yang disalahkan. Padahal mereka hanya di hilir. Karena itu, koordinasi antar kementerian harus lebih kuat supaya masalah gula ini tidak terus berulang,” pungkasnya. 

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan, menekankan pentingnya pembangunan wilayah perbatasan di Kalimantan Utara agar tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Perbatasan bukan hanya sekadar pos lintas batas, bukan sekadar kantor, tetapi juga harus jadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Warga perbatasan itu harus bangga jadi warga Indonesia, jangan sampai merasa lebih dekat dengan negara tetangga,” ujar legislator yang biasa disapa Aher itu dalam pertemuan Komisi II DPR RI bersama pemerintah daerah dan pemangku kebijakan di Tarakan, Jumat (3/9/2025).

Aher juga mengingatkan agar pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dilengkapi dengan infrastruktur pendukung, seperti akses jalan yang memadai. Menurutnya, PLBN tidak boleh berhenti pada pembangunan gedung semata, tetapi harus menghadirkan dampak nyata bagi kesejahteraan warga.

Senada dengan itu, Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menyoroti perlunya kejelasan cetak biru pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan. Ia mencontohkan Pelabuhan Sepatik yang sampai saat ini belum memiliki kepastian pengembangan.

“Pelabuhan Sepatik ini harus jelas arahnya, apakah mau dikembangkan jadi pelabuhan besar atau sekadar pelabuhan penyeberangan. Jangan sampai berhenti di wacana,” ungkap Azis.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menilai keberadaan PLBN di Kaltara harus dipastikan benar-benar berfungsi untuk kepentingan masyarakat, bukan sekadar simbol kedaulatan negara.

“PLBN jangan hanya jadi gedung yang enak dipandang, tetapi juga harus bisa mendorong aktivitas ekonomi di perbatasan. Masalahnya, banyak akses jalan ke PLBN yang bahkan belum ada. Bagaimana bisa berfungsi optimal kalau jalannya saja tidak tembus?” ujar Deddy.