Tag: DPR RI

 Integritas moral menjadi hal yang penting dimiliki oleh seorang hakim. Oleh sebab itu, dalam proses rekrutmen hakim aspek integritas harus menjadi penilaian yang utama. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Mangihut Sinaga dalam Rapat Kerja dengan Ketua Komisi Yudisial (KY). 

Ia mengkritik metode rekrutmen hakim agung yang diterapkan oleh KY yang dinilai terlalu mekanistis dan tidak menyentuh integritas moral calon hakim. “Bahkan KY ini dalam rangka rekrutmen selalu mengedepankan seolah-olah mencari hakim itu kayak mencari tenaga kerja di perusahaan, karyawan. Pakai assessment profile-lah, menghitung-hitung angka-lah,” ujarnya di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Padahal menurutnya, yang dibutuhkan dari seorang hakim adalah integritas moral yang baik, jam terbang, dan hakim yang betul-betul layak menjadi panutan. Ia mencontohkan adanya kasus calon hakim agung yang sudah lima kali mengikuti seleksi namun tidak lolos namun terus mencalonkan diri, hingga kasus penjiplakan (plagiat) yang mencoreng proses seleksi.

“Lalu ini standar kompetensi, uji kelayakan yang Bapak bikin ini bagaimana Pak? Jangan terulang lagi Pak yang seperti ini Pak. Ketawa, masyarakat melihat kejadian, fenomena-fenomena yang terjadi. Ini harapan masyarakat Pak, kepada kita semua. Karena inilah benteng terakhir pencarian keadilan Pak,” jelasnya.

Untuk itu, kedepan ia berharap KY dapat mencari hakim-hakim terbaik yang memiliki integritas dan rasa keadilan kepada masyarakat. “Teropong saja Pak, Bapak pakai hati nurani. Mencari hakim-hakim yang punya hati nurani dalam memberikan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat,” harapnya.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menegaskan perlunya strategi jangka panjang untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah derasnya arus transisi energi global.

Komisi XII mencatat tren penurunan kinerja hulu migas yang tercermin dari tidak tercapainya target lifting dalam APBN pada 2023 dan 2024. Namun, capaian positif di semester I tahun 2025 dengan produksi mencapai 602 ribu BOPD dari target 605 ribu BOPD dinilai sebagai sinyal optimisme menuju target produksi 1 juta barel per hari pada 2030.

“Capaian ini menunjukkan bahwa peluang Indonesia untuk mewujudkan produksi minyak 1 juta barel per hari dan gas 12 miliar kaki kubik per hari pada 2030 bukan sekadar mimpi, tetapi sangat mungkin diwujudkan,” tegas Putri kepada Parlementaria usai Kunjungan Spesifik di Provinsi Jambi, Rabu, (01/10/2025).

Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut tidak boleh mengabaikan agenda transisi energi. Subsektor migas masih menjadi penyumbang emisi karbon sehingga diperlukan kebijakan yang seimbang, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

“Di satu sisi, kebutuhan energi migas untuk domestik harus terjamin. Di sisi lain, kita tidak boleh mengabaikan transisi menuju energi bersih. Karena itu, strategi kebijakan harus dirumuskan secara cermat, terintegrasi, dan visioner,” jelasnya.

Sebagai bagian dari penguatan regulasi, Komisi XII DPR RI saat ini tengah menyusun Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Putri menilai revisi ini penting untuk meningkatkan daya saing sektor migas, memperbaiki iklim investasi, serta memperkuat ketahanan energi nasional.

“Revisi UU Migas diharapkan dapat menghadirkan aturan yang lebih adaptif, mendorong investasi baru, sekaligus memperkuat pengelolaan migas agar mampu menopang ekonomi nasional,” tambahnya.

Legislator Fraksi PAN, juga menyoroti peran PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai sub-holding Pertamina yang saat ini mengelola lebih dari 60 persen produksi migas nasional. Sejak alih kelola JOB Talisman Jambi Merang pada 1992, wilayah ini menjadi salah satu ujung tombak lifting migas nasional. Kontraktor lain seperti PT Jadestone Energy juga disebut berkontribusi signifikan bagi produksi migas di Jambi.

Ia juga, menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI untuk memastikan program kerja pemerintah berjalan sesuai target, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat daerah.

“Komisi XII DPR RI berkomitmen mengawal kebijakan energi, memperkuat regulasi, dan mendorong investasi agar sektor migas tetap menjadi pilar ekonomi nasional sekaligus mampu beradaptasi dengan era transisi energi,” pungkasnya. 

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendorong Badan Gizi Nasional (BGN), Badan POM, dan Kementerian Kesehatan membangun sistem pengaduan berbasis digital yang dapat diakses masyarakat secara langsung terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, keterlibatan publik menjadi kunci keberhasilan program MBG yang sedang dijalankan pemerintah.

“Saya berharap BGN bersama Badan POM dan Kemenkes bisa membuat tempat pengaduan berbasis web atau aplikasi real-time. Kalau ada guru atau orang tua yang menemukan makanan tidak layak, bisa langsung difoto, diunggah, dan dapat segera diverifikasi,” Charles dalam rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan POM dan Kepala Badan Gizi Nasional terkait penanganan kasus Program MBG di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Ia menekankan perlunya SOP prosedur cepat dalam merespons laporan masyarakat agar tidak menumpuk tanpa kepastian. Setiap pengaduan, kata Charles, harus diverifikasi dalam hitungan jam untuk memastikan kebenaran dan mencegah hoaks. Dengan begitu, proses pengawasan menjadi lebih transparan dan dapat melibatkan publik.

Lebih lanjut, Charles menyoroti potensi kontaminasi makanan pada berbagai titik distribusi, mulai dari dapur, kendaraan, hingga ruang penyimpanan di sekolah. Menurutnya, pola penyediaan makanan saat ini masih panjang dan berisiko.

“Saya melihat model school kitchen mungkin bisa menjadi opsi terbaik. Saya ingin pendapat jujur dari Menteri Kesehatan dan Kepala Badan POM mengenai kelebihan dan kelemahan pola ini, karena negara-negara seperti Jepang dan Tiongkok sudah berhasil menerapkannya,” ucapnya.

Politisi PDI Perjuangan itu juga mengingatkan kembali pesan Presiden Joko Widodo terkait masih banyaknya anak Indonesia yang hanya makan nasi dengan garam. Menurutnya, hal ini menegaskan pentingnya program MBG dalam mengatasi gizi buruk.

“Namun saya belum melihat sebaran dapur yang ada menjadi prioritas sesuai arahan Presiden. Ke depan, saya berharap pembangunan dapur harus fokus di wilayah 3T dan daerah rawan gizi buruk, bukan hanya terkonsentrasi di kota besar,” tuturnya.

Kalimantan Barat (Kalbar) kembali menunjukkan perannya sebagai daerah strategis dalam pengembangan sektor perikanan, khususnya ikan hias. Provinsi ini dikenal sebagai produsen utama arwana Indonesia, di mana sekitar 70 persen arwana yang diekspor berasal dari Kalbar. 

Jenis Arwana Super Red menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus simbol kekayaan alam dan budaya masyarakat, terutama di kawasan perbatasan dan Danau Sentarum yang sudah lama dikenal sebagai habitat alami spesies bernilai tinggi ini.

Sebagai bentuk dukungan, rombongan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI menggelar kegiatan pelepasan ekspor perdana kratom dan arwana yang dilaksanakan di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalbar, Pelabuhan Laut Dwikora Pontianak, Selasa (30/9/2025). Dalam momen tersebut, sebanyak 150 ekor Arwana Super Red dilepas menuju Taiwan dengan nilai transaksi mencapai Rp108,7 juta.

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau akrab disapa Titiek Soeharto, menegaskan bahwa arwana merupakan aset berharga yang hanya tumbuh di Kalimantan. Potensi ini, menurutnya, harus terus dijaga dan dikembangkan agar bisa memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat maupun negara.

“Arwana juga adanya cuma di sini ya, di Kalimantan utamanya. Ini cukup besar ekspornya ke luar negeri, dan mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi untuk bisa menambah pendapatan dari devisa negara,” ujar Titiek usai menghadiri Akselerasi Ekspor Kratom dan Arwana tersebut.

Indonesia sendiri telah lama dikenal sebagai salah satu pemain kuat di pasar ekspor ikan hias dunia. Dari sekian banyak jenis, Arwana Super Red asal Kalbar menjadi primadona karena keunikan warna serta nilai eksotis yang tinggi di mata kolektor mancanegara. Tingginya permintaan global membuat arwana tidak hanya bernilai sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga menjadi identitas daerah dan kebanggaan nasional.

Selain itu, keberadaan arwana juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Banyak pembudidaya dan pelaku usaha mikro di Kalbar yang menggantungkan hidup dari budidaya ikan hias bernilai tinggi ini. Dengan semakin terbuka akses pasar ekspor, diharapkan kesejahteraan masyarakat bisa ikut meningkat.

Pelepasan ekspor perdana ini juga menjadi momentum untuk memperkuat posisi Kalbar dalam peta perdagangan internasional, khususnya sektor perikanan hias. Pemerintah pusat bersama DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus memberikan dukungan regulasi, infrastruktur, hingga akses pasar, agar komoditas unggulan seperti Arwana Super Red dapat semakin berdaya saing di tingkat global.

Belum sejahteranya hakim di Indonesia masih menjadi isu yang telah lama disuarakan. Di daerah masih banyak hakim yang kurang sejahtera, hal tersebut terlihat dari kesenjangan antara tanggung jawab profesi yang besar dengan pendapatan dan fasilitas yang dianggap tidak memadai.

Melihat hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono meminta Komisi Yudisial (KY) untuk lebih aktif  menjalankan tugasnya dalam meningkatkan kesejahteraan para hakim, terutama yang bertugas di daerah. Dorongan ini disampaikannya dalam Rapat Kerja dengan Ketua KY, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Ïa pun menyinggung Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial Pasal 20 ayat 2 yang secara eksplisit menyebutkan bahwa KY memiliki tugas untuk “mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim.”

“Kami di sini ingin mendorong Prof (pimpinan KY), karena kami di Komisi III sudah berkali-kali apabila kami rapat dengan SESMA, Sekretaris Mahkamah Agung dalam rapat anggaran, kami selalu mendorong masalah kesejahteraan Hakim,” ujarnya.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mengatakan bahwa kondisi kesejahteraan para hakim di daerah sangat memprihatinkan. Ia berharap KY dapat bersinergi dengan Komisi III dan Mahkamah Agung (MA) untuk mencari solusi.

“Saya ingin mendalami karena KY pun mempunyai fungsi yang sama, dalam program mensejahterakan Hakim dan tertuang dalam Pasal 20 ayat (2), kami ke depan berharap KY pun bisa juga untuk mendorong Mahkamah Agung juga,” katanya.

Ia mengungkapkan keprihatinan moralnya terhadap kondisi tersebut, mengingat tingginya tuntutan integritas dan keadilan yang dibebankan kepada para hakim. “Saya kadang-kadang miris, beliau semua dipanggil ‘Yang Mulia’, tapi kita sebagai bangsa dan negara belum bisa memuliakan mereka semua,” tegasnya.

Ia pun menegaskan bahwa tuntutan terhadap hakim untuk menghadirkan keadilan yang terbaik bagi masyarakat harus diimbangi dengan upaya memuliakan profesi mereka. “Tapi ini menjadi tanggung jawab moral kita, sebagai anak bangsa bagaimana mewujudkan kata-kata ‘Yang Mulia’ benar-benar bisa menyejahterakan mereka,” tutupnya.

Anggota Komisi IX DPR RI Gamal secara tegas mendorong pembentukan Undang-Undang (UU) Makan Bergizi Gratis (MBG). Usulan ini dilontarkan menyusul tingginya insiden kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG, serta perlunya kerangka regulasi yang kuat untuk menjamin kualitas dan keberlangsungan program tersebut di masa depan.

“Pada kesempatan yang mulia ini, Saya mengusulkan ya untuk bagaimana kita mendorong ada undang-undang makan bergizi gratis. Kenapa? tentu kita berharap ya, walaupun kepemimpinan Pak Prabowo 5-10 tahun ke depan berganti kepada kepemimpinan lain, dengan adanya regulasi, maka program makan bergizi gratis ini akan mampu bertahan bahkan 3-4-5 dekade ke depan,”ujarnya dalam rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan POM dan Kepala Badan Gizi Nasional terkait penanganan kasus Program MBG di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Menurut Gamal, UU tersebut penting untuk dua hal. Pertama, agar program tidak terhenti meski kepemimpinan berganti dalam 5-10 tahun ke depan, melainkan mampu bertahan hingga 3-4 dekade. Kedua, UU akan membantu mengatur kewenangan semua pemangku kepentingan, relasi antara negara dengan swasta, kewajiban pemerintah pusat dan daerah, hingga mengelola konflik kepentingan.

Selain itu, ia juga mendorong penerapan model desentralistik atau model campuran dalam distribusi makanan, menyarankan agar model school kitchen (dapur sekolah) dipertimbangkan. Gamal menilai, dapur yang terpusat (Centralized Kitchen) justru berkontribusi besar terhadap tingkat insiden.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pengawasan ahli gizi, mengingat rasio di Indonesia saat ini mencapai 1 ahli gizi meng-cover 3.500 layanan, jauh di atas standar Jepang yang mewajibkan 1 ahli gizi untuk setiap 550 siswa. Gamal berharap Badan Gizi Nasional (BGN) berkomitmen penuh terhadap penegakan keamanan pangan dan higienis.

“Saya yakin optimis kita akan mampu menekan potensi keracunan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat,” tutupnya, jika desentralisasi dan peningkatan pengawasan kualitas segera diterapkan.

Politisi Fraksi PKS ini menyampaikan bahwa secara prinsip, ia mendukung penuh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis karena manfaatnya telah teruji di 146 negara, mampu meningkatkan outcome pendidikan dan memperbaiki nutrisi. “Tentu kita memahami niat mulia, tujuan mulia (noble purpose) dari program ini,” katanya. 

Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kalimantan Selatan, Senin (29/9/2025). Dipimpin Anggota Komisi IV DPR RI, Sturman Panjaitan, rombongan meninjau langsung inovasi pertanian di lahan rawa yang dikembangkan di Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) Balai Riset dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Lahan Rawa, Banjarbaru.

Dalam kunjungan ini, Komisi IV menekankan pentingnya hilirisasi produk dan pemanfaatan teknologi pertanian modern untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Turut hadir dalam diskusi strategis tersebut Gubernur Kalimantan Selatan, Kepala Badan Pangan Nasional, pejabat eselon I Kementerian Pertanian, serta perwakilan BUMN pangan seperti Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia, dan Id Food.

Sturman menegaskan bahwa optimalisasi lahan rawa merupakan salah satu jawaban atas tantangan ketahanan pangan nasional.

“Kami Komisi IV berharap seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, dinas pertanian, hingga Kementerian Pertanian, dapat bersinergi mewujudkan swasembada beras. Target ini bukan hanya untuk tahun depan, tetapi juga harus berkelanjutan,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Komisi IV menilai bahwa inovasi padi adaptif rawa dan penerapan sistem smart irrigation di lahan hortikultura dapat menjadi solusi menghadapi kondisi iklim ekstrem seperti banjir maupun kekeringan.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi perhatian DPR RI melalui Komisi IV. Mereka berharap agar riset dan pengembangan di BRMP Lahan Rawa mendapat penguatan dukungan anggaran.

“Padi rawa terbukti mampu menghasilkan 9–10 ton per hektare meski dalam kondisi lahan tergenang. Ini menjadi potensi besar bagi Kalimantan Selatan. Kami mohon perhatian Komisi IV agar pengembangannya terus diperkuat,” ungkap perwakilan Gubernur Kalimantan Selatan.

Selain itu, Legislator Fraksi PDI-Perjuangan tersebut menekankan pentingnya peran Kalimantan Selatan sebagai salah satu pusat penelitian dan penyedia benih unggul nasional.

“Kami datang untuk melihat langsung bagaimana pertanian rawa dikelola. Tempat ini bukan hanya riset, tetapi juga pusat benih unggul yang bisa disebarkan ke seluruh Indonesia, baik untuk padi rawa maupun padi sawah. Dengan dukungan semua pihak, saya yakin Indonesia akan berdaulat pangan,” jelasnya.

Kunjungan ini menghasilkan sejumlah catatan penting, di antaranya perlunya penguatan anggaran untuk riset dan cetak sawah lahan rawa, dukungan pembiayaan pengembangan varietas padi adaptif rawa, hilirisasi hasil pertanian melalui sinergi dengan BUMN pangan, pemanfaatan teknologi modern, termasuk smart irrigation, untuk meningkatkan produktivitas hortikultura.

Komisi IV DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal program strategis pertanian di Kalimantan Selatan, sekaligus memperjuangkan agar inovasi pertanian rawa dapat menjadi bagian penting dalam peta jalan swasembada pangan nasional. 

Turut hadir dalam kunjungan kerja spesifik tersebut diantaranya Anggota Komisi IV DPR RI Agus Ambo Djwa (F-PDIP), Endang Setyawati Thohari (F-Gerindra), Muhammad Habibur Rochman ( F-Nasdem), Jaelani, Usman Husin (F-PKB), Irham Jafar Lan Putra, Ajbar (F-PAN), Guntur Sasono (Hasan Saleh – F-Demokrat).

Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, mengapresiasi Direktorat Polairud Polda Sumatera Selatan (Sumsel) bersama Universitas Sriwijaya yang berhasil mengolah eceng gondok menjadi pupuk organik. Ia menilai langkah ini bukan sekadar inovasi, tetapi solusi ramah lingkungan yang bisa menjadi alternatif murah bagi petani di seluruh Indonesia.

“Saya mengapresiasi inovasi pemanfaatan eceng gondok sebagai pupuk organik yang dilakukan Ditpolairud Polda Sumsel, dengan menggandeng Universitas Sriwijaya dalam menguji temuan tersebut,” ujar Rajiv sebagaimana dikutip kabarpakar.com/, di Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Rajiv mengungkapkan, penggunaan pupuk kimia untuk satu hektar tanaman jagung dapat mencapai Rp5,9 juta. Dengan pupuk organik berbahan eceng gondok, petani berpotensi menghemat hingga 86 persen atau sekitar Rp5,127 juta per hektar.

Selain pupuk padat, eceng gondok juga diolah menjadi pupuk amino cair berbahan batang dan daun. Biaya produksinya hanya sekitar Rp300 per liter, atau Rp648 ribu untuk kebutuhan satu hektar lahan selama tiga bulan.

Menurut Rajiv, inovasi ini membuktikan gulma air yang selama ini dianggap masalah justru memiliki kandungan hara bermanfaat bagi tanaman seperti jagung, cabai, dan padi.

“Dengan pendekatan ini, eceng gondok bukan lagi masalah, tapi potensi. Ini bisa direplikasi secara nasional, karena inovasi luar biasa dan langkah konkret untuk mendukung pertanian ramah lingkungan,” jelas Anggota Fraksi Partai NasDem itu.

Rajiv juga mendorong Kementerian Pertanian serta Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendukung program berbasis inovasi lokal seperti yang dilakukan Polairud Sumsel. Ia menegaskan Komisi IV DPR RI siap mengawal agar program tersebut mendapat perhatian pemerintah pusat.

“Kami di Komisi IV DPR RI siap mengawal agar terobosan seperti ini mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Jangan sampai program sebaik ini hanya berhenti di Sumsel. Ini bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah di Indonesia,” tegasnya.

Anggota DPR dapil Jawa Barat II ini menambahkan, persoalan ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab kementerian teknis, melainkan tugas lintas sektor. Karena itu, peran Polri juga penting dalam mendukung program strategis nasional melalui pendekatan non-tradisional.

“Polairud menunjukkan bahwa peran kepolisian bisa melampaui tugas pengamanan. Ini bentuk kontribusi langsung terhadap masa depan pertanian kita,” pungkas Rajiv.

Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, menekankan pentingnya pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar lebih berpihak pada masyarakat luas, bukan semata pada aparat penegak hukum (APH). Hal tersebut disampaikan dalam Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI di Padang, Sumatra Barat

“KUHAP kita ini memang dari tahun 1981. Kalau dibilang usang ya tidak, karena masih kita pakai. Tetapi kondisi waktu itu berbeda dengan hari ini. KUHAP yang ada lebih berpihak ke APH dibanding berpihak ke masyarakat,” ujar Hasbiallah kepada kabarpakar.com/, Jumat (26/9/2025).

Ia menegaskan, revisi KUHAP harus mengutamakan kemanfaatan, kepastian hukum, dan pemulihan bagi korban salah tangkap atau error in persona. Menurutnya, praktik ganti rugi dan rehabilitasi saat ini sangat menyulitkan masyarakat kecil.

“Salah tangkap itu sering kejadian. Setelah ditangkap, rehabilitasinya bagaimana? Untuk mendapatkan ganti rugi harus dimohonkan ke pengadilan. Ini sangat tidak mungkin dilakukan oleh mereka yang miskin dan lemah,” tegasnya.

Hasbiallah juga mengkritisi kondisi peradilan yang belum sepenuhnya transparan. Ia menyinggung fenomena hakim yang terjerat kasus hingga lemahnya bantuan hukum. “Bantuan hukum yang ada hari ini kami melihat hanya lipstick. Kenyataannya tetap orang lemah yang paling dirugikan. Kalau tidak viral, kasus sering lambat diproses,” ujarnya.

Dalam konteks rancangan KUHAP yang baru, Hasbiallah menyambut baik gagasan menjadikan pidana penjara sebagai jalan terakhir. Ia menilai pencegahan kejahatan harus dioptimalkan agar beban negara tidak semakin berat.

“Penjara itu mestinya opsi terakhir. Kalau orang masuk penjara, justru membebani negara. Pencegahan harus diperkuat,” kata Politisi Fraksi PKB ini.

Meski begitu, ia menolak beberapa usulan dalam draf KUHAP, misalnya syarat izin pengadilan sebelum penangkapan. Menurutnya, kondisi infrastruktur peradilan di Indonesia belum memadai.

“Kalau polisi mau menangkap narkoba harus izin pengadilan dulu, bagaimana? Tidak mungkin. Infrastruktur pengadilan kita tidak sampai ke tingkat kecamatan,” jelasnya.

Hasbiallah juga menyoroti lambatnya proses P-19 atau pengembalian berkas perkara antara kepolisian dan kejaksaan. Ia menilai keterlambatan sering terjadi karena jaksa hanya melihat berkas tanpa memahami kondisi lapangan.

“Ini yang menyebabkan proses berlarut-larut. KUHAP yang baru harus bisa mengatur sinergi kepolisian dan kejaksaan agar lebih maksimal,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, ia memberikan apresiasi pada sejumlah inovasi, seperti program kejaksaan mengajar maupun pemanfaatan sistem elektronik di pengadilan. Namun, ia menekankan bahwa dominus litis tidak bisa serta-merta diadopsi dari sistem hukum negara lain.

“Hukum kita tidak bisa disamakan dengan Amerika atau Eropa. Kita punya adat dan kondisi masyarakat yang berbeda,” tegasnya.

Dengan berbagai masukan itu, ia berharap RUU KUHAP dapat menjadi warisan penting bagi generasi mendatang. “Hidup ini butuh legasi. Bagaimana kita nanti dicatat oleh sejarah, bahwa di zaman inilah KUHAP yang lebih baik lahir,” pungkasnya.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menegaskan perlunya pemerataan infrastruktur dan inovasi di Kepulauan Riau agar pembangunan tidak hanya terpusat di Batam. Menurutnya, daerah lain seperti Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang membutuhkan dukungan interkoneksi agar bisa ikut tumbuh.

“Infrastruktur masih terkonsentrasi di Batam. Daerah lain belum terkoneksi dengan baik. Ini harus jadi perhatian pemerintah pusat agar pembangunan lebih merata,” kata Dede Yusuf kepada kabarpakar.com/, di Kantor Gubernur Kepri, Senin (29/9/2025).

Ia juga menekankan pentingnya inovasi sebagai motor pembangunan dan investasi. “Kalau kita tidak berinovasi, negara lain akan melakukannya, dan aliran dana justru masuk ke mereka. Inovasi itu bisa dari SDM, teknologi, atau percepatan infrastruktur,” jelasnya.

Selain itu, Dede menyoroti pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam pengawasan perbatasan. Menurutnya, banyak pintu masuk di Kepri yang rawan perdagangan ilegal, penyelundupan, hingga narkoba. “Kalau semua instansi, mulai dari TNI, Polri, hingga pemerintah daerah, bisa terkoordinasi dengan baik, pengawasan akan lebih efektif,” ujar Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Dede berharap, dengan sinergi pusat dan daerah, Kepri bisa tumbuh sebagai pusat ekonomi sekaligus benteng pertahanan negara. “Kepri ini berhadapan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Kita harus jadikan posisi ini sebagai peluang, bukan kelemahan,” tegasnya.