Tag: Indonesia

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Desy Ratnasari, menyoroti masih tingginya minat masyarakat Indonesia, khususnya warga Batam, yang memilih berobat ke Malaysia dan Singapura dibandingkan rumah sakit dalam negeri. Hal tersebut disampaikan Desy usai memimpin langsung Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI ke Rumah Sakit (RS) Awal Bros Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (25/10/2025).

Menurut Desy, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan nasional menjadi kunci utama dalam mengurangi ketergantungan terhadap rumah sakit luar negeri. Ia menilai bahwa kualitas pelayanan, profesionalitas tenaga kesehatan, serta dukungan teknologi medis perlu terus diperkuat agar masyarakat merasa yakin berobat di tanah air.

“Kalau menurut saya yang paling utama sekali harus mampu untuk meningkatkan kepercayaan dari masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh semua dokter-dokternya maupun oleh tenaga kesehatannya yang ada di RS Awal Bros ini. Sehingga mereka bisa memiliki competitiveness value dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dan juga betul-betul membuktikannya lewat pelayanan dan lewat teknologi kesehatan yang mereka miliki di rumah sakit ini, sehingga tidak banyak orang melirik,” ujar Desy kepada kabarpakar.com/.

Fenomena warga Batam berobat ke luar negeri bukan hal baru. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Batam, sebelum pandemi COVID-19 tercatat lebih dari 200 ribu warga Batam setiap tahunnya melakukan perjalanan medis ke Johor Bahru, Kuala Lumpur, dan Singapura. Nilai belanja kesehatan masyarakat Indonesia di luar negeri bahkan diperkirakan mencapai Rp160 triliun per tahun, dengan Batam menjadi salah satu penyumbang terbesar karena letak geografisnya yang berdekatan dengan Malaysia dan Singapura.

Desy menegaskan, kondisi ini menjadi tantangan bagi rumah sakit swasta maupun pemerintah di Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas layanan agar tidak kalah bersaing dengan fasilitas kesehatan negara tetangga.

“Kalau kepercayaan publik sudah tumbuh, saya yakin masyarakat kita akan lebih memilih berobat di dalam negeri. Apalagi jika pelayanan dan teknologi medis kita bisa menandingi rumah sakit di luar,” tambah Politisi Fraksi PAN ini.

Untuk diketahui, Kunjungan kerja BURT DPR RI ke RS Awal Bros Batam kali ini juga bertujuan memastikan kesiapan fasilitas rumah sakit mitra program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) yang diperuntukkan bagi Anggota DPR RI, sekaligus mengevaluasi kualitas pelayanan kesehatan yang diharapkan bisa menjadi contoh bagi peningkatan layanan di seluruh Indonesia.

Anggota Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus membuka ruang bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memperoleh keadilan. Hal ini ia sampaikan usai Komisi III menerima sejumlah pengaduan warga terkait berbagai persoalan hukum, mulai dari sengketa lahan hingga dugaan maladministrasi di instansi pemerintah di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (23/10/2025). 

Menurut Adang, banyak masyarakat yang masih menemui kendala saat berhadapan dengan proses hukum. Karena itu, DPR melalui Komisi III berperan penting sebagai jembatan untuk menyalurkan aspirasi sekaligus mencari titik terang atas kasus yang dinilai tidak adil.

“Kita mendengarkan langsung keluhan masyarakat tentang betapa sulitnya memperoleh keadilan. Komisi III hadir untuk menilai secara objektif, bukan menuduh lembaga tertentu, tapi melihat secara adil antara hak masyarakat dengan tanggung jawab institusi,” ujar Adang dalam kesempatan itu.

Legislator dari Fraksi PKS ini pun menyebutkan, pihaknya akan melakukan kajian mendalam terhadap setiap laporan yang masuk, termasuk mengidentifikasi proses yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum. “Jika diperlukan, lembaga-lembaga terkait seperti BPN, kepolisian, dan pengadilan akan kita undang untuk memberikan klarifikasi,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa langkah DPR bukan hanya sebatas menerima laporan, tetapi memastikan ada tindak lanjut nyata dari setiap pengaduan masyarakat. Kata Adang, Komisi III ingin memastikan keadilan benar-benar bisa dirasakan oleh rakyat. DPR hadir untuk mengawal hal tersebut.

Dengan terbukanya forum aspirasi ini, Adang berharap masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan ketidakadilan hukum. “Kepercayaan publik kepada DPR untuk mencari keadilan adalah tanggung jawab besar yang akan kami jaga dengan transparansi dan keberpihakan pada kebenaran,” pungkasnya.

Kepedulian terhadap warga yang terdampak banjir di wilayah Kampung Bugen Utara, RT/RW 08/03, Bangetayu Kulon, Genuk, Semarang, kembali ditunjukkan oleh Anggota DPR RI Raja Faisal Manganju Sitorus.

Dalam kunjungan bertajuk “Silaturahmi Sepenuh Hati Bersama Masyarakat”, Raja Faisal turun langsung menemui warga di rumah Bapak Sopian, bersama tokoh masyarakat Bapak Rohwanudin, tokoh agama Haji Suwardi, serta jajaran pengurus lingkungan seperti Bapak Rudi (Ketua RT), Bapak Agus Sudioso (Sekretaris), dan Bapak Wawan Agustian (Bendahara), Kamis (23/10/2025).

Sebagai bentuk kepedulian, Raja Faisal menyerahkan 100 paket telur dan 15 dus mie instan bagi warga yang terdampak banjir. Meski genangan air tidak terlalu tinggi, namun beliau menegaskan bahwa kepedulian tidak perlu menunggu bencana besar.

“Bagi saya, membantu masyarakat itu bukan soal besar kecilnya musibah. Selama rakyat membutuhkan, kita harus hadir dan membantu dengan sepenuh hati,” ujar Politisi Fraksi Partai Demokrat itu dalam keterangan tertulis kepada kabarpakar.com/. 

Warga menyambut kedatangan Raja Faisal dengan hangat. Mereka mengapresiasi langkah cepat dan perhatian yang diberikan, terutama di tengah situasi yang kerap menimbulkan kesulitan dalam aktivitas sehari-hari.

Tokoh masyarakat Rohwanudin menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan. “Kami senang dan bangga karena Pak Raja mau datang langsung ke kampung kami. Bantuan ini sangat berarti, apalagi beliau datang dengan ketulusan, bukan hanya janji,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Raja Faisal juga berjanji untuk terus memperjuangkan program-program pembangunan yang berpihak pada masyarakat, khususnya di daerah rawan banjir. Ia menegaskan bahwa pelayanan terhadap rakyat harus terus berjalan tanpa mengenal waktu dan keadaan.

“Ini adalah bagian dari komitmen saya sebagai wakil rakyat — hadir, mendengar, dan membantu secara nyata. Karena melayani rakyat bukan sekadar tugas, tapi panggilan hati,” tutupnya. 

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan apresiasi atas capaian yang telah diraih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selama satu tahun masa kepemimpinannya. Ia, mewakili Fraksi PKS menilai, sejumlah kebijakan yang dijalankan menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat fondasi kemandirian dan kesejahteraan nasional.

“Kita perlu memberikan apresiasi atas kerja keras Presiden Prabowo dan seluruh jajaran kabinetnya. Dalam setahun ini, terlihat adanya upaya serius untuk memperkuat ketahanan nasional, menekan kesenjangan sosial, dan memperluas akses kesejahteraan bagi masyarakat,” ujar Kharis dalam rilis yang dikutip kabarpakar.com/, di Jakarta, Jumat (24/10/2025)

Kharis menegaskan, dari perspektif kebijakan publik, Ia bersama Fraksi PKS DPR RI akan terus berperan aktif dalam memperkuat arah pembangunan agar senantiasa berpihak pada rakyat. Menurutnya, fungsi legislasi dan pengawasan di parlemen harus dijalankan secara substantif dan konstruktif agar kebijakan yang lahir benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat luas.

“Dalam setiap kebijakan publik, Fraksi PKS selalu berpijak pada prinsip keadilan sosial dan keberpihakan kepada rakyat kecil. Karena itu, kami siap berkolaborasi menghadirkan peraturan dan kebijakan yang benar-benar memberi manfaat dan rasa keadilan bagi seluruh warga bangsa,” tegas Kharis.

Meski memberikan apresiasi, Kharis juga mengingatkan bahwa sejumlah aspek masih perlu disempurnakan. Ia menilai, evaluasi yang terbuka dan berkelanjutan merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik.

“Dalam perjalanan satu tahun ini, tentu ada catatan dan ruang perbaikan. Namun hal itu tidak boleh menjadi penghalang untuk terus melangkah. Yang terpenting adalah bagaimana setiap kebijakan terus ditingkatkan agar makin kuat dampaknya bagi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Kharis menyampaikan optimisme bahwa dengan kolaborasi lintas lembaga, masa depan Indonesia ke depan akan semakin kokoh dan berkeadilan. “Fraksi PKS akan terus hadir sebagai mitra strategis dalam menghadirkan kebijakan yang berorientasi pada rakyat dan kemajuan bangsa,” pungkasnya.

Melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Komisi III DPR RI kembali menerima aspirasi masyarakat terkait berbagai persoalan hukum atas sengketa lahan yang dinilai merugikan warga. Aminudin, selaku pihak pendamping warga yang menyampaikan aspirasi, melaporkan empat kasus utama yang menjadi perhatian, yaitu dugaan penyerobotan tanah di Tangerang, laporan kasus serupa di Kabupaten Tangerang, kasus pertanahan yang tengah ditangani Polres Kabupaten Bekasi dan Polda Metro, serta laporan penyerobotan tanah di Jembrana, Bali.

Terkait permasalahan tersebut, Komisi III menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti laporan masyarakat melalui proses klarifikasi dengan pihak-pihak terkait. 

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyampaikan apresiasi atas kedatangan warga ke ruang aspirasi yang memang disediakan untuk menampung berbagai persoalan hukum di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa dengan segera, Komisi III akan memfokuskan langkah awal pada upaya mendengarkan dan mendalami seluruh aduan yang telah disampaikan.

“Kehadiran teman-teman kami apresiasi. Ruangan ini memang kami siapkan untuk menyalurkan segala keluhan terkait hukum di Indonesia. Kali ini kami fokus mendengarkan dan mendalami apa yang disampaikan,” ujar Abdullah dalam RDPU yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (23/10). 

Lebih lanjut, Komisi III menyatakan akan segera meminta klarifikasi dari berbagai pihak yang terkait dalam persoalan tersebut, termasuk aparat kepolisian dan perusahaan swasta yang diduga mengambil alih tanah yang diklaim sebagai milik warga. Klarifikasi ini akan menjadi dasar dalam proses penelusuran dan penyelesaian kasus.

“Kami akan meminta klarifikasi dari mitra-mitra kami, baik dari pihak kepolisian maupun perusahaan yang terlibat. Nantinya kami akan mengirimkan surat resmi untuk meminta penjelasan,” lanjutnya.

Setelah seluruh klarifikasi diterima, sambung legislator dari Fraksi PKB ini, Komisi III DPR RI berencana memfasilitasi pertemuan atau audiensi bersama semua pihak baik masyarakat, kepolisian, maupun perusahaan untuk mencari titik temu dan solusi yang adil.

“Nanti ketika semua pihak sudah memberikan klarifikasi, kami akan kumpulkan dalam satu forum. Polisi hadir, pihak swasta hadir, dan warga yang merasa dirugikan juga hadir. Dari situ kita cari jalan keluar bersama, bagaimana penyelesaiannya dan bagaimana menemukan keadilan,” tuturnya.

Terakhir, Abdullah pun menegaskan bahwa meskipun DPR sedang berada dalam masa reses, pihaknya tetap berkomitmen untuk menampung dan menindaklanjuti setiap aduan masyarakat.

“Ini bukti bahwa Komisi III DPR RI tetap bekerja dan mengakomodir keluhan masyarakat, bahkan di masa reses. Insyaallah, setiap kendala akan kita tindaklanjuti secara jujur dan bertanggung jawab,” pungkasnya.

 Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi keberhasilan industri kecil menengah (IKM) pengolahan saus cabai “Capli” milik PT Rayeuk Aceh Utama di Aceh. Menurutnya, IKM Capli mampu menjadi contoh konkret penggerak ekonomi masyarakat di daerah. 

“Hari ini kita datang untuk melihat langsung salah satu perusahaan yang benar-benar bekerja mengembangkan ekonomi masyarakat kecil. Modal awal mereka hanya sekitar Rp500 ribu, dan sekarang setiap bulan bisa mendapatkan keuntungan minimal Rp100 juta. Itu perkembangan yang luar biasa, kami apresiasi,” ungkap Saleh kepada kabarpakar.com/ dalam kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI ke provinsi Aceh, Kamis (23/10/2025).

Lebih lanjut, Politisi Fraksi PAN ini menilai keberhasilan IKM Capli tidak hanya berdampak pada peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga memberikan multiplier effect bagi masyarakat sekitar. Saat ini, sekitar 200 petani lokal telah terlibat dalam rantai pasok bahan baku cabai untuk produksi saus Capli. “Para petani yang bekerja sama dengan perusahaan ini bisa mendapatkan penghasilan antara Rp600 ribu hingga Rp800 ribu per minggu. Artinya, usaha ini tidak hanya tumbuh, tetapi juga menyejahterakan banyak orang,” ujar Saleh.

Di samping itu, Saleh menuturkan kualitas produk Capli sudah terbukti mampu menembus pasar luas, bahkan diminati hingga ke luar daerah. Ia menyebut, pabrik tersebut kini mampu memproduksi setidaknya 200 botol saus setiap hari, menandakan tingginya permintaan konsumen terhadap produk lokal tersebut. Oleh karena itu, ia mendorong agar pemerintah daerah turut memberikan dukungan dan promosi terhadap produk-produk unggulan lokal seperti Capli. 

“Kita berharap pemerintah provinsi dan kabupaten bisa ikut mempromosikan produk ini, tidak hanya di Aceh, tetapi juga ke kota-kota besar lain seperti Medan dan daerah sekitarnya. Produk seperti ini bisa menjadi kebanggaan daerah sekaligus bukti nyata bahwa UMKM mampu menjadi pilar ekonomi nasional,” imbuh Saleh.

Pada kesempatan yang sama, Murthala pemilik PT Rayeuk Aceh Utama menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi VII DPR RI. Ia berharap momentum ini  menjadi pintu masuk bagi hadirnya solusi konkret terhadap berbagai persoalan yang dihadapi pelaku UMKM di Aceh. “Dengan adanya kunjungan dari Komisi VII, kami berharap ada tindak lanjut nyata untuk mengatasi persoalan yang selama ini menjadi kendala pelaku UMKM, terutama dalam hal akses permodalan, pengembangan bisnis, serta kemudahan pengiriman bahan baku dan pemasaran produk,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi menegaskan, komitmen pemerintah dalam mendukung keberlanjutan dan peningkatan daya saing UMKM di seluruh Indonesia, termasuk di Aceh.

“Semua persoalan yang disampaikan para pelaku UMKM akan kami tindak lanjuti. Pemerintah berkomitmen terus memberikan dukungan agar UMKM semakin berdaya saing. Ke depan para pelaku UMKM juga akan diberi akses untuk memperoleh perizinan dan sertifikasi agar bisa naik kelas menjadi industri besar yang mampu menembus pasar nasional hingga luar negeri,” ujarnya.

Adapun tim kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI turut diikuti oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty (F-PDIP) dan Chusnunia Chalim (F-PKB), dan sejumlah Anggota Komisi VII DPR RI diantaranya Novita Hardini (F-PDIP), Zulkarnaini Ampon Bang, Mujakkir Zuhri (F-Golkar), Jamal Mirdad, Jefry Romdonny (F-Gerindra), Siti Mukaromah (F-PKB), Tifatul Sembiring (F-PKS), dan Iman Adinugraha (F-PDemokrat).

 Anggota Komisi V DPR RI Saadiah Uluputty tiba di Desa Labetawi, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, Maluku, untuk meninjau langsung progres pembangunan Proyek Kampung Nelayan Merah Putih. Kunjungan ini bukan sekadar agenda kerja, tapi bagian dari perjalanan panjang aspirasi yang pernah diperjuangkannya saat masih duduk di Komisi IV DPR RI, yang bermitra dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Program Kampung Nelayan Merah Putih sendiri merupakan inisiatif nasional yang lahir dari semangat memperkuat kesejahteraan nelayan dan mempercepat pembangunan ekonomi pesisir. Namun, bagi Saadiah, program ini lebih dari sekadar proyek fisik, ini adalah simbol harapan masyarakat pesisir Maluku yang selama ini hidup dari laut, tapi belum sepenuhnya menikmati hasil lautnya.

“Aspirasi ini saya perjuangkan ketika masih di Komisi IV. Waktu itu saya ingin agar Maluku, dengan kekayaan lautnya, tidak hanya dikenal sebagai penghasil ikan, tapi juga sebagai pusat pengolahan hasil laut. Dengan begitu, nilai ekonomi tidak hanya berhenti di laut, tapi kembali ke masyarakat,” ungkap Saadiah dalam keterangan tertulis kepada kabarpakar.com/, di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Saadiah didampingi oleh Wakil Wali Kota Tual, Amri Rumra, bersama istri, perwakilan dari PT Adhi Karya, Kepala Dinas Perikanan, serta sejumlah pejabat terkait. Mereka meninjau langsung beberapa titik pembangunan, berdialog dengan pekerja lokal, dan memastikan proyek berjalan sesuai dengan perencanaan.

Politisi Fraksi PKS ini menekankan bahwa potensi perikanan di Tual dan Maluku Tenggara adalah salah satu yang terbesar di Indonesia Timur. Dengan dukungan infrastruktur seperti Kampung Nelayan Merah Putih, rantai nilai perikanan dari produksi, pengolahan hingga distribusi bisa diperkuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

“Tual dan Maluku Tenggara punya potensi luar biasa dalam sektor perikanan tangkap maupun budidaya. Melalui proyek seperti ini, kita ingin agar hasil laut tidak hanya dijual mentah, tapi bisa diolah, dikemas, dan bernilai tambah bagi nelayan dan keluarganya,” tutur Saadiah.

Yang menarik, pembangunan proyek ini sepenuhnya melibatkan masyarakat setempat Desa Labetawi sebagai tenaga kerja, sementara bahan bangunan lokal seperti galian C juga dipasok dari daerah sekitar.

“Ini bentuk pembangunan yang berpihak. Ketika masyarakat dilibatkan langsung, maka yang kita bangun bukan hanya infrastruktur, tapi juga rasa memiliki dan kebanggaan terhadap daerah sendiri,” ujarnya.

Saadiah juga mengingatkan pentingnya menjaga transparansi dan pengawasan dalam setiap tahap proyek agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Ia berharap Kampung Nelayan Merah Putih dapat menjadi model pembangunan berbasis potensi lokal yang menggerakkan ekonomi pesisir dan memperkuat kemandirian nelayan.

“Saya ingin setiap proyek yang lahir dari aspirasi rakyat benar-benar kembali kepada rakyat. Laut adalah sumber kehidupan, dan nelayan adalah penjaga kesejahteraan kita. Mereka pantas mendapatkan dukungan dan perhatian nyata dari negara,” tutup Saadiah Uluputty dengan senyum hangat.

 Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi mengungkapkan pihaknya akan memanggil Komisioner KPU ke DPR RI terkait penggunaan jet pribadi yang diluar kepentingan tugas dalam proses pemilu 2024 lalu.

“Saat ini masih masa reses, setelah masuk (masa) sidang, akan kami panggil KPU untuk meminta penjelasan terkait hal tersebut,” ujar Dede merespon sanksi teguran keras Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kepada Ketua dan empat komisioner KPU, Rabu (22/10/2025).
 

Dijelaskannya, bahwa setiap penggunaan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tentu harus dipertanggungjawabkan pengelolaannya. Oleh karena itu pihaknya berharap agar setiap anggaran negara digunakan dengan sangat hati-hati.

 
“Semua fasilitas yang disediakan negara tentu diperuntukan melancarkan tugas negara dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara atau pejabat public. Bukan untuk kepentingan pribadi,” tegas Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Sebagaimana diberitakan, DKPP mengungkapkan dalam sidang yang digelar pada Selasa (21/10/2025).  bahwa ketua dan empat Anggota KPU RI melakukan 59 kali perjalanan menggunakan jet pribadi sewaan saat Pemilu 2024. Namun tidak satupun rute perjalanan dengan tujuan distribusi logistik sebagaimana yang pernah diakui kelima pimpinan KPU tersebut, yakni Afifuddin, Idham Holik, Persada Harahap, August Mellaz, dan Yulianto Sudrajat. 

 Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menilai revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sudah menjadi kebutuhan mendesak. Pasalnya, dalam situasi perubahan besar ekonomi global dan tantangan perekonomian nasional, menurutnya, Kadin harus memperkuat peran strategisnya sebagai mitra pemerintah.

“UU ini sudah berlaku lebih dari 38 tahun. Kadin Indonesia perlu diperkuat dari sisi kelembagaan agar bisa lebih maksimal dalam menjalankan fungsinya mendukung kebijakan ekonomi nasional,” kata Firman dalam rilisnya yang dikutip kabarpakar.com/, di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini pun menegaskan, revisi UU Kadin harus memberikan landasan kuat agar posisi Kadin setara secara kelembagaan dengan lembaga negara lainnya, meskipun tetap non-budgeter.

Ia menambahkan, penguatan posisi Kadin diperlukan agar organisasi tersebut bisa terlibat lebih dalam dalam proses pengambilan keputusan strategis pemerintah, termasuk dalam forum-forum seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan rapat kabinet terbatas bidang ekonomi.

“Dunia usaha harus diberi ruang untuk berkontribusi langsung dalam menentukan arah pembangunan nasional. Kadin sebagai representasi pelaku usaha harus ikut mengawal program besar pemerintah, terutama dalam mendorong ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing,” lanjutnya.

Firman berharap, revisi UU Kadin nantinya bisa menjadi pijakan hukum yang kuat untuk memperkuat peran Kadin Indonesia dalam perekonomian nasional, sekaligus mendorong daya saing Indonesia di tingkat global.

“Kalau Kadin diperkuat, maka kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional juga akan semakin nyata,” tutupnya.

 Di tengah padatnya agenda kerja, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Iman Adinugraha, menyempatkan diri turun langsung memantau kondisi warga korban angin puting beliung di Desa Cibodas, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Sabtu (18/10/2025). Kunjungan itu menjadi bukti nyata kepedulian seorang wakil rakyat yang tak sekadar hadir di ruang sidang, tetapi juga di tengah masyarakat yang tengah berduka.

Seperti diketahui, pada Jumat (17/10), angin puting beliung melanda Desa Cibodas dan menyebabkan lima rumah warga rusak, satu di antaranya bahkan rata dengan tanah akibat tertimpa pohon durian berukuran besar.

Kedatangan Iman disambut hangat oleh Kepala Desa Cibodas, Ibadulloh Muchtar, beserta warga terdampak. Tanpa banyak protokol, ia langsung menyapa dan berbincang dengan para korban, salah satunya Ridwan, warga Kampung Tegal, yang rumahnya hancur total.

“Saya turut prihatin, Pak. Yang penting semua keluarga selamat. Rumah bisa dibangun lagi, tapi semangat jangan hilang,” kata Iman menenangkan Ridwan, yang tampak berusaha tegar di depan reruntuhan rumahnya seperti dalam keterangan pers yang diterima kabarpakar.com/.

Politisi kawakan ini kemudian menanyakan kondisi warga dan mendengarkan langsung cerita mereka. Dari informasi yang diperoleh, lima rumah di Desa Cibodas rusak akibat badai tersebut. Meski demikian, ia bersyukur tidak ada korban jiwa dalam musibah itu.

Melihat kondisi Ridwan yang kehilangan tempat tinggal, Iman langsung mengambil langkah cepat. Ia memberikan bantuan pribadi sebesar Rp3 juta, termasuk dari kepada desa bantuan material berupa pasir dan semen. “Ini dari saya pribadi dulu, Pak. Nanti kalau sudah mulai dibangun, kabari lagi. Kita rereongan, gotong royong bareng-bareng,” ujarnya.

Tak hanya itu, Fikri yang juga politisi ikut menitipkan bantuan Rp1 juta bagi korban. Iman menyebut, langkah ini akan terus dikawal agar pemerintah daerah hingga pusat turut memberikan perhatian. Kita upayakan bersama agar rumah Pak Ridwan dan warga lain bisa segera berdiri lagi. Pemerintah memang perlu proses, tapi kita bisa mulai dari rereongan dulu,” ujar Iman.

Selain meninjau rumah Ridwan, Iman juga menyambangi warga lain yang rumahnya rusak di bagian atap dan genting. Ia berdialog dengan warga, terutama para ibu yang antusias menyambutnya, sembari menyerahkan bantuan tunai tambahan untuk membantu perbaikan rumah mereka.

Menurut Iman Adinugraha, bencana seperti ini mengingatkan pentingnya solidaritas antarwarga. Ia berharap semangat gotong royong tetap terjaga di tengah cobaan. “Saya percaya Sukabumi ini kuat karena masyarakatnya saling bantu. Kalau kita rereongan, rumah bisa berdiri lagi, dan harapan pun tumbuh kembali,” ucapnya.

Sore itu, di bawah langit Palabuhanratu yang mulai cerah, kepedulian itu terasa nyata. Bukan sekadar bantuan yang dibawa Iman Adinugraha, tetapi pesan kemanusiaan bahwa kehadiran wakil rakyat seharusnya mampu memberi penguatan dan harapan baru bagi masyarakatnya.