Tag: Indonesia

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muslim Ayub menegaskan bahwa dana otonomi khusus (Otsus) untuk Aceh perlu diperpanjang tanpa batas waktu sebagai bentuk komitmen negara terhadap kekhususan dan keistimewaan Aceh. Ia menilai, keberlanjutan dana Otsus sangat penting untuk menjamin keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh, menyusul akan berakhirnya masa 20 tahun pemberlakuan dana tersebut pada 2027 mendatang.

Muslim menjelaskan, UUPA (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh) telah menjadi dasar bagi pemberian dana Otsus yang selama ini berperan besar dalam pembangunan Aceh. Namun, jika tidak segera direvisi, Aceh berpotensi kehilangan sumber pembiayaan penting bagi kepentingan masyarakat.

“Dana Otsus ini sudah bergulir hampir 19 tahun, dan di 2027 akan selesai. Karena itu, kami meminta Pemerintah Aceh segera mengusulkan kepada pemerintah pusat agar revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh dilakukan. Kami berharap revisi (UU ini akan menegaskan bahwa Dana Otsus Aceh) ini tidak terbatas waktu,” ujar Muslim Ayub kepada kabarpakar.com/ usai mendengar aspirasi dari Gubernur Aceh di Banda Aceh, Provinsi Aceh, Selasa (21/10/2025).

Ia menambahkan, tanpa perpanjangan dana Otsus, Aceh akan kesulitan mempertahankan kemandirian fiskal daerah dan berpotensi mengalami ketimpangan dibanding provinsi lain. Selain itu, Muslim juga menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan dana tersebut.

“Dana Otsus sudah mencapai sekitar Rp115 triliun selama 20 tahun lebih. Karena itu, pengawasan menjadi hal yang sangat mendesak, dan harus melibatkan akademisi, tokoh masyarakat, serta lembaga keuangan negara,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Menurutnya, Baleg DPR RI telah mengidentifikasi sedikitnya delapan pasal dalam UUPA yang perlu dibahas, termasuk pasal-pasal yang mengatur mekanisme dana Otsus. Revisi ini, kata dia, juga akan menekankan sistem pengawasan dan efektivitas penggunaan dana Otsus agar tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan.

“Kami tidak ingin terjadi penyalahgunaan seperti di beberapa daerah lain. Karena itu, kami menginginkan pengawasan yang kuat agar pemanfaatan dana Otsus benar-benar sesuai aturan keuangan negara,” tuturnya.

Terkait besaran dana, Muslim berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan penambahan alokasi dana Otsus kembali ke angka 2,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) seperti pada masa awal implementasi. Meski demikian, ia menyadari kondisi fiskal nasional saat ini menuntut efisiensi anggaran.

“Kami tetap mengharapkan penambahan ke 2,5 persen seperti tahun-tahun sebelumnya, meskipun kondisi keuangan negara saat ini sedang efisien. Yang terpenting, dana Otsus harus diperpanjang tanpa batas waktu, selama Aceh masih berstatus daerah khusus,” kata Muslim.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI TA Khalid menegaskan pentingnya percepatan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai wujud tanggung jawab terhadap aspirasi rakyat Aceh. Ia menilai langkah ini menjadi momentum untuk memperkuat otonomi khusus dan memastikan regulasi yang berlaku tetap relevan dengan dinamika pembangunan Aceh.

“Harapan kita sederhana, revisi UUPA harus cepat selesai. Hari ini teman-teman Baleg sudah mendapat banyak masukan dari tokoh masyarakat, akademisi, dan berbagai kalangan. Minimal kerangka awalnya sudah terbentuk, dan nanti pasal-pasalnya akan kita dalami dalam proses pembahasan,” ungkapnya kepada kabarpakar.com/ usai audiensi dengan Tokoh Masyarakat Aceh dan Pakar Akademisi di Banda Aceh, Provinsi Aceh, Selasa (21/10/2025).

Legislator dapil Aceh II itu juga mengajak seluruh lapisan masyarakat Aceh untuk berpartisipasi aktif dalam mengawal proses revisi ini. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, DPR, dan masyarakat agar hasil revisi dapat benar-benar sesuai dengan harapan rakyat Aceh.

“Saya mohon dukungan dari semua pihak. Mari kita bersinergi dan mengawal bersama agar revisi UUPA ini bisa diselesaikan dengan cepat dan sesuai dengan harapan kita semua,” ajaknya.

Lebih lanjut, ia memastikan bahwa seluruh anggota DPR RI asal Aceh telah berkomitmen untuk mengawal proses revisi ini hingga tuntas. Komitmen tersebut, menurutnya, merupakan bentuk tanggung jawab bersama demi masa depan Aceh yang lebih baik.

“Seluruh anggota DPR RI dari Aceh sudah sepakat mengawal revisi ini. Tidak hanya Baleg, tapi semua wakil rakyat Aceh wajib memastikan revisi UUPA berjalan baik, karena ini menyangkut harapan dan masa depan Aceh ke depan,” tegasnya.

Selain itu, Ia juga menyampaikan apresiasi atas komitmen Baleg DPR RI yang tetap melaksanakan agenda penjaringan aspirasi masyarakat Aceh dalam masa reses ini. Menurutnya, hal ini menunjukkan keseriusan DPR dalam mendengarkan suara rakyat di daerah.

“Saya bersyukur dan berterima kasih kepada teman-teman Baleg yang telah merespon keinginan rakyat Aceh untuk segera menyelesaikan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Ini sikap luar biasa, karena dalam masa reses pun mereka datang ke Aceh untuk menyerap aspirasi,” pungkasnya.

Upaya Indonesia memperkuat kiprahnya di kancah global terus berlanjut. Melalui Panitia Kerja (Panja) Organisasi Internasional, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar dialog bersama akademisi di Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) Dramaga, Bogor, Jumat (17/10/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian pembahasan mengenai proses aksesi Indonesia ke Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) serta keanggotaan Indonesia di BRICS.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri menyampaikan bahwa pembahasan ini menjadi penting untuk melihat sejauh mana keanggotaan Indonesia dalam dua organisasi internasional tersebut dapat membawa manfaat konkret bagi bangsa.

“Yang menarik untuk kita bahas bersama adalah bagaimana sesungguhnya proses aksesi Indonesia di OECD dan juga keanggotaan Indonesia di BRICS ini membuka peluang bagi Indonesia,” ujar Irine di hadapan sivitas akademika IPB.

Menurutnya, proses aksesi ke OECD sendiri sudah memberikan banyak peluang bagi Indonesia, meski statusnya belum menjadi anggota penuh. Keikutsertaan dalam forum tersebut mendorong Indonesia untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat fondasi regulasi nasional agar sesuai dengan standar internasional.

“Menjadi anggota OECD artinya kita harus berbenah diri, mengejar ketertinggalan dalam memiliki payung hukum dan aturan-aturan yang lebih kuat. Salah satunya terkait dunia pendidikan yang juga menjadi sorotan penting,” jelas politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.

Lebih lanjut, Irine menilai posisi Indonesia yang kini tergabung dalam BRICS dan tengah berproses di OECD menempatkan Indonesia dalam posisi strategis di antara dua kutub ekonomi dunia.

“Kalau BRICS itu ibarat selatan, OECD di utara. Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi jembatan antara utara dan selatan. Ini sekaligus memperkuat posisi kita dalam diplomasi ekonomi global,” tuturnya.

Irine menambahkan, dengan bergabungnya Indonesia dalam dua organisasi internasional yang memiliki orientasi ekonomi berbeda, Indonesia berkesempatan memperluas akses ke pasar-pasar nontradisional sekaligus memperkuat posisi tawar (bargaining position) di berbagai forum global seperti IMF dan lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya.

 “Keanggotaan ini bukan sekadar value for protocol, tetapi value for people. Kita ingin manfaat keanggotaan di OECD dan BRICS benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia,” tegasnya.

Irine juga menjelaskan bahwa Panja Organisasi Internasional BKSAP dibentuk untuk menghimpun masukan dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, guna memperkuat arah diplomasi parlemen dan memastikan langkah Indonesia dalam forum global tetap berpihak pada kepentingan nasional.

“Panja ini ingin melihat bagaimana Indonesia bisa memanfaatkan peluang yang ada dan memastikan kemanfaatannya untuk seluruh masyarakat,” pungkasnya.

Melalui forum di IPB ini, BKSAP menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antara parlemen dan dunia akademik dalam mendukung visi Indonesia sebagai kekuatan global yang inklusif, berdaya saing, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. 

 Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Arzeti Bilbina menegaskan pentingnya peran aktif Indonesia dalam keanggotaan dua organisasi internasional besar, yaitu Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dan BRICS. Menurutnya, keikutsertaan Indonesia dalam kedua forum global tersebut tidak boleh sekadar bersifat simbolik, melainkan harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Arzeti saat menghadiri kegiatan Panja Organisasi Internasional BKSAP DPR RI di Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Jumat (17/10/2025). Kegiatan tersebut menjadi ajang bagi BKSAP untuk menjaring masukan dari kalangan akademisi dan mahasiswa terkait peluang serta tantangan Indonesia dalam forum-forum internasional.

“Hari ini BKSAP melakukan penjemputan bola, menyerap aspirasi terutama dari sivitas akademika, yaitu mahasiswa-mahasiswa cerdas di IPB. Dalam Panja Organisasi Internasional ini, banyak sekali masukan yang kami terima agar keberadaan Indonesia di OECD dan BRICS tidak berhenti pada diplomasi meja, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Politisi Fraksi PKB tersebut menuturkan, Indonesia harus memanfaatkan keanggotaannya di OECD dan BRICS untuk memperkuat sektor-sektor strategis seperti ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga ketenagakerjaan. Menurutnya, arah kerja sama internasional harus berpihak pada kesejahteraan rakyat dan peningkatan daya saing bangsa.

“Banyak mahasiswa yang menyoroti isu ketahanan pangan dan energi. Karena ujung dari keterlibatan kita di organisasi internasional adalah bagaimana kebijakan global itu bisa memberikan dampak nyata bagi masyarakat Indonesia,” jelasnya.

Lebih lanjut, Arzeti menegaskan bahwa Indonesia perlu memiliki posisi tawar yang kuat di tengah dinamika ekonomi global. Ia mengingatkan agar Indonesia tidak hanya dilihat sebagai pasar besar, tetapi juga sebagai negara produsen yang mampu menembus pasar anggota BRICS dan OECD.

“Jangan sampai Indonesia hanya diposisikan sebagai negara dengan populasi padat dan pasar konsumtif. Kita harus bisa menjual produk-produk kita sendiri ke negara-negara anggota BRICS dan OECD. Peran kita harus aktif dan saling menguntungkan,” tegasnya.

Arzeti juga menilai keterlibatan mahasiswa dan akademisi dalam forum Panja BKSAP seperti ini sangat penting untuk memperkaya perspektif parlemen dalam perumusan kebijakan luar negeri yang inklusif dan berbasis pengetahuan.

“Pertemuan ini memberikan banyak masukan berharga bagi DPR, khususnya BKSAP, agar terus melibatkan mahasiswa dan akademisi dalam kerja-kerja diplomasi parlemen. Karena mereka adalah generasi penerus yang akan menentukan arah masa depan Indonesia,” pungkasnya.

Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti menyoroti sekaligus mengapresiasi pelaksanaan program peningkatan jalan di ruas Bulupayung, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Proyek yang dilaksanakan oleh Bina Marga Cilacap ini mencakup peningkatan jalan sepanjang 2,4 kilometer dengan total anggaran mencapai Rp8,82 miliar.

“Peningkatan jalan tersebut merupakan bagian dari program Inpres jalan daerah (IJD) Tahun 2025, pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi,” ujar Novita menjelaskan sebagaimana keterangan resminya kepada kabarpakar.com/, Minggu (19/10/2025).

Lebih lanjut, Novita yang merupakan Legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah VIII yang meliputi Cilacap dan Banyumas menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai program pembangunan infrastruktur di daerah. 

Bahkan, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mengungkapkan, pihaknya bersama Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) ikut berperan dalam memastikan penurunan dan realisasi anggaran pembangunan jalan tersebut.

“Kami di Komisi V DPR RI berupaya agar pembangunan jalan di daerah, termasuk di Bulupayung ini, dapat terlaksana dengan baik. Sebab, kondisi jalan yang lebih baik akan memperlancar konektivitas antarwilayah dan menunjang aktivitas ekonomi masyarakat,” terang Novita.

Novita berpandangan, keberadaan infrastruktur jalan yang memadai akan berdampak langsung terhadap percepatan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Dengan akses jalan yang layak, distribusi hasil pertanian, kegiatan usaha, dan mobilitas warga akan semakin lancar,” serunya.

“Dan ini merupakan wujud nyata dari dukungan pemerintah dalam memperkuat perekonomian rakyat,” ucap Wakil Ketua BURT DPR RI ini.

Novita berharap agar program peningkatan jalan serupa dapat terus dilanjutkan di berbagai wilayah Cilacap dan Banyumas, supaya manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat. Dalam kesempatannya, Novita juga mohon doa dan dukungan masyarakat dalam hal ini konstituennya untuk dapat terus memperjuangkan dan menurunkan lebih banyak program di daerah pemilihannya.

“Saya berharap pembangunan infrastruktur seperti ini terus berlanjut agar masyarakat di daerah semakin mudah beraktivitas dan merasakan manfaat pembangunan secara langsung,” pungkasnya. 

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, kembali melaksanakan kegiatan Masa Reses di Bumi Etam, Kalimantan Timur. Rangkaian kegiatan dimulai pada 12 Oktober dengan menghadiri Musyawarah Daerah DPD Pengajian Al-Hidayah Kaltim sekaligus Pelantikan Pengurus Periode 2025–2030.

“Saya berharap kepengurusan Al-Hidayah Kaltim yang kembali dipimpin oleh Ibu Hj. Syarifah Nur Fadiah dapat memberikan banyak terobosan kegiatan kemasyarakatan dan pemberdayaan untuk kelompok perempuan di Kaltim,” tutur Hetifah, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Pengajian Al-Hidayah, dalam keterangan tertulis yang dikutip kabarpakar.com/, di Jakarta, Minggu (19/10/2025).

Pada hari berikutnya, Hetifah bersilaturahmi ke rumah orang tua siswa penerima Program Indonesia Pintar (PIP) di Loa Janan dan hadir di acara Pembukaan Product Design Exhibition yang diadakan Politeknik Negeri Samarinda. Konsistensi Hetifah dalam meningkatkan mutu SDM Kaltim pada resesnya ini dengan menggelar dua kegiatan peningkatan kapasitas, yaitu Pelatihan Pembuatan Yoghurt di Loa Janan dan Pelatihan Digital Marketing untuk UMKM di Muara Jawa.

Kedua kegiatan tersebut disambut antusias oleh para peserta, mulai dari pelaku UMKM, guru, ibu rumah tangga, hingga tokoh masyarakat. “Pelatihan seperti ini sangat bermanfaat dan bisa langsung dipraktikkan. Akhirnya bisa ketemu Bu Hetifah kembali di masa reses beliau jadi makin bahagia,” ujar Jamilatun, salah satu peserta yang hadir.

Dalam semangat memperkuat sinergi antar-lembaga, Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga berkolaborasi dengan Direktorat Pengabdian Masyarakat dan Layanan Kepakaran (DPMK) Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk menggelar Workshop Kreatif bertajuk “Glo-Up: 1000 Ide” di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara. Selain itu, ia turut menginisiasi Sosialisasi Makan Bergizi Gratis bagi masyarakat di Kutai Kartanegara.

Tak ketinggalan, Hetifah juga melaksanakan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 dan Peningkatan Literasi Statistik Masyarakat dalam empat sesi berbeda di Kota Samarinda. Dukungan terhadap pelaku seni dan budaya juga terus diperkuat melalui kegiatan Semarak Budaya Kaltim, yang menjadi agenda rutin dalam setiap masa resesnya.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membersamai, bersinergi, dan tentunya kepada masyarakat Kaltim yang menerima manfaat dari perjalanan reses saya di edisi pertama ini. Hati saya rasanya penuh dengan semangat yang disuntikkan di setiap pertemuan yang terjadi. Sampai bertemu kembali di edisi kedua akhir bulan Oktober dengan berbagai kegiatan lainnya,” tutup Hetifah. 

 Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari, kembali menunjukkan komitmennya terhadap kemajuan sektor pertanian dan peternakan.Dalam kegiatan reses dan penyaluran aspirasi Tahun Anggaran 2025, secara simbolis, ia menyerahkan bantuan hampir Rp2,5 miliar bagi para petani dan peternak di berbagai wilayah Cianjur Selatan, Jawa Barat.

Bantuan tersebut merupakan hasil kolaborasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) melalui program aspirasi Komisi IV DPR RI. Jenis bantuan yang diberikan meliputi alat mesin pertanian (alsintan), program ayam petelur, bibit kopi, bangsal pascapanen, serta program pangan bergizi yang disalurkan langsung kepada kelompok tani penerima manfaat di lapangan.

Kegiatan reses ini mencakup sejumlah titik di antaranya Kecamatan Cibinong, Pasirkuda, Pagelaran, Campaka, dan Campakamulya, dengan total nilai bantuan mencapai Rp2.498.100.000.

“Setiap kunjungan dilakukan, kami bersama jajaran penyuluh pertanian dan aparat desa setempat, sekaligus berdialog langsung dengan kelompok tani untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran,” ujar Endang dalam keterangan tertulis yang diterima kabarpakar.com/, di Jakarta, Sabtu (18/10/2025).

Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Desa Sukajadi, Kecamatan Cibinong, tempat penyaluran program ayam petelur senilai Rp191.000.000 serta bantuan alsintan berupa traktor roda empat, pompa air, dan handsprayer dengan total nilai Rp393.600.000.

Selain itu, di Kecamatan Pagelaran, beberapa kelompok tani seperti Poktan Pasir Munding, Poktan Pamoyanan, dan Poktan Bojongsari juga menerima bantuan dengan total Rp923.400.000.

Kunjungan berlanjut ke Kecamatan Campakamulya, di mana Ibu Endang menyerahkan bantuan traktor roda empat dan bangsal pascapanen senilai Rp701.300.000. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan silaturahmi bersama struktur PAC Partai Gerindra serta dialog bersama masyarakat untuk menyerap aspirasi langsung dari lapangan.

“Alhamdulillah, seluruh bantuan aspirasi tahun ini telah tersalurkan dengan baik. Saya berharap program ini mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani serta peternak, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Cianjur Selatan,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Kepala UPTD Campaka, Ibu Yani Rustiani, menyampaikan apresiasinya atas perhatian besar Ibu Endang terhadap sektor pertanian di wilayahnya.

“Kami sangat berterima kasih kepada Ibu Endang atas dukungan dan bantuannya. Bantuan alsintan serta program ayam petelur ini benar-benar membantu petani dalam meningkatkan hasil produksi dan efisiensi kerja di lapangan,” ungkapnya.

Sementara itu, Bapak Agin Rezky, selaku Koordinator Penyuluh (Korluh) BPP Kecamatan Campakamulya, juga mengungkapkan rasa terima kasih dan harapannya.

“Perhatian Ibu Endang kepada kelompok tani di wilayah kami sangat luar biasa. Kehadiran beliau di lapangan memberi semangat baru bagi petani untuk terus berproduksi dan berinovasi. Kami berharap sinergi ini dapat terus terjaga,” tuturnya.

Kehadiran Ibu Endang dalam reses secara simbolis ini tidak hanya menjadi wujud nyata kepedulian terhadap masyarakat akar rumput, tetapi juga bukti konsistensi beliau dalam memperjuangkan kemajuan pertanian, peternakan, dan kesejahteraan masyarakat pedesaan di Kabupaten Cianjur.

Anggota Komisi V DPR RI Saadiah Uluputty melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan MCK melalui Program Sanimas (Sanitasi Berbasis Masyarakat) di Kelurahan Namaelo, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.

Kegiatan ini merupakan bagian dari aspirasi Saadiah Uluputty di Komisi V DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hal itu dalam mendukung peningkatan sanitasi dan kualitas hidup masyarakat, terutama di wilayah permukiman padat penduduk dan daerah pesisir.

Dalam sambutannya, Saadiah Uluputty menegaskan bahwa pembangunan MCK bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi menyentuh aspek penting kehidupan masyarakat — yaitu kesehatan, kebersihan, dan martabat manusia.

“Pembangunan fasilitas MCK ini bukan hanya soal bangunan, tetapi tentang bagaimana masyarakat hidup lebih sehat, lingkungan lebih bersih, dan keluarga lebih nyaman. Sanitasi yang baik adalah bagian dari kesejahteraan,” ujar Saadiah dalam keterangan tertulis kepada kabarpakar.com/, di Jakarta, Minggu (19/10/2025).

Politisi Fraksi PKS ini juga menambahkan bahwa Program Sanimas menjadi bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah pusat dan masyarakat daerah dalam upaya menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan berkelanjutan.

“Melalui program aspirasi ini, kita ingin memastikan bahwa masyarakat Maluku, khususnya di Kelurahan Namaelo, mendapatkan akses terhadap sanitasi yang layak. Karena kebersihan dan kesehatan lingkungan adalah fondasi dari pembangunan manusia,” tambahnya.

Kegiatan peletakan batu pertama ini juga dihadiri oleh Bupati Maluku Tengah, Kepala BPBKP Provinsi Maluku dan tim, Kepala Kelurahan Namaelo, tokoh masyarakat, pengurus masjid Al-Kahfi puncak pahlawan, dan perwakilan kelompok masyarakat penerima manfaat. Masyarakat menyambut gembira program ini, menganggapnya sebagai jawaban atas kebutuhan dasar yang selama ini sangat dibutuhkan.

Pembangunan MCK melalui program Sanimas diharapkan menjadi awal dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Maluku Tengah, sekaligus memperkuat kesadaran akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat.

“Saya hadir di sini untuk menjawab aspirasi yang pernah disampaikan bapak-ibu kepada saya terkait usulan pembangunan MCK. Untuk itu mari kita jaga bersama fasilitas yang akan dibangun, kita rawat, dan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena setiap pembangunan yang hadir di tengah masyarakat adalah amanah, dan amanah itu harus kita pelihara demi masa depan generasi kita,” pungkasnya.

Anggota Komisi IX DPR RI Mariana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan program MBG harus berdampak kepada penerima masyarakat, tak hanya mengenyangkan tetapi dapat mencetak penerus bangsa yang sehat dan cerdas.

Sidak dimulai di SPPG Yayasan Cahaya Bumi Borneo, dilanjutkan ke Yayasan Olivia Sandra Mandiri. Dalam kunjungannya, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu secara langsung memantau seluruh tahapan proses, mulai dari pemilihan bahan baku, sanitasi dapur, hingga pengemasan dan distribusi makanan, Jumat (17/10/2025).

“Kebersihan dan kualitas gizi adalah harga mati. Kita tidak boleh kompromi soal makanan anak. Program ini harus jadi jaminan bahwa mereka tidak hanya kenyang, tapi juga sehat dan cerdas,” tegasnya dalam keterangan rilis yang diterima kabarpakar.com/, Jumat (17/10/2025).

Ia juga menyoroti pentingnya penerapan protokol ketat di dapur, untuk menghindari risiko kontaminasi dan keracunan makanan. Standar sanitasi menjadi perhatian utama dalam tinjauan tersebut.

Setelah memeriksa dapur produksi, Ia mengunjungi SDN Pasar Lama 3 untuk melihat langsung bagaimana makanan didistribusikan dan diterima oleh siswa.

“Kami ingin lihat langsung, apakah makanan yang disiapkan betul-betul sampai ke anak-anak dengan layak, bergizi, dan sesuai selera mereka. Sekolah adalah ujung tombak dampak program ini,” katanya.

Menutup kegiatan sidak, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menyampaikan apresiasi kepada para mitra SPPG dan menekankan pentingnya sinergi antara DPR, pemerintah, dan penyedia layanan di lapangan.

“Kolaborasi adalah kunci. Jika semua pihak bekerja serius, Program MBG bisa menjadi fondasi lahirnya Generasi Emas Indonesia — anak-anak yang sehat, cerdas, dan berdaya saing,” tutupnya.