Tag: Indonesia

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Angraeni menyambut baik inovasi penyegaran seragam yang diperkenalkan TNI. Menurutnya, hal itu sebagai langkah pembaruan institusi, sekaligus berharap TNI terus berkembang menjadi lebih modern dan adaptif menghadapi berbagai tantangan di era digital.

 “Seragam yang berbeda dari biasanya ini merupakan bentuk pembaruan yang dihadirkan TNI, agar tampil lebih dinamis dan sesuai dengan perkembangan tanpa menghilangkan identitas serta tradisi," ujarnya kepada kabarpakar.com/ dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi I ke Semarang, Jawa Tengah, Kamis (9/10/2025).

Selain itu, Amelia turut memberikan dukungan terhadap langkah-langkah inovatif sekaligus penegasan peran TNI yang harus terus relevan untuk menjaga keamanan nasional.

“Di usia ke-80 TNI, saya berharap TNI bisa terus berkembang menjadi institusi yang modern dan adaptif terhadap berbagai tantangan, terutama di era digital ini” tambah Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

TNI kini memiliki seragam Pakaian Dinas Lapangan (PDL) baru yang dipamerkan saat HUT ke-80 TNI. Seragam PDL baru kini memiliki warna hijau muda menggantikan loreng Malvinas yang sudah dipakai sejak 1982.

PDL baru ini sudah beberapa kali dikenakan Panglima TNI Agus Subiyanto. Pada saat Presidential Inspection yang digelar di perairan Teluk Jakarta pada 2 Oktober lalu, Jenderal Agus juga mendampingi Presiden Prabowo Subianto dengan mengenakan seragam baru.

Puncaknya, seragam baru ini serentak digunakan prajurit pada HUT TNI di Monas pada Minggu (5/10/2025). Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan 3 Kepala Staf TNI mengenakan PDL baru saat upacara di Monas.

Soal seragam baru TNI ini diungkap Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita pada H-3 HUT TNI. Dia mengatakan seragam PDL baru TNI dilakukan karena jenis loreng yang sudah sangat lama, yakni loreng Malvinas dari tahun 1982. 

 Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin, menegaskan pentingnya penguatan kemampuan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan sistem pertahanan siber (cyber defense) di dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal ini disampaikan terkait kebutuhan TNI untuk mengikuti perkembangan teknologi dalam menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan nasional.

Nurul menjelaskan bahwa peran TNI tidak hanya terbatas pada tugas militer konvensional, melainkan juga mencakup operasi militer selain perang (OMSP) yang bertujuan membantu masyarakat, seperti penanggulangan bencana dan menjaga keamanan di wilayah-wilayah tertentu.

“Dalam pidato Presiden pada Hari Ulang Tahun TNI, beliau menekankan agar TNI mengikuti kemajuan teknologi, termasuk cyber defense dan AI. Ini penting agar TNI tidak hanya sekadar militer konvensional, melainkan juga adaptif terhadap perkembangan teknologi masa kini", ujar Nurul kepada kabarpakar.com/ di sela – sela pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke Kodam IV Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (8/10/2025).

Nurul juga mengkritisi keterbatasan peralatan dan sumber daya manusia di tingkat Komando Daerah Militer (Kodam) dalam menggunakan teknologi digital untuk deteksi dini potensi kerusuhan dan demonstrasi. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar pemerintah memberikan perlengkapan siber yang memadai hingga tingkat daerah, agar proses pencegahan dan penanggulangan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

“Pemberian alat sampai tingkat Kodam sangat krusial supaya aparat tidak harus bergantung pada pusat dan mampu langsung melakukan deteksi dini. Penggunaan teknologi seperti drone juga terbukti sangat membantu dalam pengawasan keamanan saat demonstrasi,” tambah Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Penguatan teknologi AI dan cyber defense ini tidak hanya penting dalam konteks pertahanan militer, tapi juga mendukung ketahanan pangan dan pembangunan masyarakat sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional yang komprehensif.

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menyampaikan keprihatinan mendalam atas serangan udara yang kembali terjadi di Jalur Gaza pada Kamis, 9 Oktober 2025. Insiden ini terjadi setelah adanya kesepakatan bahwa Hamas dan Israel telah menyepakati rencana gencatan senjata yang dinegosiasi secara tidak langsung di Mesir. Padahal, gencatan senjata ini sebuah langkah yang dinilai sebagai titik terang menuju perdamaian dan stabilitas kawasan.

Berdasarkan laporan terbaru, pertukaran sandera dan tahanan Palestina dijadwalkan dilakukan dalam waktu 72 jam setelah kesepakatan diimplementasikan. Hamas menyebut bahwa warga Israel yang disandera akan ditukar dengan hampir 2.000 tahanan Palestina yang ditahan oleh otoritas Israel. 

Merespons hal ini, Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menyatakan bahwa serangan tersebut menunjukkan lemahnya komitmen terhadap proses gencatan senjata dan mencerminkan sikap yang mengabaikan upaya diplomatik yang telah dilakukan berbagai pihak.

“Kami sangat prihatin dengan terulangnya serangan di Gaza setelah adanya kesepakatan gencatan senjata. Tindakan ini jelas merusak kepercayaan yang sedang dibangun dan semakin memperburuk penderitaan rakyat sipil yang sudah terlalu lama menderita akibat konflik ini,” ujar Mardani dalam keterangan tertulis yang diterima kabarpakar.com/, di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Karena itu, Politisi Fraksi PKS ini mendorong komunitas internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memperkuat langkah diplomatik dan memastikan implementasi nyata dari gencatan senjata di lapangan. 

“Perdamaian sejati hanya dapat terwujud jika semua pihak berkomitmen menghentikan kekerasan dan membuka akses kemanusiaan secara penuh. Indonesia akan terus konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina menuju kemerdekaan dan kehidupan yang bermartabat,” tutup wakil rakyat dari Dapil Jakarta Timur ini.

 Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang sedang dibahas akan dilakukan dengan metode kodifikasi, yaitu mengintegrasikan beberapa undang-undang yang ada seperti UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, serta UU Pendidikan Tinggi menjadi satu regulasi terpadu. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola pendidikan nasional agar lebih sinkron dan efektif.

Hetifah menjelaskan, selain tiga undang-undang tersebut, UU Pesantren juga termasuk dalam bagian yang akan dievaluasi dan diperkuat dalam revisi UU Sisdiknas. Namun demikian, UU Pesantren tidak akan dicabut, melainkan justru diperkuat posisinya dalam sistem pendidikan nasional.

“Revisi UU Sisdiknas ini akan mempertegas posisi pendidikan keagamaan, termasuk pesantren, agar semakin diakui dan terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional,” ujar Hetifah dalam keterangan tertulis kepada kabarpakar.com/, di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Menurut Hetifah, rencananya akan ada satu bab tersendiri mengenai Jenis Pendidikan Keagamaan dan Jenis Pendidikan Pesantren (BAB VI) dalam draf Revisi UU SIsdiknas nantinya. Penguatan pendidikan keagamaan dalam RUU Sisdiknas akan memberikan sejumlah keuntungan strategis, terutama dalam memastikan kesetaraan, kualitas, dan keberlanjutan pendidikan di seluruh satuan pendidikan, termasuk pesantren, madrasah, serta lembaga pendidikan berbasis agama lainnya.

Penegasan pendidikan keagamaan dalam Revisi UU ini akan menjamin pengakuan formal terhadap sistem pendidikan keagamaan dalam kerangka pendidikan nasional, sehingga lulusan lembaga keagamaan memiliki akses yang sama terhadap jenjang pendidikan dan lapangan kerja. 

“Selain itu, penguatan ini memungkinkan adanya dukungan anggaran, peningkatan mutu tenaga pendidik, serta standarisasi infrastruktur pendidikan, tanpa menghilangkan kekhasan nilai-nilai keagamaan yang menjadi ciri utama lembaga tersebut,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Penguatan pendidikan keagamaan ke dalam Revisi UU Sisdiknas, merupakan momentum yang tepat dalam menyikapi musibah runtuhnya gedung Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo.

“Musibah tersebut menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya perhatian pemerintah terhadap sarana dan prasarana pendidikan keagamaan. Melalui revisi UU Sisdiknas ini, kami ingin memastikan negara hadir dalam menjaga keberlangsungan pendidikan pesantren, termasuk pendidikan berciri khas keagamaan lainnya, aman, berkualitas, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Selain pesantren, pendidikan keagamaan juga tumbuh pesat di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di kawasan timur seperti Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, yang memiliki kekhasan tradisi dan nilai keagamaan dalam sistem pendidikannya. Oleh karena itu, penguatan jenis pendidikan keagamaan dalam revisi UU Sisdiknas diharapkan mampu menjamin keberlangsungan lembaga-lembaga tersebut melalui kehadiran dan dukungan pemerintah. 

Penerapan sistem Satu Data DPR RI diharapkan mampu meningkatkan akurasi dan efektivitas pengambilan keputusan di Parlemen. Sistem ini mendorong DPR menggunakan sumber data yang terintegrasi dalam setiap pembahasan kebijakan, legislasi, dan fungsi pengawasan.

Karena itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaskan, transformasi lembaga legislatif tidak hanya mencakup aspek kelembagaan, tetapi juga penyempurnaan tata kelola digital agar Dewan dan Sekretariat Jenderal dapat memanfaatkan data secara optimal.

“Transformasi kelembagaan DPR ini meliputi berbagai aspek. Nah, tentu salah satu yang sangat penting adalah menyempurnakan berbagai mekanisme produk digital yang ada di DPR,” ujar Indra usai kegiatan Penandatanganan Forum Satu Data DPR RI di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Ia menegaskan, keberadaan Satu Data DPR RI akan memperkuat proses politik dan legislasi melalui ketersediaan data yang mutakhir, seragam, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Satu Data Indonesia ini meneguhkan semangat kita untuk memperbaiki tata kelola digital, sehingga Dewan maupun Sekretariat Jenderal bisa memanfaatkan berbagai data mutakhir untuk mempercepat proses produk-produk politik di DPR,” jelasnya.

Menurut Indra, dengan integrasi data yang baik, tidak akan ada lagi perbedaan sumber informasi antara DPR dan mitra kerja dalam pembahasan program maupun penyusunan undang-undang.

“Kalau kebutuhan tentang data kemiskinan, data infrastruktur, dan sebagainya, itu nanti tidak ada perbedaan. Kita akan berada pada data yang sama sehingga pengambilan keputusan lebih akurat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Indra menambahkan bahwa upaya ini sejalan dengan visi DPR RI menuju parlemen modern, yang memanfaatkan sistem digital untuk mendukung seluruh fungsi Dewan.“Ini langkah maju DPR untuk memastikan berbagai akses informasi bisa didapat oleh Dewan maupun Sekretariat Jenderal, guna memberi dukungan saat membahas sesuatu hal,” kata Indra.

Ia menargetkan, sistem Satu Data DPR RI dapat mulai berjalan pada masa sidang mendatang, dengan penyempurnaan yang berkelanjutan.

“Kami targetkan dalam masa sidang ke depan itu Satu Data ini sudah bisa berjalan. Tapi tentu dengan penyempurnaan-penyempurnaan. Karena satu data itu tidak sesederhana yang kita bayangkan,” ujarnya menambahkan.

Dalam kesempatan itu, Manajer Perencanaan Satu Data Indonesia Bappenas Dicky Rahardiantoro, menyampaikan apresiasi kepada DPR RI atas langkah konkret dalam memperkuat ekosistem data nasional.

“Langkah ini menegaskan komitmen DPR RI untuk menjadi bagian penting dalam ekosistem Satu Data Indonesia, yang dibangun secara kolaboratif lintas lembaga,” kata Dicky.

Ia menilai, inisiatif DPR RI membangun sistem data terintegrasi sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan menjadi contoh praktik baik bagi lembaga negara lainnya.

“Kami di Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat memandang langkah DPR ini merupakan praktik baik yang bisa menginspirasi lembaga negara lain,” ucapnya.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi langkah cepat Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin yang segera berkoordinasi dengan sejumlah kementerian setelah menerima instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa kondisi pondok pesantren di seluruh Indonesia.

Cucun menilai tindakan Gus Muhaimin cepat menemui Menteri Agama, Nasaruddin Umar, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memastikan pembangunan pesantren berlangsung aman dan sesuai standar.

“Langkah cepat Gus Muhaimin yang hari ini menemui Menteri Agama dan Menteri PU, saya kira sangat bagus. Ini sekaligus lagi, membuktikan bahwa negara sudah hadir ikut mensupervisi,” kata Cucun dalam keterangan resmi yang diterima kabarpakar.com/, di Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Cak Imin meminta seluruh pondok pesantren segera mengurus izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Jika belum memiliki izin, maka pembangunan gedung yang masih berjalan harus dihentikan sementara. Pemerintah juga berkomitmen membantu proses perizinan dengan membentuk Satgas Penataan Pembangunan Pesantren, yang akan mempercepat pendataan dan audit infrastruktur.

Cucun menilai langkah tersebut sejalan dengan usulannya agar pemerintah memberikan pendampingan kepada pondok pesantren yang tengah membangun atau merenovasi fasilitasnya.

“Kita ketahui pesantren adalah lembaga negara yang dihadirkan oleh kelompok masyarakat, dan Ponpes butuh kehadiran pemerintah. Jadi memang sudah seharusnya Pemerintah ada, hadir ikut mensupervisi tata cara membangun,” ungkap Politisi Fraksi PKB ini.

Lebih lanjut, Cucun menjelaskan bahwa pemerintah dapat berperan melalui supervisi dari Kementerian Pekerjaan Umum yang berwenang mengatur konstruksi bangunan, termasuk dukungan teknis dari dinas-dinas PU di daerah.

“Belum lagi ada juga dinas PU yang memahami sipil konstruksi bangunan di daerah, baik kabupaten-kota, provinsi, maupun pemerintah pusat,” sebut Pimpinan DPR Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini.

Langkah cepat lintas kementerian ini diharapkan menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat standar keselamatan dan legalitas pembangunan pesantren di seluruh Indonesia.

Presiden Prabowo sebelumnya memerintahkan audit menyeluruh terhadap pondok pesantren pasca-insiden ambruknya bangunan di Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, awal Oktober 2025. Tragedi tersebut menelan korban jiwa dan luka-luka, serta mengungkap perlunya pengawasan ketat terhadap kualitas infrastruktur lembaga pendidikan berbasis keagamaan.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendesak pemerintah bersikap tegas keikutsertaan atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada Oktober ini.

Menurutnya, olah raga merupakan ajang promosi dan diplomasi. Karena itu, ia menegaskan pelaku genosida yang sangat barbar seperti Israel apalagi terhadap rakyat yang sedang dijajahnya di Gaza, tdk perlu diberi panggung untk promosi negaranya.

Oleh karenanya, Sukamta menegaskan izin bagi atlet Israel untuk bertanding di tanah air tidak hanya berpotensi menimbulkan polemik publik, tetapi juga mencederai amanat konstitusi  yang menolak segala bentuk penjajahan,

“Pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, berpihak pada kemanusiaan, dan sesuai amanat konstitusi. Jangan sampai kita kebobolan lagi soal keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga internasional,” tegas Sukamta dalam keterangan tertulis kepada kabarpakar.com/, di Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Sukamta menegaskan, sejak awal kemerdekaannya, Indonesia selalu konsisten menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina. Hal itu tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Sejarah juga mencatat konsistensi tersebut. Pada 1958, Indonesia memilih mundur dari babak kualifikasi Piala Dunia agar tidak harus bertanding melawan Israel. Kemudian pada Asian Games 1962, Indonesia menolak memberikan visa kepada delegasi Israel dan Taiwan (ROC) — keputusan yang saat itu menimbulkan ketegangan internasional, namun menegaskan prinsip anti-penjajahan Indonesia.

Konsistensi itu berulang di era modern. Pada Maret 2023, FIFA mencabut hak Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 setelah muncul penolakan publik terhadap kehadiran tim nasional Israel

“Dari dulu sampai sekarang, posisi Indonesia jelas: menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina. Karena itu, pemerintah harus hati-hati agar jangan sampai sikap lunak terhadap Israel dianggap sebagai perubahan arah moral bangsa,” kata Politisi Fraksi PKS ini.

Sukamta mengingatkan bahwa saat ini kondisi kemanusiaan di Gaza sangat memprihatinkan. Berdasarkan laporan United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA) dan Kementerian Kesehatan Gaza, hingga 1 Oktober 2025 sedikitnya 66.148 warga Palestina tewas sejak agresi militer Israel pada Oktober 2023, ironisnya mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak.

“Dalam situasi genosida seperti ini, justru tidak pantas jika Indonesia menggelar kompetisi yang mengikutsertakan atlet Israel. Dunia bisa menilai kita tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat Palestina,” tegas wakil rakyat dari Dapil DIY ini.

Sukamta juga menekankan agar pemerintah tidak memberikan perlakuan istimewa kepada Israel dalam bentuk apa pun — baik terkait visa, penggunaan simbol negara, maupun fasilitas keamanan. Menurutnya, prinsip moral dan konstitusi harus menjadi pedoman di atas pertimbangan teknis.

“Jangan sampai Israel lagi-lagi menjadi ‘anak emas’ yang diberi kelonggaran. Pemerintah tidak boleh mengorbankan prinsip demi tekanan internasional atau alasan teknis penyelenggaraan,” tandasnya.

Sebagai Pimpinan Komisi I DPR yang membidangi hubungan luar negeri, Sukamta menilai bahwa ketegasan sikap justru akan memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional sebagai bangsa yang konsisten memperjuangkan keadilan global.

“Dukungan Indonesia kepada Palestina bukan sekadar simbol politik, melainkan bagian dari jati diri bangsa dan amanat konstitusi. Di forum apa pun, termasuk olahraga, Indonesia seharusnya tetap berpihak pada kemerdekaan dan kemanusiaan,” pungkasnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati, memastikan bahwa proses penegakan hukum di Nusa Tenggara Barat (NTB) harus berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). terkait sejumlah kasus hukum yang tengah ditangani di wilayah tersebut.

“Dari hasil penjelasan yang kami terima, baik dari Polda maupun Kejati, penegakan hukum di NTB sudah berjalan sesuai SOP, baik dari sisi etik maupun pidana. Kami hanya ingin memastikan apakah penanganan kasus-kasus itu benar-benar ditindaklanjuti dan dilaksanakan sesuai prosedur, dan ternyata memang sudah,” ujar Sari Yuliati Wakil Ketua Komisi III DPR RI usai kunjungan reses Komisi III DPR RI di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lombok), Senin, (6/10/2025).

Lebih lanjut, legislator asal NTB II, itu juga menyoroti pentingnya kewaspadaan terhadap potensi masuknya narkotika di daerah wisata seperti Lombok. Menurutnya, peningkatan sektor pariwisata harus diimbangi dengan kesiapan aparat dan lembaga terkait dalam menangkal ancaman peredaran gelap narkoba.

“Lombok adalah destinasi wisata dunia, tentu banyak turis asing yang datang, dan itu kita harapkan karena mendorong ekonomi daerah. Tapi, hal itu juga harus dibarengi dengan kewaspadaan terhadap masuknya narkotika,” ucapnya.

Ia menekankan, Badan Narkotika Nasional (BNN) perlu mendapat dukungan baik dari sisi sumber daya manusia (SDM) maupun infrastruktur, agar mampu melakukan pencegahan dan penindakan secara maksimal.

“BNN harus dibekali dengan SDM yang mumpuni dan sarana prasarana yang memadai. Jangan sampai keinginan kita meningkatkan ekonomi justru membawa dampak lain yang tidak diinginkan akibat lemahnya pengawasan terhadap narkotika,” tegasnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, Komisi III DPR RI akan terus mendorong sinergi antara penegakan hukum, pemberantasan narkotika, dan pengembangan pariwisata di NTB. Menurutnya, keamanan dan kepastian hukum merupakan pondasi penting bagi keberlanjutan industri pariwisata.

“Penegakan hukum yang kuat dan profesional adalah jaminan bagi investor dan wisatawan. Kita ingin pariwisata di NTB terus tumbuh, tetapi tetap aman dan terlindungi dari kejahatan narkotika maupun pelanggaran hukum lainnya,” pungkasnya. 

Anggota Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru, menegaskan pentingnya pengawasan dan edukasi terhadap tata kelola tambang berbasis koperasi di Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan rangka dalam pengawasan penegakan hukum akan situasi keamanan daerah.

Komisi III DPR RI mengapresiasi kinerja aparat kepolisian yang berhasil menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Lombok yang dinilai semakin kondusif, dalam pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata di wilayah NTB

“Insyaallah kamtibmas di Lombok semakin baik, angka kriminalitas bisa ditekan. Ini tentu harus terus dijaga agar iklim sosial dan ekonomi di daerah ini tetap stabil,” ujar Falah usai Kunjungan Kerja Reses di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Senin, (6/10/2025).

Dalam menyoroti tantangan dalam penerapan Undang-Undang Minerba, khususnya terkait izin pengelolaan tambang oleh koperasi. Menurutnya, regulasi memperbolehkan koperasi menjadi pelaku usaha tambang, diikuti oleh BUMD dan BUMN apabila koperasi tidak mampu. Tetapi dalam prakteknya, banyak koperasi tambang yang tidak memenuhi ketentuan dan berpotensi disalahgunakan.

“Kita harus paham, usaha tambang melalui koperasi tidak mudah. Banyak koperasi yang tidak memenuhi syarat dan bahkan fiktif, hanya mengatasnamakan kepentingan rakyat. Karena itu, perlu pengawasan ketat dari seluruh stakeholder, termasuk aparat kepolisian,” tegasnya.

Legislator Fraksi PDI-Perjuangan menambahkan, selain aspek pengawasan, edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha tambang juga sangat penting, terutama dalam hal tata kelola lingkungan. Ia menekankan bahwa aktivitas tambang tanpa pengawasan dan pemahaman yang benar dapat merusak lingkungan serta mengancam keberlanjutan sektor pariwisata NTB, khususnya di Lombok.

“Kita harus sadar, tambang rakyat, apalagi tambang emas, memiliki risiko tinggi terhadap lingkungan. Penggunaan merkuri misalnya, sangat berbahaya. Jika tidak diimbangi dengan edukasi dan pengawasan, lingkungan bisa rusak, dan Lombok yang menjadi destinasi wisata unggulan akan kehilangan daya tariknya,” jelasnya.

Karena itu kami, mendorong Polda NTB untuk memperkuat peran pembinaan dan pengawasan di lapangan, termasuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tata kelola tambang koperasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

“Saya minta pengawasan dan edukasi ini benar-benar dijaga. Jangan sampai atas nama koperasi, malah merusak lingkungan dan merugikan masyarakat,” pungkasnya.

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) turut ambil bagian dalam perhelatan Pornas XVII Korpri tahun 2025  yang diselenggarakan di Palembang. Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 90 peserta dari Setjen DPR RI, terdiri atas official, manajer, dan atlet dari berbagai cabang olahraga.

Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR, Rahmad Budiaji menegaskan, keikutsertaan mereka dalam Pornas kali merupakan bentuk komitmen untuk mendukung pembinaan mental, sportivitas, dan kebersamaan di lingkungan ASN.

“Sebagai bagian dari anggota Korpri nasional, Setjen DPR RI selalu berperan aktif dalam kegiatan olahraga Korpri. Tahun ini kami ikut di beberapa cabang seperti futsal, badminton, tenis meja, tenis lapangan dan lainnya, serta cabang baru seperti sepeda dan renang,” ujar Rahmad saat diwawancari Tim kabarpakar.com/ di Palembang, Sumsel, Senin (7/10/2025).

Menurutnya, ajang Pornas ini bukan hanya sekadar kompetisi, melainkan juga sarana memperkuat nilai-nilai integritas, sportivitas, dan kebersamaan antar-pegawai. “Dari penyelenggaraan Pornas, banyak hikmah yang bisa dipetik. Manfaatnya tidak hanya untuk para atlet, tetapi juga bagi seluruh pegawai. Nilai sportivitas dan kejujuran yang terbangun selama pertandingan diharapkan bisa diterapkan kembali di lingkungan kerja,” tambahnya.

Lebih lanjut, Rahmad juga tengah mempertimbangkan langkah afirmatif dalam pembinaan atlet di masa depan. Salah satunya dengan membuka peluang bagi atlet berprestasi di level daerah atau nasional untuk bergabung sebagai ASN atau PPPK di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

“Ke depan, kita ingin tidak hanya berpartisipasi, tetapi juga berprestasi. Dengan merekrut atlet berpotensi, kita bisa tampil lebih kompetitif di ajang Pornas mendatang,” ungkapnya.

Terakhir, ia juga menyampaikan pesan penyemangat kepada seluruh ASN yang ikut bertanding. “Untuk teman-teman yang berangkat mewakili Sekretariat Jenderal, kibarkan semangat Korpri Setjen DPR RI. Tunjukkan kemampuan terbaik hingga akhir, raih kemenangan, dan tetap jaga kesehatan,” ucapnya.