Tag: Indonesia

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas layanan Badan Karantina Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Tengah. Ia mengungkapkan, sistem layanan karantina saat ini telah berjalan cukup baik, bahkan bisa dipantau secara real time melalui dashboard yang terhubung di seluruh Indonesia. Namun demikian, ia menilai fasilitas di lapangan masih terbatas, baik dari sisi sumber daya manusia, peralatan, maupun kapasitas bangunan.

“Kami melihat layanan karantina sudah berjalan dengan baik, bahkan melebihi kapasitas. Tapi kondisi di lapangan masih perlu ditingkatkan. Posturnya perlu dinaikkan, baik dari sisi bangunan, peralatan, maupun layanan. Untuk itu Komisi IV DPR RI mendorong dukungan anggaran tambahan bagi Badan Karantina Indonesia, agar peningkatan layanan dapat segera terwujud dan mampu memperkuat perlindungan sumber daya hayati nasional,” ujar Abdul Kharis di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (22/9/2025).

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Karantina Indonesia Sahat Manaor Panggabean menambahkan, saat ini sistem layanan telah berbasis digital dan terintegrasi dengan kementerian, lembaga, maupun negara mitra. “Sepanjang dokumen persyaratan lengkap, layanan bisa selesai dalam hitungan jam. Jadi saya ingatkan kepada pelaku usaha agar jangan memaksakan pengiriman kalau dokumennya belum lengkap. Ini penting untuk menjaga agar penyakit hewan, ikan dan tumbuhan dari luar tidak masuk dan merugikan Indonesia,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa penyakit hewan, ikan, maupun tumbuhan tidak mengenal batas negara. Oleh karena itu, peningkatan kualitas karantina menjadi keharusan agar Indonesia sejajar dengan negara-negara maju.

“Kami berharap dukungan anggaran ke depan untuk memperbaiki instalasi karantina, laboratorium berstandar internasional, serta mempercepat layanan. Dengan begitu, karantina Indonesia tidak akan kalah dengan negara lain,” ujarnya. 

Anggota Komisi IV DPR RI Ajbar mengkritisi minimnya kontribusi sektor migas terhadap pendapatan negara dibandingkan dengan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah, Ajbar mengungkapkan bahwa sumbangan migas terhadap struktur pendapatan negara hanya sekitar 6 persen, sementara daya rusaknya terhadap kawasan hutan dan lingkungan cukup besar.

“Dengan postur APBN 2026 yang mencapai lebih dari Rp3.000 triliun, pemerintah perlu lebih serius menangani persoalan lingkungan. Ajbar menyambut baik komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan dalam pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ucap Ajbar di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (22/9/2025).

Lebih lanjut, Ajbar mendorong Kementerian Kehutanan untuk mengidentifikasi kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat sekitar, khususnya petani dan nelayan yang selama ini hidup dalam keterbatasan. Menurutnya, potensi besar di kawasan hutan seharusnya bisa digarap masyarakat dengan mekanisme legal sesuai prosedur yang berlaku.

“Jangan lagi ada ketakutan masyarakat dalam mengelola kawasan hutan lindung. Selama ada aturan dan rekomendasi yang jelas, masyarakat harus diberi ruang agar bisa meningkatkan taraf hidup sekaligus menjaga kelestarian lingkungan,” ujarnya.

Ia menambahkan, dengan sosialisasi yang masif dan dukungan anggaran, masyarakat sekitar hutan dapat berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan kawasan sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan harapannya menjelang pidato Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, yang dijadwalkan berlangsung besok.

Puan menilai kehadiran langsung Prabowo di forum dunia tersebut merupakan momentum penting, mengingat sudah hampir 10 tahun tidak ada Presiden Indonesia yang hadir secara langsung dalam sidang tahunan PBB.

“Ini merupakan pidato Presiden Republik Indonesia yang ditunggu-tunggu setelah hampir 10 tahun tidak ada Presiden Indonesia yang hadir di sidang PBB,” kata Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025).

Puan pun berharap, pidato yang akan disampaikan Prabowo dapat mencerminkan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, serta membawa semangat dan citra positif bagi bangsa di mata dunia internasional.

“Tentu saja kami mengharapkan pidato Presiden Prabowo nantinya akan bisa membawa suasana segar yang membanggakan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Meski belum mengetahui secara rinci materi yang akan disampaikan Prabowo, Puan memperkirakan isu-isu global strategis, termasuk persoalan kemanusiaan seperti konflik Palestina, akan menjadi perhatian. Ia menyakini Prabowo sudah mempersiapkan pidato dengan baik.

“Tentu saja akan banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah,” tutur Puan.

“Mungkin salah satunya yaitu terkait dengan isu Palestina, saya juga belum tahu apa yang akan beliau sampaikan,” lanjut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto akan berpidato pada sesi Debat Umum di Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, pada Selasa, 23 September 2025, pukul 09.00 waktu setempat atau pukul 20.00 WIB.

Prabowo akan menyampaikan pidato pada urutan ketiga, setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. 

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi pembentukan Tim Transformasi Polri yang baru-baru ini dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Tim tersebut diketahui dikomandoi oleh sejumlah perwira tinggi aktif di tubuh Polri.

Puan menyambut baik inisiatif internal tersebut dan berharap tim yang dibentuk benar-benar membawa dampak positif dalam reformasi kelembagaan Polri.

“Ya tentu saja kami berharap tim transformasi ini akan betul-betul bisa mentransformasi Polri secara baik dari dalam dan ke luar untuk bisa meningkatkan citra positif Polri terhadap kinerjanya di hadapan masyarakat,” kata Puan di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025).

Seperti diketahui, pembentukan tim reformasi Polri diatur dalam Surat Perintah bernomor Sprin/2749/IX/TUK.2.1/2025 yang ditandatangani Sigit pada Rabu, 17 September 2025.

Pada tanggal yang sama, Presiden Prabowo Subianto melantik eks Wakapolri Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden untuk bidang Kamtibmas dan Reformasi Kepolisian.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan Kapolri telah memerintahkan kepada staf dan jajarannya sebagai langkah responsibilitas dan akuntabilitas.

Surat perintah pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut Polri dalam mengelola transformasi institusi dengan bekerja sama dengan pemerintah dan stakeholders terkait.

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi munculnya kasus keracunan yang diduga berasal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah. Ia menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut agar tidak merugikan anak-anak sebagai penerima manfaat utama.

“Ya harus selalu dilakukan evaluasi untuk bisa ditindaklanjuti, untuk bisa pelaksanaannya di lapangan bisa menjadi lebih baik dan jangan sampai kemudian anak-anak yang kemudian dirugikan,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025).

Belakangan, sejumlah insiden yang berkaitan dengan distribusi makanan dalam program MBG ramai diberitakan, mulai dari keluhan kualitas makanan hingga dugaan keracunan. Hal ini memunculkan sejumlah wacana di masyarakat, termasuk usulan pengalihan bentuk program menjadi bantuan langsung.

Menanggapi hal tersebut, Puan menekankan bahwa pelaksanaan program di lapangan memang memiliki tantangan, dan karena itu dibutuhkan keterlibatan serius dari semua pihak terkait untuk melakukan perbaikan.

“Jadi memang tidak mudah untuk melaksanakan hal tersebut karenanya memang pihak-pihak yang terkait harus bisa melakukan evaluasi total,” tuturnya.

Adapun kasus keracunan MBG terjadi di sejumlah daerah. Terbaru terjadi kasus di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah di mana ratusan pelajar diduga keracunan usai menyantap menu MBG di sekolah pada Rabu (17/9).

Jumlah korban disebut mencapai hingga 251 pelajar. Ratusan pelajar yang terdampak berasal dari berbagai sekolah di Banggai Kepulauan, yakni SMA 1 Tinangkung, SMK 1 Tinangkung, SDN Tompudau, SDN Pembina, SDN Saiyong, dan MTs Alkhairaat Salakan.

Tercatat ada juga sekitar 90 orang siswa yang diduga keracunan makanan MBG di MTsN dan SMAN yang berada di Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, pada Rabu (17/9).

Kasus serupa juga terjadi di Maluku menyusul belasan siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri 19 Kota Tual diduga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG yang disediakan di sekolah tersebut pada Kamis (18/9/2025). Kasus keracunan menu MBG diketahui sudah sering terjadi sejak awal program ini diluncurkan.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan dukungan penuh dan doa keselamatan untuk keberanian serta ketulusan warga Indonesia yang turut menjalankan misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla menuju Gaza. Misi ini, tegasnya, menunjukkan bahwa solidaritas untuk rakyat Palestina bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga lahir dari kepedulian masyarakat sipil.

Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, mengatakan bahwa kehadiran perwakilan dari Indonesia dalam misi tersebut membawa pesan penting bagi dunia internasional. “Kami mendoakan keselamatan seluruh peserta misi flotilla. Perjuangan mereka adalah suara nurani kemanusiaan, bahwa penderitaan rakyat Palestina tidak boleh diabaikan.” ujar Mardani dalam keterangan tertulis kepada kabarpakar.com/, di Jakarta, Minggu (21/9/2025).

Mardani juga mengapresiasi keberanian para relawan dari berbagai negara yang berpartisipasi dalam Global Sumud Flotilla yang berangkat dengan tujuan mulia membawa bantuan kemanusiaan dan menyuarakan keadilan bagi Palestina. Aksi ini sejalan dengan komitmen DPR RI untuk terus menggunakan diplomasi parlemen dalam memperkuat dukungan internasional terhadap Palestina.

“Semoga keberangkatan ini membawa pesan damai dan menguatkan harapan rakyat Palestina. Kami percaya, sekecil apapun upaya kemanusiaan akan berarti besar bagi perjuangan mereka menuju kemerdekaan” tambah Politisi Fraksi PKS ini.

Salah satu warga Indonesia yang ikut serta dalam misi tersebut adalah Wanda Hamidah. Keikutsertaan tokoh publik dalam misi internasional ini tidak hanya memperkuat suara kemanusiaan, tetapi juga meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap isu Palestina yang telah menjadi perhatian global selama puluhan tahun. 

Presiden RI Prabowo Subianto tiba di New York, Amerika Serikat, untuk menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU) PBB. Prabowo dijadwalkan berpidato di urutan ketiga, setelah Presiden Brasil Inacio Lula da Silva dan Presiden AS Donald Trump. 

Prabowo akan berpidato dalam sesi pembahasan Solusi Dua Negara untuk Palestina. Sehari kemudian, pada Selasa (23/9/2025), Prabowo akan mengikuti debat umum SMU PBB.

Merespons hal itu, Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menekankan sejak awal, Indonesia konsisten menempatkan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Posisi Indonesia terhadap Palestina sudah sangat jelas, yakni mendukung penuh perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kedaulatan.

“Saya berharap Bapak Presiden akan menggemakan semangat tersebut, sekaligus memperkuat suara Indonesia di forum global,” kata Amelia kepada media sebagaimana dikutip kabarpakar.com/, di Jakarta, Minggu (21/9/2025).

Politisi Fraksi Partai NasDem ini menilai momentum Sidang PBB ini juga penting untuk menegaskan kembali komitmen dunia terhadap Two-State Solution atau solusi dua negara sebagai jalan damai yang adil dan berkelanjutan.

Selain itu, Deklarasi New York terbaru yang memberikan dukungan semakin luas terhadap kemerdekaan Palestina adalah babak baru dalam hukum internasional. Indonesia, kata dia, punya peran strategis untuk memastikan dukungan itu terkonversi menjadi aksi nyata.

“Jadi, bukan hanya sekadar kecaman, tetapi juga dorongan agar dunia internasional berani mengambil langkah konkret menghentikan agresi Israel dan membuka akses kemanusiaan ke Gaza,” kata dia.

Di sisi lain, dia pun mengecam keras terhadap serangan darat yang dilancarkan militer Israel baru-baru ini ke Kota Gaza, Palestina. Serangan tersebut, menurut dia, telah menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar termasuk perempuan dan anak-anak, yang dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.

Dia pun meminta Kementerian Luar Negeri RI untuk segera mengambil langkah diplomasi aktif, baik secara bilateral maupun multilateral, guna menekan Israel agar menghentikan agresinya.

Menurut dia, jangan sampai Dewan Keamanan PBB dan komunitas internasional hanya terdiam dalam menanggapi serangan tersebut, tetapi harus segera bertindak tegas sesuai mandat Piagam PBB dan hukum internasional.

“Kemanusiaan harus ditempatkan di atas segalanya. Tidak ada alasan dan dalih yang dapat membenarkan pembunuhan massal terhadap warga sipil,” katanya.

Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas, merespon protes masyarakat terhadap penggunaan sirine dan lampu strobo di jalan yang tidak sesuai dengan aturan. Ia menegaskan bahwa penyalahgunaan fasilitas tersebut harus menjadi perhatian serius aparat kepolisian karena menyangkut keselamatan publik dan ketertiban lalu lintas.

“Penggunaan sirine dan strobo sudah ada aturannya. Tidak bisa sembarangan. Hanya kendaraan tertentu yang memang mendapat prioritas dalam keadaan darurat yang boleh menggunakannya. Polisi harus menindak tegas pengendara yang melanggar aturan ini,” kata Hasbi, dalam keterangan tertulis yang dikutip kabarpakar.com/, di Jakarta, Minggu (21/9/2025).

Hasbi menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penggunaan lampu isyarat dan sirine dibatasi untuk kendaraan tertentu, antara lain ambulans, mobil jenazah, pemadam kebakaran, kendaraan pengawalan, serta kendaraan aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugas. Di luar itu, penggunaan sirine dan strobo dianggap pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi.

“Kalau ada masyarakat biasa, kelompok tertentu, atau bahkan pejabat yang tidak berhak tapi memaksakan diri memakai sirine dan strobo, itu jelas melanggar hukum. Polisi jangan ragu memberikan sanksi, karena aturan ini dibuat demi keselamatan bersama,” tegas Politisi Fraksi PKB ini.

Menurut legislator Dapil Jakarta I tersebut, tindakan sewenang-wenang di jalan raya, termasuk penggunaan strobo dan sirine ilegal, berpotensi menimbulkan keresahan publik. Tidak jarang, hal itu membuat pengguna jalan lain merasa terganggu, bahkan memicu kecelakaan karena manuver pengendara yang merasa memiliki prioritas di jalan.

Hasbi juga menyoroti fenomena meningkatnya penggunaan strobo dan sirine oleh kendaraan pribadi, dan oknum tertentu yang bukan aparat negara. Ia menilai pembiaran praktik ini bisa menumbuhkan budaya arogan di jalan, yang bertentangan dengan semangat tertib berlalu lintas.

“Jangan sampai jalan raya hanya jadi panggung arogansi bagi segelintir orang. Jalan adalah milik bersama, dan kita semua punya hak yang sama untuk menggunakannya dengan tertib dan aman,” ujarnya.

Untuk itu, Hasbi mendorong kepolisian agar memperketat pengawasan, memperbanyak razia, sekaligus meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang tata tertib penggunaan perlengkapan kendaraan. Ia menilai, selain penegakan hukum, pendekatan persuasif melalui sosialisasi aturan juga penting dilakukan.

“Kalau masyarakat paham aturan, mereka akan lebih menghargai hak pengguna jalan lain. Tapi kalau tetap ada yang melanggar, tentu harus ada penindakan agar ada efek jera,” tambah Hasbi.

Ia juga mengajak seluruh pengguna jalan untuk menumbuhkan budaya saling menghormati di jalan raya. Dengan begitu, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan lalu lintas bisa terjaga. 

Anggota Komisi III DPR RI Bob Hasan menegaskan pentingnya reformasi Polri yang berorientasi pada prinsip-prinsip keadilan dan pelayanan masyarakat. Menurutnya, reformasi yang dilakukan tidak boleh sebatas perubahan struktur organisasi atau perombakan personal, melainkan harus menyentuh sistem penegakan hukum secara menyeluruh.

“Reformasi Polri harus kembali kepada makna sejati dari reformasi itu sendiri, yaitu mencapai tujuan dan visi-misi Polri yang ideal. Bukan hanya sekadar perombakan organisasi, tetapi bagaimana prinsip-prinsip penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat bisa dijalankan secara konsisten,” ujar Bob Hasan kepada kabarpakar.com/  di Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, Jumat (19/9/2025).

Ia menekankan bahwa prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum harus dikedepankan dalam setiap langkah penegakan hukum. Bob mencontohkan, dalam kasus perselisihan antara masyarakat dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), Polri seharusnya tidak serta-merta berpihak pada investor, melainkan menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang setara.

“Polri harus mampu menjadi penengah yang adil, memahami tuntutan masyarakat sekaligus tuntutan pengusaha. Inilah yang kemudian bisa menginspirasi terwujudnya keadilan restoratif, yang menjadi harapan masyarakat sekaligus harapan bangsa,” tambah Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Ia berharap, reformasi Polri dapat menghasilkan sistem penegakan hukum yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada penyelesaian masalah secara restoratif, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian semakin meningkat. 

Anggota Komisi I DPR RI, Taufiq R Abdullah, menegaskan bahwa bangsa Indonesia, baik rakyat, DPR, pemerintah, maupun berbagai elemen bangsa, tidak melihat isu Palestina semata-mata dari sudut pandang agama. Ia menekankan bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Palestina datang dari semua golongan dan keyakinan di Indonesia.

"Pertama, Indonesia tidak melihat Palestina dari aspek agama. Semua agama di Indonesia mendukung bahwa Palestina harus segera diakui kemerdekaannya," ujar Taufiq kepada kabarpakar.com/ di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (18/9/2025).

Ia menambahkan bahwa secara de facto, Palestina sebenarnya telah merdeka. Namun, status kemerdekaan tersebut belum diakui secara resmi oleh banyak negara di dunia. Dalam hal ini, Taufiq merujuk pada hasil pemungutan suara di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di mana sebanyak 142 negara menyatakan dukungannya terhadap pengakuan kemerdekaan Palestina.

“Ini artinya, Palestina telah diakui oleh mayoritas bangsa di dunia,” jelasnya.

Namun demikian, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini juga menyoroti peran beberapa negara besar di PBB yang masih berupaya menggagalkan pengakuan resmi tersebut melalui hak veto. Menurutnya, dominasi negara-negara kuat secara ekonomi dan politik dalam proses pengambilan keputusan di PBB sudah saatnya dikaji ulang.

“Yang harus diperbaiki adalah struktur PBB itu sendiri, terutama terkait hak keanggotaan dan pengambilan keputusan. Tidak bisa negara-negara besar terus mendominasi dan memveto suara mayoritas,” tegasnya.

Legislator asal Dapil Jawa Tengah VII ini menyerukan kepada seluruh kepala negara di dunia untuk bersatu memberikan tekanan terhadap negara-negara kuat tersebut, agar mekanisme pengambilan keputusan di PBB benar-benar mencerminkan suara mayoritas anggota.

“Saya kira, dengan langkah itu, keputusan PBB yang telah disetujui oleh 142 negara itu harus menjadi keputusan yang sah dan mengikat,” pungkasnya.