Tag: Indonesia

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, didaulat menyampaikan orasi ilmiah dalam agenda Wisuda Tanri Abeng University. Acara dihadiri wisudawan program S-1 dan S-2, serta guru besar dan civitas academica Tanri Abeng University.

Dalam paparannya, Eddy merespons isu terbaru yang viral mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di Gudang Garam. Bagi Eddy, rangkaian tren PHK harus dicegah dengan meningkatkan keterampilan pekerja menghadapi kemajuan teknologi saat ini.

“Dalam beberapa kesempatan saya sampaikan bahwa tantangan terbesar pekerja Indonesia saat ini adalah digitalisasi dan otomatisasi. Dibutuhkan reskilling dan upskilling pekerja untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi, digitalisasi, dan otomatisasi ini.”

“Untuk mencegah meluasnya PHK, saya mendorong kementerian terkait untuk melakukan intervensi dengan pelatihan kembali dan peningkatan keterampilan pekerja agar mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi,” lanjutnya.

Kepada para wisudawan, Eddy juga membagikan pengalaman profesional dari 26 tahun kariernya di sektor perbankan dan keuangan internasional. Ia menjelaskan, setiap kali disrupsi datang dari digitalisasi layanan dan otomatisasi, para pelaku yang berinvestasi pada manusia justru bangkit lebih kuat dengan meningkatkan resiliensi.

“Saya meyakini reskilling yang terukur akan mampu menekan biaya sekaligus menaikkan produktivitas. Kuncinya adalah memastikan pekerja tidak tertinggal dari kemajuan teknologi melalui pelatihan ulang yang relevan dengan kebutuhan produksi saat ini,” ungkapnya.

Sejalan dengan orasi ilmiahnya yang bertema Venturing Into Tech-Driven Future with Human-Centered Leadership, doktor Ilmu Politik UI ini menekankan wisudawan harus menguasai kompetensi inti di era teknologi informasi yang meliputi literasi dan analitik data, kreativitas dan inovasi, serta kemampuan adaptasi.

“Ini bukan sekadar belajar teknologi baru. Lebih dari itu, ini adalah tentang naik kelas keterampilan sehingga pekerja mampu mengisi peran-peran baru yang muncul karena kemajuan teknologi informasi,” kata Eddy.

Ke depan, Wakil Ketua Umum PAN ini mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan serikat pekerja dalam menyusun peta jalan reskilling berbasis kebutuhan industri dan penggunaan teknologi. Secara khusus, Eddy juga mendorong kolaborasi yang lebih kuat antara industri dengan kampus terkait kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

“Kemajuan teknologi informasi tak bisa dan tidak perlu dihentikan. Tugas pemerintah bersama dunia usaha dan institusi pendidikan adalah memastikan pekerja mendapatkan kesempatan meningkatkan keterampilan, dan di sisi lain perusahaan memperoleh talenta yang siap dengan otomatisasi serta teknologi yang sudah dipersiapkan universitas,” tutupnya.

Sudah lebih dari dua minggu ini masyarakat Indonesia marah besar kepada DPR RI dan para anggotanya. Diawali dari tayangan suasana riang gembira di sela Sidang Tahunan MPR, sampai dengan respons serta narasi yang digunakan untuk menanggapi berbagai kritik yang dialamatkan ke DPR. Akhirnya masyarakat turun ke jalan untuk mencurahkan emosinya di berbagai daerah, selain Jakarta.

Gema “hapuskan tunjangan perumahan anggota DPR” bahkan sampai ke tuntutan “pembubaran DPR” ramai terlihat di berbagai alat peraga yang dibawa oleh pengunjuk rasa maupun berita-berita di media sosial.

Setelah unjuk rasa beberapa hari yang juga memakan korban jiwa dan terindikasi “ditunggangi penumpang gelap”, yang ditandai oleh maraknya perusakan fasilitas umum dan penjarahan, akhirnya sejumlah anggota DPR dinonaktifkan terhitung 1 September 2025. Tunjangan perumahan anggota dewan pun disepakati untuk dihapus.

Masyarakat dapat bernapas lega bahwa Presiden Prabowo tetap terbuka untuk kritik dan koreksi sehingga tuntutan masyarakat tidak hanya didengar, tetapi juga ditindaklanjuti dengan aksi nyata. Namun, pelajaran berharga apakah yang dapat kita petik dari peristiwa besar di bulan kemerdekaan ini? Apa yang menggerakkan masyarakat keluar dari rumah, kampus, dan lainnya ke depan pintu gerbang DPR RI?

Meski dapat dimaklumi gundahnya masyarakat sehingga lahir tuntutan pembubaran DPR, namun sesungguhnya permasalahan utama tidak serta-merta terletak pada DPR sebagai lembaga. Sesungguhnya partai politik yang memainkan peran sentral dalam menempatkan anggota DPR yang kredibel, kapabel, dan akuntabel. Khusus akuntabilitas, masyarakat menghendaki agar anggota dewan tidak hanya loyal kepada partainya, namun lebih dari itu wajib bertanggung jawab kepada pemilihnya.

Kelembagaan dan Meritokrasi

Momentum saat ini tepat untuk melakukan otokritik terhadap diri sendiri oleh para pengurus partai politik karena belum dapat melahirkan calon pemimpin yang diharapkan masyarakat. Masih ada jarak antara harapan dan aspirasi publik dengan kinerja para wakilnya di parlemen.

Dengan kata lain, partai politik memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk menata kelembagaannya agar proses rekrutmen dan pendidikan kader dilakukan secara sistematis dan intensif. Tujuannya penting: menghasilkan SDM unggulan yang menjadi calon pemimpin untuk kemudian mengabdi di lembaga eksekutif atau legislatif.

Penguatan kelembagaan partai selain dari aspek manusianya, juga mencakup penataan sistem, proses, dan mekanisme pengambilan keputusan. Umumnya, ketiga elemen ini tertuang dalam AD/ART maupun peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Partai yang wajib dijalankan oleh pengurus partai. Penguatan kelembagaan yang diikuti dengan demokratisasi internal partai sesungguhnya adalah jalan untuk memastikan perkaderan yang senapas dengan aspirasi masyarakat.

Data menunjukkan, partai yang memiliki rekam jejak keberhasilan di sejumlah kontestasi demokrasi seperti pemilu dan pilkada umumnya memiliki karakteristik pelembagaan partai yang kuat. Hal ini ditunjukkan antara lain dengan pendidikan kader yang ekstensif serta ketaatan pada sistem dan mekanisme organisasi yang berlaku.

Kita bisa melihat di negeri tetangga seperti Singapura, di mana People’s Action Party (PAP) memiliki jalur politisi karier yang berfokus pada meritokrasi dengan kompetisi yang ketat antarkader serta ditunjang sistem akuntabilitas yang tinggi. Selain itu, program pendidikan dan pelatihan para kadernya merupakan salah satu modal kekuatan PAP dalam menghadirkan sumber daya manusia terbaik di parlemen yang banyak di antaranya menduduki kursi kabinet.

Ketika politik dibiarkan berjalan tanpa meritokrasi, hasilnya mudah ditebak: kualitas kepemimpinan menurun, kebijakan publik jadi tumpul, dan kepercayaan rakyat semakin menipis. Survei demi survei di Indonesia memperlihatkan partai adalah institusi yang paling rendah tingkat kepercayaannya. Masalah utamanya bukan rakyat yang apatis, tetapi partai yang gagal memberi teladan rekrutmen kader berbasis kapasitas.

Meritokrasi penting karena memastikan hanya mereka yang benar-benar kompeten, punya rekam jejak, dan visi jelas yang naik ke pucuk pimpinan. Bukti empiris dari studi politik komparatif menunjukkan, partai yang menyeleksi kader berbasis merit lebih mampu melahirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat ketimbang yang tunduk pada patronase. Dengan meritokrasi, publik melihat keadilan sosial nyata: anak nelayan, petani, atau buruh bisa sama-sama punya peluang selama ia punya kapasitas.

Merancang Ulang

Melihat semakin kompleksnya permasalahan yang ditangani negara saat ini, mulai dari penyediaan lapangan kerja, swasembada pangan, membangun infrastruktur, sampai dengan transisi energi serta pengelolaan perubahan iklim, maka penguatan kelembagaan partai adalah sebuah keniscayaan. Tidak lain karena masyarakat membutuhkan calon-calon pemimpin yang memahami isu dan permasalahan yang dihadapi, serta mampu menyajikan solusi yang dibutuhkan.

Di lain pihak, kita juga melihat lebarnya jarak antara masyarakat dengan anggota legislatifnya saat ini. Unjuk rasa di bulan kemerdekaan ini menunjukkan bahwa hubungan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPR berada di titik nadir. Berbeda sekali dengan kondisi di awal reformasi ketika masyarakat menjahit bendera partai dan menyablon kaos partai secara sukarela karena besarnya harapan mereka kepada sosok yang akan mewakili aspirasinya di Senayan kelak.

Seiring berjalannya waktu, berbagai kekecewaan dialami masyarakat, mulai dari abainya anggota dewan kepada konstituen ketika sudah terpilih, sejumlah kasus moral, hingga korupsi yang dilakukan oknum anggota dewan membuat tingkat kepercayaan masyarakat kepada DPR menjadi luntur.

Oleh karena itu, membangun kembali kepercayaan masyarakat kepada anggota DPR perlu menjadi prioritas partai politik dengan menghadirkan calon-calon pemimpin yang memiliki integritas dan komitmen pengabdian yang tinggi.

Memang sistem politik dan demokrasi kita masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi memiliki tugas penting dan mulia untuk melahirkan putra-putri bangsa terbaik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Partai politik juga bertanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya menyangkut praktik money politics yang semakin marak dari waktu ke waktu.

Di samping itu, masih banyak PR tambahan yang memerlukan penanganan khusus, seperti seleksi personel penyelenggara pemilu yang berkualitas, pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilu yang konsekuen, dan lain-lain. Namun, saat ini mari kita fokus ke tugas partai politik untuk bisa menyumbangkan SDM terbaiknya kepada rakyat melalui penguatan kelembagaan partai masing-masing.

Sebagai negara demokrasi yang besar, kita harus optimistis bahwa Indonesia mampu melahirkan barisan pemimpin andal yang dibanggakan oleh rakyat karena karya, keteladanan, dan integritasnya. Semoga.

 Badan Pengkajian (BP) MPR RI menggelar rapat pleno di Jakarta pada Kamis, 4 September 2025. Rapat ini membahas tiga agenda utama, yakni laporan perkembangan pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), evaluasi capaian kinerja, serta rencana program dan kegiatan BP hingga akhir tahun 2025.

Ketua BP MPR, Andreas Hugo Pareira, memimpin rapat yang dihadiri Wakil Ketua, Tifatul Sembiring dan Hindun Anisah. Sejumlah anggota turut hadir, seperti Al Muzzamil Yusuf, Maman Imanulhaq, Hanan A. Rozak, Hasan Basri Agus, Heri Gunawan, Kamrussamad, Mohd. Iqbal Romzi, Endang Setyawati Thohari, dan I G. Ngurah Kesuma Kelakan. Beberapa anggota lain mengikuti rapat secara daring.

Turut hadir Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah; Kepala Biro Pengkajian Konstitusi Setjen MPR, Heri Herawan; serta pejabat dan staf Sekretariat Badan Pengkajian MPR sebagai dukungan teknis.

Andreas menjelaskan, BP MPR telah menyerahkan laporan kajian PPHN kepada Pimpinan MPR dalam Rapat Gabungan yang digelar 6 Agustus 2025. Laporan itu memuat substansi PPHN dan opsi bentuk hukum yang akan dipilih.

“Laporan tersebut sudah diterima Pimpinan MPR dan Pimpinan Fraksi/Kelompok DPD. Keputusan lanjutan ada di tangan mereka,” kata Andreas.

Rincian Kajian PPHN

Dalam substansinya, PPHN dirancang menggunakan paradigma Pancasila dan UUD 1945. Ada tiga ranah utama yang menjadi fokus: pembangunan karakter dan kualitas manusia, pembangunan kelembagaan sosial-politik dan tata kelola pemerintahan, serta pembangunan ekonomi dan kesejahteraan.

Dokumen PPHN disusun dalam enam bab, mulai dari pendahuluan, kondisi umum, visi dan misi, arah kebijakan, kaidah pelaksanaan, hingga penutup.

Untuk bentuk hukum, BP MPR menawarkan tiga opsi: diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, ditetapkan melalui Ketetapan MPR, atau diatur lewat undang-undang.

“Dilihat dari substansinya, PPHN merupakan kebijakan negara yang sebaiknya ditetapkan MPR sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan aturan tertulis tertinggi serta memiliki representasi kelembagaan tertinggi,” ujar Andreas.

BP MPR merekomendasikan beberapa hal kepada Pimpinan MPR, antara lain membangun konsensus politik sehingga terbangun kesepahaman dan kesepakatan bersama tentang perlunya PPHN sebagai pedoman dan arah penyusunan visi, misi, dan program bagi penyelenggara pemerintahan dari waktu ke waktu.

BP MPR juga merekomendasikan pembentukan Panitia Ad Hoc untuk membahas PPHN lebih lanjut. Panitia ini nantinya menyiapkan rancangan putusan MPR yang akan dibawa ke sidang paripurna.

Tugas BP MPR Selesai, Fokus ke UUD NRI Tahun 1945

Andreas menegaskan, setelah laporan diserahkan, tugas BP MPR terkait PPHN dinyatakan selesai sesuai amanat Keputusan MPR Nomor 3 Tahun 2024.

“Merujuk ketentuan Tata Tertib MPR, maka pembahasan mengenai PPHN selanjutnya dilakukan oleh Panitia Ad Hoc sebagai alat kelengkapan MPR yang berwenang menyiapkan rancangan putusan MPR untuk kemudian dilaporkan dan diambil putusan dalam Sidang Paripurna MPR,” ujarnya.

Rapat pleno juga membahas rencana program BP hingga akhir 2025. Salah satu agenda besar yang akan dijalankan adalah pengkajian komprehensif terhadap UUD NRI Tahun 1945 dan pelaksanaannya.

“Pengkajian ini akan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai bahan rekomendasi perubahan UUD ke depan,” kata Andreas.

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, mendatangi Wisma MPR RI di Kota Bandung yang terbakar dalam demonstrasi pada 29 Agustus lalu. Eddy juga menyapa para pekerja, mulai dari petugas kebersihan hingga keamanan, yang terdampak aksi demonstrasi dan kerusuhan tersebut.

Seperti diketahui, Wisma MPR RI di Kota Bandung yang sebelumnya merupakan Kantor Wakil Gubernur ditetapkan sebagai cagar budaya di Kota Bandung karena nilai historisnya.

Doktor Ilmu Politik UI ini menyayangkan demonstrasi yang seharusnya menjadi ruang menyampaikan aspirasi justru diduga disusupi sehingga berubah menjadi aksi anarkis yang merusak cagar budaya.

“Cukup kejadian ini menjadi yang terakhir. Pada akhirnya yang dirugikan masyarakat juga dan tidak ada sama sekali yang diuntungkan,” lanjutnya.

Ke depan, Eddy mengimbau agar aksi demonstrasi jangan sampai merusak fasilitas umum yang selama ini digunakan oleh masyarakat.

“Ketika stasiun MRT dirusak, halte Transjakarta dibakar, maka pengguna kesulitan untuk menggunakan transportasi publik yang mereka gunakan sehari-hari. Demonstrasi dipersilakan, aspirasi silakan disampaikan, tapi jangan merusak fasilitas umum,” tegasnya.

Secara khusus, Eddy mengaku mendukung kampanye berbagai influencer yang menyampaikan pentingnya untuk saling jaga, saling bantu, dan aksi demonstrasi tanpa merusak fasilitas umum.

“Kita jaga sesama, jaga juga fasilitas umum yang dipakai bersama. Demonstrasi, menyampaikan aspirasi, silakan, tapi tanpa kekerasan dan tanpa perusakan fasilitas umum,” tutupnya.

Wakil Ketua MPR RI dari FPKS sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, meminta agar masalah yang meresahkan warga, yaitu adanya informasi bahwa ada “ompreng” MBG yang diimpor dari Tiongkok berbahan minyak babi, segera diselesaikan pengujiannya oleh lembaga berwenang seperti BPOM. HNW, sapaan akrabnya, juga meminta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk memastikan status kehalalan atau nonhalal, bukan hanya ompreng, tetapi keseluruhan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis agar benar-benar dipastikan kehalalannya oleh BPJPH secara berkelanjutan.

“Tentu kita dukung program MBG untuk mengatasi masalah bangsa, seperti stunting dan kecukupan kebutuhan gizi anak bangsa. Namun pada pelaksanaannya jangan sampai timbul masalah, apalagi yang fundamental terkait status kehalalannya. Karenanya, BPJPH sebagai otoritas terkait kehalalan juga harus ikut mengawal dari mulai pengujian hingga mengomunikasikan hasil penelitian terkait status kehalalannya ke masyarakat,” disampaikan Hidayat dalam keterangannya di Gedung DPR, sesudah Rapat Kerja di Komisi VIII DPR, Kamis (4/9).

Ompreng MBG Diduga Mengandung Minyak Babi

HNW mencatat, sudah dilaporkan beberapa kasus bermasalah dalam pelaksanaan MBG, seperti siswa-siswa yang keracunan, makanan basi, anggaran paket makanan yang tidak sesuai dengan pagu yang ditetapkan, dan belakangan terkait ompreng MBG yang diduga mengandung minyak babi.

Hal ini tentu sangat meresahkan masyarakat umum yang mayoritas beragama Islam, baik yang menjadi penerima manfaat langsung dari MBG maupun tidak. Karena bila betul ompreng itu mengandung babi, maka jelas menghadirkan faktor yang diharamkan oleh Islam.

“Pada beberapa kunjungan dapil, banyak juga warga yang menyampaikan keresahannya terkait fenomena ini. Apalagi MBG diberikan di sekolah yang jika rawan masalah, bahkan tidak halal, dikhawatirkan malah berdampak negatif pada anak-anak generasi penerus bangsa,” ujar Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Luar Negeri ini.

Dirinya mengapresiasi Komisi IX DPR yang pada rapat terakhir dengan BPOM (3/9) sudah memastikan bahwa BPOM sedang melakukan pengujian terhadap ompreng MBG yang dipermasalahkan tersebut. HNW juga mengapresiasi BPOM yang meminta agar BGN tidak dulu menggunakan jenis/produk ompreng yang sedang dalam pengujian tersebut sampai selesainya pengujian. Maka agar masalah ini segera selesai, BPOM mestinya menyegerakan kajiannya dan bersama BPJPH mengumumkan hasilnya ke publik.

Dalam konteks kehalalannya, amanat UU Nomor 33 Tahun 2014 menegaskan bahwa BPJPH berwenang untuk melakukan pengawasan produk yang dikonsumsi warga Indonesia. Pada Pasal 18 UU JPH tersebut jelas disebutkan bahwa di antara yang diharamkan adalah produk dengan bahan yang berasal dari babi.

Jika hasil pengujian BPOM menemukan bahwa ompreng MBG itu memang mengandung minyak babi, maka itu masuk kategori produk tidak halal, yang juga wajib dicantumkan keterangan tidak (non) halal pada produk itu sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU JPH. Dengan status “nonhalal”, maka ompreng itu tidak boleh digunakan pada penerima manfaat atau siswa yang muslim.

“Dan alangkah lebih baik dan produktif jika memang terbukti nonhalal, agar dihentikan penggunaannya, dan agar segera dicari penggantinya dari produk yang berbahan halal dan tidak melibatkan unsur yang haram. Itu sangat banyak jenisnya dan mudah dicarinya. Itu semua, selain untuk memenuhi hak asasi konsumen, juga agar segera dapat menghilangkan keresahan masyarakat yang bila terus dibiarkan akan bisa menghilangkan kepercayaan publik dan berpotensi menggagalkan program Presiden Prabowo yang padahal bisa bermanfaat untuk rakyat,” pungkasnya.